Jakarta, 30 Desember 2025 — Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) menyelenggarakan diskusi publik bertajuk “Catatan Akhir Tahun Prabowo–Gibran” sebagai refleksi atas situasi pendidikan dan lingkungan hidup di Indonesia menjelang pergantian tahun. Acara yang berlangsung Pada Senin, 29 Desember 2025 menyoroti arah kebijakan pemerintahan Prabowo-Gibran yang dinilai belum sepenuhnya berpihak pada rakyat.
Diskusi dibuka oleh Ketua Umum LMND, Claudion Kanigia Sare, yang menyoroti alokasi Dana Pendidikan Tahun 2026 sebesar Rp 223,6 triliun yang akan digunakan untuk Makan Bergizi Gratis (MBG). Claudion menilai kebijakan tersebut tidak disertai arah yang jelas untuk memperbaiki kualitas pendidikan, pemerataan akses, maupun kesejahteraan tenaga pendidik.
“Program makan bergizi gratis seharusnya tidak menggerus anggaran pendidikan. Negara wajib memastikan dana pendidikan digunakan untuk memperkecil ketimpangan akses dan mutu pendidikan, bukan sekadar untuk proyek populis,” tegas Claudion.
Sementara itu, Taufiq Hidayat, Sekretaris Jenderal LMND, menyoroti bahwa selama ini kebijakan pendidikan masih bersifat elitis dan tidak menyentuh persoalan mendasar seperti mahalnya biaya pendidikan, rendahnya kesejahteraan guru, serta kesenjangan fasilitas antara daerah kota dan pelosok.
“Kita menghadapi krisis arah pendidikan nasional. Pemerintah harus mengembalikan orientasi pendidikan pada pembebasan dan kemandirian rakyat, bukan pada kepentingan pasar,” ujar Taufiq.
Diskusi kemudian dilanjutkan dengan paparan Alfarhat Kasman dari Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) yang mengulas penyebab berbagai bencana alam di Sumatra, Kalimantan, dan sejumlah daerah lainnya. Ia menegaskan bahwa kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan dan penebangan liar telah memperparah risiko banjir, longsor, dan kekeringan di berbagai wilayah Indonesia.
“Bencana yang kita alami bukan bencana alam, tapi bencana yang direncanakan oleh keserakahan. Pemerintah harus berani menghentikan praktik perusakan lingkungan oleh korporasi besar,” kata Alfarhat.
Diskusi publik ini menjadi ruang refleksi dan kritik terhadap arah kebijakan pemerintahan Prabowo–Gibran di awal masa jabatannya. Para pembicara sepakat bahwa tanpa perubahan mendasar dalam tata kelola pendidikan dan lingkungan hidup, ketimpangan sosial dan krisis ekologis akan terus berulang setiap tahun.
