Surabaya – Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) menyampaikan penolakan tegas terhadap rencana pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) yang kembali mengusulkan Soeharto untuk dianugerahi gelar Pahlawan Nasional. Penolakan tersebut disampaikan LMND dalam aksi dan pernyataan resmi di Surabaya, Rabu (29/10).

Ketua umum LMND mengatakan bahwa pengusulan Soeharto tidak layak, mengingat rekam jejak pelanggaran HAM dan praktik otoritarianisme sepanjang masa Orde Baru.

“Menjadikan Soeharto sebagai pahlawan sama saja menghapus penderitaan jutaan korban dan keluarganya,” ujar Ketua Umum LMND Claudion K. Sare dalam pernyataannya.

LMND menilai Soeharto merupakan simbol represi negara yang mempertahankan kekuasaan selama lebih dari tiga dekade melalui korupsi, kolusi, nepotisme (KKN), serta tindak kekerasan terhadap rakyat. Termasuk di antaranya tragedi 1965, penculikan aktivis pro-demokrasi 1997–1998, dan represi terhadap gerakan buruh, petani, mahasiswa, serta masyarakat kecil.

Situasi ini dinilai ironis karena nama Soeharto disebut berada dalam daftar yang sama dengan tokoh seperti Marsinah dan Gusdur atau Abdurrahman Wahid, dua figur pejuang yang pantas dijadikan Pahlawan Nasional.

Dalam tuntutannya, LMND meminta pemerintah:
• Mencabut usulan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional,
• Menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang belum tuntas,
• Memberikan gelar pahlawan hanya kepada mereka yang benar-benar membela demokrasi dan keadilan sosial.

LMND menegaskan penolakan pengusulan gelar tersebut sebagai bagian dari menjaga kebenaran sejarah.

“Bangsa ini tidak akan maju jika sejarah diputarbalikkan. Soeharto bukan pahlawan!” tambah Ketua umum LMND dalam pernyataan penutup.

Aksi penolakan ini digelar di Kota Surabaya yang dikenal sebagai Kota Pahlawan, dengan seruan untuk mencegah pemutihan sejarah di ruang publik.