Jakarta, 22 November 2025 — Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) menyampaikan dukungan penuh terhadap Program Bantuan UKT/SPP Tahun 2025 yang digagas Kemendiktisaintek sebagai upaya memastikan mahasiswa dari keluarga kurang mampu tetap dapat melanjutkan pendidikan tinggi tanpa terhambat biaya kuliah.
LMND menilai program tersebut sebagai langkah positif negara dalam memperluas akses pendidikan dan menekan angka putus kuliah akibat faktor ekonomi. Program ini dinilai relevan dengan kondisi sosial ekonomi mahasiswa saat ini, terutama bagi mereka yang aktif berorganisasi namun memiliki keterbatasan finansial.
Meski demikian, LMND menegaskan bahwa dukungan negara perlu diperluas agar dapat menjawab tantangan kesenjangan pendidikan secara lebih komprehensif. LMND mendorong Kemendiktisaintek memperluas skema bantuan, tidak hanya dalam bentuk keringanan UKT/SPP, tetapi juga melalui peningkatan jumlah dan kualitas beasiswa bagi aktivis mahasiswa, kader organisasi, serta mahasiswa yang memiliki rekam jejak pengabdian sosial.
Ketua Umum LMND, Claudion Kanigia Sare, menyampaikan langsung sikap organisasi terkait program tersebut.
“Kami menyambut baik Program Bantuan UKT/SPP 2025 karena ini merupakan bentuk kehadiran negara dalam menjamin hak pendidikan bagi mahasiswa dari keluarga rentan. Banyak mahasiswa terancam putus kuliah, dan program ini menjadi penyangga penting agar mereka tetap dapat belajar,” ujarnya.
LMND menegaskan bahwa aktivis mahasiswa memiliki peran penting dalam menjaga iklim akademik yang kritis dan progresif. Karena itu, pemberian beasiswa bagi aktivis dianggap penting sebagai penghargaan terhadap kontribusi mereka dalam demokratisasi kampus.
LMND juga menyatakan kesiapannya untuk berkolaborasi dengan berbagai pihak guna memastikan distribusi bantuan UKT/SPP berjalan transparan, tepat sasaran, dan berpihak pada mahasiswa dari keluarga berpenghasilan rendah.
Claudion menutup pernyataannya dengan menyerukan pentingnya pemerataan dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program.
“Kami berharap program ini berjalan transparan, tepat sasaran, dan tidak menyisakan mahasiswa yang membutuhkan. Negara tidak boleh membiarkan satu pun mahasiswa berhenti kuliah karena kendala ekonomi,” tegasnya.
Dengan adanya program ini, LMND berharap negara semakin konsisten menjalankan mandat konstitusi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa serta memastikan tidak ada mahasiswa yang gugur dari pendidikan akibat hambatan ekonomi.
