Kementerian Sosial (Kemensos) ingin merekayasa pendidikan agar berfungsi dalam memutus rantai kemiskinan melalui program populis sekolah rakyat. Dalam ide Kemensos, sekolah rakyat akan menyasar keluarga miskin ekstrim berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Prgram sekolah rakyat rencana akan dibangun sebanyak 100 unit pada tahun 2025 dengan memakan anggaran 100 Miliar per unit yang berasal dari APBN dan Corporate Social Responsibility (CSR).
Jika kita menelisik, sebenarnya ide Kemensos akan menambah beban pengeluaran negara yang belum tentu berhasil dalam memberantas kemiskinan. Publik harus meragukan karena belum ada blueprint sekolah rakyat dalam pemberantasan kemiskinan sampai saat ini. Ketakutannya hanya mengikuti pemahaman umum kalau pendidikan dapat mengeluarkan seseorang dari kemiskinan. Kalau idenya begitu, lebih baik menyediakan data kepada Kementerian Pendidikan Dasar & Menengah agar menghasilkan manfaat yang lebih terukur.
Karena selain praktek asrama, tidak terlihat perbedaan subtantif dengan sekolah pada umumnya yang sudah berjalan dalam waktu lama dan memiliki arah yang jelas dalam membangun manusia di bawah Kementerian Pendidikan Dasar & Menengah. Juga tidak ada rencana selain hanya ingin mengurangi angka partisipasi pendidikan pada setiap jenjang. Dengan begitu, ada baiknya Presiden meninjau rencana pelaksanaan sekolah rakyat dan mengalihkan anggaran agar lebih tepat sasaran.
Program Sekolah Rakyat merupakan program populis yang dianggap sebagai formulasi dalam menyelesaikan permasalahan mendasar rakyat. Kementrian sosial percaya bahwa melalui pendidikan masyarakat kalangan bawah mampu meningkatkan taraf hidupnya sehingga dapat terbebas dari belenggu kemiskinan. Namun kami menilai program ini disusun tanpa perencanaan yang jelas dan matang.
1. Tidak Memiliki Blueprint
Indonesia harus memiliki Blueprint pendidikan sebagai pedoman yang dipakai untuk menyokong visi panjang pendidikan nasional. Dengan adanya blueprint pendidikan, pemerintah dapat merencanakan sumber daya yang dimiliki untuk membangun pendidikan yang adaptif, kompeten dan memiliki kesadaran kritis. Sehingga dengan adanya tujuan dan kerangka yang jelas, kita tidak akan menjalankan pendidikan dengan serampangan atau tanpa arah, tidak menjalankan program-program pendidikan yang jauh dari kebutuhan dan perkembangan zaman, apalagi kita dihadapkan dengan situasi dan tantangan zaman yang begitu kompleks. Program Sekolah Rakyat memiliki tujuan yang mulia, menyelesaikan kemiskinan yang dihadapi oleh rakyat Indonesia namun sampai saat ini masyarakat tidak melihat adanya blueprint pendidikan yang disusun oleh Kementerian Sosial dalam program ini. Tanpa adanya blueprint pendidikan kita hanya akan mengulangi kesalahan dan tidak menjawab persoalan pendidikan selama ini.
2. Kurikulum Tidak Menjawab Persoalan Mendasar Pendidikan
Proses pendidikan harus mampu membawa perubahan kualitas dalam setiap diri anak bangsa. Perubahan kualitas manusia Indonesia bukan hanya akan berdampak pada individu anak melainkan juga berdampak pada bangsa yang dipercaya sebagai tonggak kemajuan. Selama ini pendidikan nasional telah banyak melakukan upaya perubahan kurikulum untuk mewujudkan kemajuan sumber daya manusia, namun mulai tahun 2000 sejak Indonesia terlibat dalam tes PISA, justru tidak menunjukan adanya perubahan kualitas SDM yang signifikan, kita hanya berhenti dibarisan 10 negara terakhir, hal ini menunjukan bahwa pendidikan nasional gagal membawa perubahan bagi kualitas anak bangsa dan sudah seharusnya melakukan perubahan terhadap seluruh instrument pendidikan dan dengan dasar riset mendalam sebagai jalan untuk menemukan bentuk pendidikan yang baru termasuk kurikulum.
Ketua Tim Formatur Sekolah Rakyat Mohammad Nuh mengatakan akan merancang kurikulum khusus namun tetap memadukan dengan kurikulum nasional, tentu ini mengejutkan bagi LMND sebab tidak ada satu terobosan baru didalam konsep pendidikan yang coba diajukan oleh pemerintah, mengadopsi kembali kurikulum yang gagal tentu sebuah tindakan yang keliru dan menunjukan ketidakmampuan kementrian sosial dalam menangani pendidikan. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Indonesia saja tidak mampu lalu bagaimana mau menyelesaikan kemiskinan.
3. Beban Anggaran bagi Kementerian Pendidikan
Pemerintahan Prabowo Gibran coba melakukan penghematan dengan memotong anggaran 48 kementrian/lembaga negara, didalamnya termasuk kementrian pendidikan. Kebijakan ini tentu akan mempengaruhi program-program kementerian pendidikan, terutama tanggung jawabnya atas pemerataan pendidikan, sebab masih banyak wilayah-wilayah terpencil yang mengalami masalah seperti infrastruktur pendidikan, kekurangan tenaga pengajar, keterbatasan teknologi dan kemiskinan menjadi penghalang utama. Sektor pendidikan mendapat anggaran 20% dari APBN, sekitar 724,3 Triliun ditahun 2025, dari seluruh total anggaran, setengahnya dialokasikan melalui transfer ke daerah, kemudian dialokasikan kepada Kementerian Pendidikan Dasar Menengah (Kemendidasmen) dan Kementerian Pendidikan Sains dan Teknologi (Kemendiksaintek) dan kementrian-kementrian lainnya yang mengelola pendidikan. Dari total keseluruhan anggaran, Kemendidasmen hanya menerima 8,03 triliun, anggaran sekecil ini dengan beban masalah pendidikan nasional kita akan sulit mempercepat peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
Program Sekolah Rakyat oleh Kementerian Sosial tentu akan berimbas pada Kementerian Pendidikan, sebab pengelolaan anggaran untuk pendidikan sudah jadi barang tentu akan dibagi ke Program Sekolah Rakyat. Ini menjadi beban baru bagi pendidikan nasional.
4. Pengelolaan pendidikan sepenuhnya diserahkan ke Kemendidasmen
Kondisi pendidikan nasional secara kualitas masih terpaut jauh dari negara-negara maju dan berkembang lainnya. Atas kondisi ini maka dibutuhkan formulasi yang tepat untuk memajukan pendidikan nasional. Perbaikan pendidikan perlu dilakukan oleh lembaga yang berwenang serta memiliki pengalaman panjang dalam mengelola pendidikan untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Daripada membangun Sekolah Rakyat lebih baik sumber daya pemerintah difokuskan kepada Kemendidasmen untuk melakukan pemerataan pendidikan serta perbaikan pendidikan dalam negeri.
Sekolah rakyat merupakan salah satu program unggulan Prabowo – Gibran untuk memutus mata rantai kemiskinan di sektor pendidikan. Program ini dijalankan oleh kementerian sosial dengan metode bording school dan direncanakan pada tahun 2025 akan dibangun di 100 lokasi disebagian wilayah Indonesia. Dengan target anggaran setiap lokasinya sebesar 100 M. Anggaran 100 Milyar menurut informasi dari kementerian sosial dianggarkan melalui APBN dan nantinya bisa disupport oleh pihak swasta melalui dana CSR. Jika dikalkulasi dengan 100 M per lokasi maka negara membutuhkan anggaran sebesar 10 Triliun. Anggaran begitu besar jika menggunakan anggaran APBN apalagi berasal dari alokasi anggaran pendidikan yang sudah ada.
Alokasi Anggaran Pendidikan Nasional
Alokasi anggaran pendidikan dalam APBN tahun 2025 mencapai Rp 724,3 Triliun yang merupakan 20 % dari total belanja negara. Alokasi anggaran ini melalui belanja pemerintah pusat sebesar 297,17 triliun, Transfer ke daerah 299,1 triliun dan investasi pemerintah sebesar 77,01 triliun, dengan prioritas penggunaan anggaran untuk peningkatan kualitas layanan pendidikan, peningkatan akses dan kualitas relevansi, Daya saing serta peningkatan sejahteraan guru. Sementara anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah lewat dana BOSP sebesar 59,2 triliun yang disalurkan kepada 423.080 satuan pendidikan. Untuk alokasi anggaran berupa bantuan pendidikan seperti dana KIP kuliah yakni Rp.4,82 triliun untuk 544 ribu peserta dengan beberapa klaster, sementara untuk anggaran PIP per jenjang pendidikan yakni paket A untuk kelas I – V 450.000/tahun, kelas VI 225.000/tahun, Paket B kelas VII-VIII 750.000/tahun, kelas IX 375.000/tahun serta paket C kelas X-XI 1.800.000/tahun dan kelas XII 90.000/tahun. Selain itu pengalokasian dana pendidikan juga banyak dialokasikan kepada kementerian – kementerian lainnya yang memiliki lembaga pendidikan.
Anggaran Sekolah Rakyat
Program sekolah rakyat yang digagas oleh pemerintah akan mulai dibuka pada tahun ajaran 2025/2026 dengan target 100 lokasi yang tersebar dibeberapa wilayah Indonesia. Besaran anggaran perlokasi sebesar 100 milyar dengan prioritas utama jenjang SMA. Jika pendirian sekolah rakyat ini yang ditargetkan 100 titik maka membutuhkan anggaran sebesar 10 triliun yang berasal dari APBN – besarannya sangat fantastik. Anggaran yang besar ini sangat beresiko dengan pengelolaan yang buruk dan bisa memicu potensi penyalahgunaan anggaran. Apalagi yang mengelola dana sebesar ini Kemensos belum memiliki track record dalam mengelola lembaga penddikan.
Pengalihan Anggaran Sekolah Rakyat.
Daripada menghabiskan APBN terhadap pembangunan sekolah rakyat yang tidak memiliki capaian pasti terhadap pengentasan kemiskinan karena sampai saat ini belum memiliki blueprint dan tidak adanya perbedaan mendasar dibandingkan dengan sekolah pada umumnya maka kami dari liga mahasiswa nasional untuk demokrasi mengusulkan agar anggaran pembangunan sekolah rakyat dialokasikan saja untuk :
1. Anggaran Sekolah Rakyat lebih baik dialokasikan untuk perbaikan infrastruktur dan layanan sekolah pada umumnya yang masih banyak membutuhkan sentuhan tangan pemerintah.
2. Anggaran Sekolah Rakyat bisa dipergunakan untuk meningkatkan bantuan beasiswa pendidikan berupa KIP Kuliah dan PIP yang selama ini hanya diberikan per tahun bisa ditingkatkan menjadi tiap 6 bulan sekali serta menambah jumlah penerima.
3. Anggaran Sekolah Rakyat bisa dialokasikan untuk meningkatkan kesejahteraan guru honorer yang selama ini mendapatkan penghasilan sangat minim.
4. Anggaran Sekolah Rakyat bisa diperuntukan untuk meningkatkan kualitas asrama – asrama mahasiswa.
5. Anggaran Sekolah Rakyat bisa dipergunakan untuk mensubsidi biaya pendidikan selama 4 semester pada perguruan Tinggi.
6. Anggaran Sekolah rakyat bisa dipergunakan untuk mensubsidi biaya pendidikan kesehatan seperti kedokteran yang biayanya sangat tinggi dan sulit dijangkau oleh kelas menengah maupun rakyat miskin.
