Wakil Ketua Umum Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Cludion Kanigia Sare merespon wacana pemerintah menyetop pasokan dana abadi Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Menurutnya, langkah tersebut merupakan langkah keliru yang akan menghambat pembangunan manusia Indonesia yang berciri cerdas, kritis dan inovatif.
Ditengah perkembangan teknologi yang begitu pesat, kata dia, Indonesia mengalami stagnasi dalam perkembangan sumber daya manusianya. Merujuk program penilaian pelajar internasional atau PISA sejak tahun 2000 tidak mengalami peningkatan yang cukup signifikan, walaupun hasil tes pada 2022 menunjukan peringkat Indonesia mengalami kenaikan 5-6 posisi namun skor justru menurun dibanding tes PISA 2018.
"Hasil dari penilaian PISA harusnya menjadi salah satu pijakan negara dalam mengevaluasi dan menetapkan kebijakan untuk memperbaiki situasi pendidikan kita, bukan kemudian mengambil kebijakan yang justru akan kontra produktif dalam peningkatan kualitas pendidikan nasional," kata Dion di Kantor LMND di Jakarta, Sabtu (20/01/2023).
Lebih lanjut, Dion mengatakan bahwa rencana penyetopan dana abadi LPDP oleh pemerintah melalui Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia akan berdampak pada rencana pemerintah yang telah disiapkan melalui Undang-Undang RPJPN 2025-2045 sebagai upaya mewujudkan cita-cita Indonesia emas tahun 2045. Sebab menjadikan bangsa ini sebagai negara yang maju, bangsa dengan sumber daya manusia yang unggul, demokrasi yang matang serta pemerintahan yang baik dan berkeadilan sosial maka harus dibarengi dengan akses pendidikan yang merata bagi semua anak bangsa, ungkapnya.
'Jika merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS) pada maret 2023, penduduk Indonesia dengan usia 15 tahun keatas yang menamatkan pendidikan sampai jenjang pendidikan tinggi hanya sekitar 10,15%. Salah satu faktornya adalah biaya pendidikan yang mahal dan terus mengalami kenaikan tiap tahunnya. Presentasi ini menunjukan minimnya kesempatan anak-anak bangsa untuk menempuh pendidikan hingga perguruan tinggi. Hal ini harus menjadi perhatian serius bagi pemerintah jika menginginkan perkembangan kualitas manusia Indonesia maka harus ada upaya untuk meningkatkan angka partisipasi pendidikan tinggi," ungkap Dion.
Pada 2023 lalu LPDP menggelontorkan dana sebesar 10 triliun untuk 9.959 orang, kemudian dana abadi yang dianggarkan 20% dari APBN untuk pendidikan, dari jumlah itu sekitar Rp 20 triliun diberikan ke LPDP. Dengan anggaran tersebut seharusnya peningkatan partisipasi pendidikan tinggi bisa dilakukan dengan menaikan angka daya serap beasiswa LPDP, ditahun-tahun berikutnya diharapkan dapat meningkat hingga 2 kali lipat dari tahun 2023. Maka sebaiknya pemerintah mengurungkan niatnya untuk menyetop anggaran dana abadi LPDP sebab akan menghambat cita-cita mewujudkan Indonesia Emas 2045, ungkapnya.
Sebagai informasi bahwa Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi lewat manifesto pendidikan nasional mendorong peningkatan daya serap beasiswa LPDP. Hal ini sejalan dengan misi LPDP dan cita-cita bangsa yang menginginkan kualitas masyarakat yang baik sehingga mampu membawa Indonesia yang adil dan makmur. Dengan begitu LMND selaku organisasi yang berfokus dengan isu dan kemajuan pendidikan nasional menginginkan pemerintah agar mengurungkan wacana penyetopan dana abadi LPDP dan meningkatkan anggaran pendidikan untuk kebutuhan riset dan pengembangan pendidikan perguruan tinggi.
