Jakarta, 29 Desember 2025 — Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) menilai penggunaan dana pendidikan untuk mendanai Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tahun 2026 tidak sejalan dengan kebutuhan mendasar sektor pendidikan. Sekretaris Jenderal LMND, Taufiq Hidayat, menyebut kebijakan ini menunjukkan arah pembangunan pendidikan yang “salah kaprah dan lebih berorientasi politik ketimbang pembenahan sistem pendidikan nasional.”
Pemerintah sebelumnya menetapkan anggaran pendidikan dalam APBN 2026 sebesar Rp757,8 triliun, meningkat sekitar 9,8 persen dari outlook 2025. Namun dari jumlah tersebut, sekitar Rp335 triliun sempat dialokasikan untuk program MBG, sebelum akhirnya direvisi menjadi sekitar Rp223,6 triliun yang tetap bersumber sebagian dari pos fungsi pendidikan.
Menurut LMND, porsi anggaran sebesar itu terlalu besar untuk program yang bersifat konsumtif dan tidak langsung berkaitan dengan peningkatan kualitas pendidikan.
“Anggaran pendidikan seharusnya digunakan untuk memperbaiki fasilitas belajar, kesejahteraan guru, dan memperluas akses pendidikan, bukan untuk program makan gratis yang manfaatnya tidak berkelanjutan bagi dunia pendidikan,” kata Taufiq Hidayat, Sekjen LMND, dalam keterangannya, Senin (29/12).
Ia juga menyoroti risiko turunnya porsi nyata anggaran pendidikan terhadap total APBN apabila MBG dihitung sebagai bagian dari fungsi pendidikan. Berdasarkan sejumlah analisis kebijakan, jika dana MBG dimasukkan ke dalam pos pendidikan, maka porsi murni pendidikan hanya tersisa sekitar 14 persen, jauh di bawah ketentuan minimal 20 persen sebagaimana diamanatkan konstitusi.
“Ini bentuk pengingkaran terhadap amanat UUD 1945. Pendidikan adalah hak rakyat, bukan alat politik. Pemerintah seharusnya fokus memperkuat sistem pendidikan, bukan menggeser anggarannya untuk program populis,” tegas Taufiq.
LMND menilai kebijakan MBG tidak seharusnya dibebankan pada dana pendidikan. Menurut mereka, program tersebut lebih tepat memiliki pos anggaran tersendiri agar tidak mengurangi alokasi pada sektor vital lain seperti pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, dan pemberdayaan ekonomi yang merupakan hak dasar rakyat.
“Kami mendukung upaya pemerintah dalam mengatasi stunting dan kemiskinan, tetapi bukan dengan mengorbankan sektor pendidikan. Pemerintah harus berani membuka data dan memastikan setiap rupiah dana pendidikan benar-benar digunakan untuk meningkatkan mutu belajar,” tutup Taufiq.
Program MBG 2026 sendiri merupakan salah satu program prioritas pemerintahan baru yang diklaim bertujuan menurunkan angka stunting dan memperbaiki gizi anak sekolah. Namun, kalangan akademisi dan organisasi mahasiswa menilai kebijakan ini berisiko mengurangi efektivitas belanja pendidikan nasional.
