Aksi demonstrasi terus menyebar ke beberapa Kota pasca kematian Affan Kurniawan. Bersamaan dengan itu terjadi bentrok, jatuhnya korban baru, penjarahan, dan pembakaran fasilitas umum serta gedung DPR yang mengaburkan tuntutan para demonstran.
DPR dianggap menjadi biang masalah karena berupaya menaikkan tunjangan di tengah kehidupan rakyat semakin sulit. Ditambah dengan ucapan beberapa anggota DPR bernada provokatif dan cemohan terhadap rakyat. Terkait ini, partai politik telah memberikan sanksi dengan melakukan deaktivasi status keanggotaan wakil rakyat yang bermasalah.
Sejalan dengan itu, Pemerintah melalui Presiden melakukan konferensi pers bersama Ketua Umum Partai Politik. Dalam pernyataannya, Presiden menyampaikan bahwa pimpinan DPR akan melakukan evaluasi tunjangan dan moratorium kunjungan kerja luar negeri bagi anggota DPR.
Merespon pernyataan Presiden, Goldy Herdiansyah, Sekretaris Jenderal LMND mengatakan bahwa Presiden juga perlu melakukan evaluasi pada anggota kabinet merah putih. Menurut Goldy, kemarahan masyarakat tidak hanya berasal dari legislatif tetapi juga dari kebijakan eksekutif yang tidak pro rakyat.
“Seharusnya Presiden tidak hanya menyoroti tunjangan & moratorium kunjungan kerja luar negeri DPR tetapi juga anggota kabinet merah putih. Seolah kemarahan rakyat hanya karena DPR padahal sebelum ini terdapat kebijakan anggota kabinet yang menambah beban hidup rakyat seperti percobaan menaikkan pajak pertambahan nilai menjadi 12% dan pembelian gas elpigi menggunakan ktp dan izin tambang di raja ampat,” Kata Goldy di Kantor LMND, Jakarta Selatan pada Minggu (31/08/2025).
Lebih lanjut ia menilai bahkan beberapa rencana kebijakan anggota kabinet cenderung asal-asalan sehingga memancing kegaduhan di tengah masyarakat.
“Rencana kebijakan yang dikeluarkan oleh beberapa anggota kabinet cenderung memancing reaksi negatif masyarakat, seperti tanah nganggur akan diambil oleh negara, pengurangan ukuran rumah subsidi, dan penulisan ulang sejarah yang meragukan pemerkosaan massal tahun 1998. Lebih parahnya mereka menunggu viral dahulu kemudian membatalkan. Seharusnya mereka melakukan kajian dan riset mendalam agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar menjawab persoalan masyarakat,” Ucap Goldy
Selain itu, Goldy menyoroti adanya anggota kabinet rangkap jabatan. Sementara rakyat kesusahan mencari pekerjaaan. Goldy memandang hal itu sangat tidak adil.
“Disaat masyarakat kesulitan mencari pekerjaan, para anggota kabinet malah dengan mudah melakukan rangkap jabatan. Seolah hanya pejabat yang membutuhkan kesejahteraan namun masyarakat tidak. Menurutku ini sangat tidak adil,” Kata Goldy.
Sebagai penutup, Goldy ingin Presiden melakukan koreksi total pada anggota kabinet merah putih.
“Gejolak yang terjadi saat ini tidak terlepas dari kebijakan anggota kabinet yang asal-asalan. Sebaiknya Presiden melakukan reshuffle kabinet untuk meredam kemarahan masyarakat agar tidak meluas,” Tutup Goldy.
