Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) menilai bencana banjir dan longsor yang melanda Tapanuli Tengah, Kota Sibolga, dan sejumlah wilayah di Pantai Barat Sumatera Utara pada akhir November bukan sekadar akibat cuaca ekstrem, melainkan buah dari pengelolaan sumber daya alam (SDA) yang serampangan dan abai terhadap keselamatan lingkungan.
Hujan deras yang mengguyur sejak 24 November menyebabkan 1.902 rumah terendam di sembilan kecamatan di Tapanuli Tengah. Di Sibolga, enam titik longsor besar menimbun rumah dan menutup akses jalan utama. Lebih dari 40 orang tewas dan puluhan lainnya masih hilang, menurut data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan laporan sejumlah media nasional.
“Banjir dan longsor ini bukan kehendak alam, tapi hasil dari kebijakan ekonomi yang membiarkan alam dirusak tanpa kendali,” kata Sekretaris Jenderal LMND, Taufiq Hidayat, Jumat, 28 November 2025.
LMND menyoroti kerusakan ekologis di kawasan Batang Toru dan Harangan Tapanuli yang menjadi penyangga air utama di daerah tersebut. Aktivitas industri tambang, perkebunan skala besar, serta proyek infrastruktur disebut telah mempercepat degradasi hutan dan memperparah risiko bencana.
Laporan WALHI Sumatera Utara juga mengungkap sedikitnya tujuh perusahaan beroperasi di kawasan tangkapan air Batang Toru yang berdampak terhadap daya dukung lingkungan.
“Ketika hujan datang, air tak lagi punya tempat berhenti. Ia meluncur deras menghantam pemukiman. Ini akibat pengelolaan SDA yang ugal-ugalan,” ujar Taufiq.
LMND mendesak pemerintah untuk memberlakukan moratorium izin tambang dan industri ekstraktif di wilayah Tapanuli, serta melakukan audit lingkungan menyeluruh terhadap perusahaan yang beroperasi di kawasan hulu sungai.
Selain itu, LMND menuntut penegakan hukum yang tegas terhadap korporasi yang terbukti merusak hutan dan mengabaikan tanggung jawab sosial.
“Pemerintah harus berhenti memuja investasi sambil menutup mata pada kerusakan ekologis. Setiap izin tanpa kajian lingkungan adalah tiket menuju bencana,” kata Taufiq menegaskan.
Menurut LMND, tragedi di Pantai Barat Sumatera Utara menjadi alarm keras bagi arah pembangunan nasional yang masih berorientasi pada eksploitasi sumber daya alam.
“Alam sudah menagih janji. Jika negara tidak belajar, setiap hujan bisa berubah menjadi amarah,” tutup Taufiq.
