Uncategorized

Medan, 9 Desember 2025 — Liga Mahasiswa Nasional Untuk Demokrasi (LMND) Eksekutif Wilayah Sumatera Utara (SUMUT) menyerukan agar Pemerintah Provinsi Sumatera Utara segera memberikan bantuan pendidikan kepada masyarakat yang terdampak bencana alam. Seruan ini disampaikan menyusul meningkatnya jumlah korban bencana di wilayah tersebut yang mengalami gangguan signifikan dalam akses dan kelangsungan pendidikan. Ketua LMND Wilayah […]

Oleh: Nur Alif, Ketua Ek LMND makassar Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Makassar mengecam keras peristiwa eksekusi paksa terhadap Tongkonan Kapun di Lembang Buntu Baruppu’, Kecamatan Baruppu’, Kabupaten Tana Toraja, pada 5 Desember 2025. Eksekusi yang diwarnai bentrokan itu dinilai menimbulkan korban luka dari warga serta merusak situs budaya yang memiliki nilai sejarah ratusan

Oleh: Adri Fadli Ketua LMND Sulawesi Selatan Jumat, 5 Desember 2025, menjadi hari kelam bagi masyarakat adat Toraja. Di Kelurahan Rante Kurra, Kecamatan Kurra, Kabupaten Tana Toraja, tiga rumah adat Tongkonan berusia ratusan tahun dan enam lumbung padi (alang) akhirnya rata dengan tanah. Ekskavator menggerus ukiran-ukiran suci, atap melengkung yang menjadi lambang kosmologi Alukta, serta

Pengusulan mantan Presiden ke-2 Republik Indonesia, Soeharto, menimbulkan polemik mendalam di tengah masyarakat. Selama 32 tahun masa pemerintahannya, rezim Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto meninggalkan berbagai persoalan serius, mulai dari pelanggaran hak asasi manusia (HAM), praktik korupsi yang meluas, pembatasan kebebasan berpendapat, hingga penghancuran ruang-ruang demokrasi melalui kekerasan dan ancaman. Usulan untuk merehabilitasi atau

Sukoharjo, 8 November 2025 — Menjelang peringatan Hari Pahlawan, Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Eksekutif Kota Sukoharjo menyatakan penolakan tegas terhadap wacana pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden RI ke-2, Soeharto. LMND menilai bahwa langkah tersebut merupakan bentuk pengkhianatan terhadap sejarah kelam bangsa dan luka kolektif para korban pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang

Oleh: Hilwan Al-Ghafiqi, Ketua Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Kota Bandung BANDUNG-Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Kota Bandung, menyatakan penolakan tegas terhadap segala upaya pengusulan dan pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto, Presiden ke-2 Republik Indonesia. Pengangkatan Soeharto sebagai pahlawan bukan hanya ironi sejarah, tetapi juga pengkhianatan terhadap nilai-nilai reformasi, keadilan, dan kemanusiaan

Lmnd, Eksekutif Nasional Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (EN-LMND) melakukan Launching & Deklarasi Badan Pekerja Kongres (BPK) X di Central Gerakan LMND, Jakarta Selatan pada selasa (19/08/2025) Pada kesempatan ini, Muhammad Asrul Ketua Umum LMND mengatakan Kongres merupakan pengambilan keputusan tertinggi organisasi yang akan membahas perkembangan situasi internasional dan persoalan ekonomi, politik, pendidikan, sosial, &

Bulan Mei merupakan bulan yang bersejarah bagi bangsa Indonesia. 25 tahun yang lalu, tepatnya 21 Mei 1998 kepemimpinan diktator Soeharto berhasil ditumbangkan oleh kekuatan rakyat yang dipimpin oleh mahasiswa. Kekuasaan selama 32 tahun jatuh setelah gelombang protes dan aksi dari kekuatan rakyat demokratik yang menolak untuk hidup lebih lama lagi dalam cengkeraman kepemimpinan yang diktator.

Tindakan korupsi dalam penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi negeri telah menjadi momok yang mencederai integritas pendidikan tinggi di Indonesia. Praktik korupsi ini tidak hanya merugikan calon mahasiswa yang berhak mendapatkan kesempatan pendidikan yang adil, tetapi juga dapat menghambat perkembangan dan kemajuan bangsa secara keseluruhan. Prilaku koruptif itu berakibat pada ketimpangan akses pendidikan di Indonesia

“Nasib orang miskin tak semujur nasib anak pejabat”. Ungkapan ini mewakili perasaan anak-anak rakyat biasa yang kurang mendapatkan perhatian pemerintah dalam aspek pelayanan dan fasilitas pendidikan. Keistimewaan-keistimewaan yang didapatkan anak pejabat tak jarang menggugah rasa prihatin kita sebagai warga negara yang mestinya mendapatkan perlakuan yang sama dari negara. Bagaiman tidak, Menteri Keuangan menerbitkan aturan terkait