Ratusan anggota Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) mendatangi Kantor Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) untuk menyerahkan hasil kajian dan riset dalam bentuk Manifesto Pendidikan sebagai jalan keluar atas problem pendidikan, di Jakarta, Senin (24/07/2023).
Rahmat Karim yang bertindak sebagai Jendral lapangan mengatakan bahwa ratusan anggota LMND merupakan delegasi dari seluruh wilayah Indonesia yang datang untuk menyampaikan persoalan pendidikan yang ada di daerahnya masing-masing. Problem pendidikan, kata dia, disimpulkan dari hasil riset yang telah mereka lakukan dalam dua bulan terakhir.
"Kedatangan kami bersama di gedung kementerian pendidikan adalah untuk menyerahkan Manifesto Pendidikan hasil pergulatan kami dalam mengidentifikasi persoalan pendidikan yang ada di daerah-daerah. Dalam dua bulan terakhir, kami menggerakkan kekuatan organisasi untuk melakukan riset, meneliti, dan mengidentifikasi masalah pendidikan," kata Rahmat.
Selain itu, delegasi LMND Kota Palopo dalam orasi politiknya mengatakan bahwa situasi pendidikan di daerahnya cukup memprihatinkan. Bahkan, kata dia, ada siswa yang terpaksa harus belajar dibawah kolong rumah karena minimnya infrastruktur.
"Tidak hanya infrastruktur pendidikan yang bermasalah tetapi akses dan kesempatan orang miskin untuk melanjutkan studi pendidikan sangat terbatas. Dimana peran dan tanggungjawab negara dalam mewujudkan pendidikan yang murah, bisa di akses dan berkualitas," kata dia.
Sementara itu, perwakilan LMND dari Maluku Utara menyampaikan bahwa pendidikan adalah jembatan menuju peradaban baru umat manusia. Tanpa pendidikan yang baik dan berkualitas, kata dia, akan sulit untuk melahirkan sumber daya manusia yang berkualitas yang mampu menuntun bangsa ini ke arah kemajuan ke depannya.
"Masa depan bangsa Indonesia akan terseok-seok bila pendidikannya tidak mampu melahirkan generasi muda yang cerdas, terampil, dan berkualitas ditengah perkembangan kemajuan teknologi dan arus globalisasi yang menuntut persaingan dan kompetisi," ungkapnya.
Lebih lanjut, dia mengungkapkan kondisi pendidikan yang ada di Maluku Utara. Menurutnya, pendidikan yang ada di sana masih tertinggal baik dari aspek infrastruktur maupun kualitas pendidikannya.
"Kebijakan pembelajaran online saat pandemi telah mempertegas kurangnya perhatian pemerintah terhadap pendidikan di daerah kami. Pemerintah mendorong pembelajaran online, sementara jaringan saja di sana masih sulit," terangnya dengan sangat prihatin.
Begitu pula, delegasi dari Nusa Tenggara Barat menyoroti soal ketidakadilan dan nepotisme yang terjadi dalam proses penyaluran Kartu Indonesia Pintar (KIP). Menurutnya, penyaluran KIP tidak tepat sasaran yang hanya dinikmati oleh mereka yang memiliki kedekatan dengan para pejabat.
"Kami berharap penyaluran KIP dapat di evaluasi sehingga yang mendapatkan bantuan pendidikan betul-betul mereka yang layak," ungkapnya.
Setelah massa aksi menyampaikan orasinya secara bergantian, mereka diterima langsung oleh pihak Kemendikbud ristek yang diwakili oleh Inspektorat Jenderal Kemendikbud ristek. Sejumlah anggota LMND yang merupakan pimpinan wilayah, kabupaten/kota menyampaikan aspirasi dan menyaksikan secara langsung penyerahan manifesto pendidikan kepada pihak Kemendikbud.
Penyerahan Manifesto Pendidikan, pihak Kemendikbud menerima dengan baik dan menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya dan akan menjadikan hasil temuan tersebut sebagai bahan penting untuk ditindaklanjuti ke depannya.
Selanjutnya, pihak Kemendikbud ristek berharap dapat berkolaborasi dengan LMND dalam melakukan advokasi di perguruan tinggi maupun persoalan pendidikan di satuan pendidikan yang ada.
Penulis : SP
