Aceh Tamiang — Eksekutif Wilayah Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (EW LMND) Sumatera Utara bersama Eksekutif Wilayah Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi Maluku Utara menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada masyarakat korban banjir bandang di Aceh Tamiang, Rabu (17 Desember 2025). Penyaluran bantuan dilakukan di Dusun Alur Permai Kampung Mekar dan Dusun Jawa, Desa Alur Mekar, Kecamatan Rantau.
Bantuan yang disalurkan berupa paket sembako, makanan ringan, perlengkapan mandi seperti sampo, serta penerangan darurat berupa lilin. Warga setempat menyambut baik dan mengapresiasi bantuan yang datang dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dari kalangan mahasiswa.
Kepala Dusun Alur Permai Kampung Mekar, Bram, menyampaikan rasa terima kasihnya kepada LMND atas kepedulian yang diberikan. Ia menjelaskan bahwa saat puncak banjir bandang, ketinggian air mencapai sekitar 4–5 meter dan merendam seluruh wilayah kampung. Warga terpaksa mengungsi ke perbukitan yang lebih tinggi untuk menyelamatkan diri.
“Di dusun kami tidak ada korban jiwa secara langsung, namun terdapat tujuh warga yang meninggal dunia saat mengungsi di posko yang masih sangat ala kadarnya,” ujarnya. Ia juga menambahkan bahwa hingga saat ini listrik di wilayah tersebut masih padam, sekaligus membantah klaim pemerintah yang menyebutkan bahwa 93 persen jaringan listrik di Aceh telah kembali menyala.
Bantuan untuk warga Aceh Tamiang ini berasal dari Eksekutif Wilayah LMND Maluku Utara yang kemudian diamanatkan kepada Eksekutif Wilayah LMND Sumatera Utara dan disalurkan langsung oleh Pjs Ketua EW LMND Sumut. Melalui Posko LMND Peduli yang dibuka secara nasional, LMND Sumut telah menyalurkan bantuan bencana ke tiga daerah dalam dua pekan terakhir, yakni Kabupaten Langkat, Tapanuli Tengah, dan Aceh Tamiang.
Pjs Ketua EW LMND Sumut, Risky Fauzy Hasibuan, menyatakan bahwa bencana alam yang melanda wilayah Sumatera Utara dan Aceh tergolong sangat dahsyat dan menyebabkan banyak korban jiwa serta kerusakan rumah warga hingga fasilitas umum. Ia menduga bencana tersebut tidak lepas dari faktor kerusakan lingkungan, khususnya deforestasi dan praktik illegal logging.
“Kami mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas mafia illegal logging yang merusak lingkungan. Selain itu, kami mendorong pemerintah daerah agar memberikan program beasiswa pendidikan bagi anak-anak korban bencana, karena kondisi psikologis dan ekonomi masyarakat saat ini sangat sulit,” tegasnya.
Risky juga menambahkan, apabila pemerintah tidak menetapkan bencana ini sebagai bencana nasional, maka negara tetap wajib memberikan perhatian penuh kepada korban, terutama dalam pemulihan ekonomi dan penyediaan hunian layak sebagai pengganti rumah warga yang rusak atau tidak layak huni (RUTILAHU).
Sementara itu, Abdi Suganda Rambe, selaku Koordinator PoskoLMND Peduli Sumut, menegaskan pentingnya penanganan pascabencana secara menyeluruh. Ia mendesak pemerintah untuk fokus pada ketahanan pangan, pemulihan ekonomi masyarakat, serta melakukan reboisasi dan pengawasan ketat terhadap kelestarian alam agar bencana serupa tidak terulang di masa mendatang.
“Ini bukan sekadar bencana alam biasa, tetapi peringatan serius akibat kerusakan lingkungan. Negara harus hadir secara nyata,” pungkasnya.
