Aksi Solidaritas LMND Lotim Soroti Represi di Palopo dan Krisis Tata Kelola PDAM Lombok Timur
BERITA
Humas LMND
11/10/20262 min read
LOMBOK TIMUR — Eksekutif Kabupaten Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (EK LMND) Lombok Timur menggelar aksi demonstrasi pada Senin (9/11/2026). Aksi yang dimulai dari Simpang Empat BRI Selong tersebut menyasar tiga titik, yakni Kantor Bupati Lombok Timur, Polres Lombok Timur, dan Kantor PDAM Lombok Timur.
Aksi berlangsung hingga larut malam. Massa mulai bergerak sejak pukul 16.01 WITA dan baru mengakhiri rangkaian demonstrasi pada pukul 23.45 WITA. Dalam aksi tersebut, LMND Lotim mengangkat dua persoalan utama, yakni tuntutan keadilan atas tindakan represif aparat terhadap massa aksi LMND di Palopo, Sulawesi Selatan, serta buruknya tata kelola PDAM Lombok Timur.
Ketua LMND Lombok Timur, Khairul Azmi, menegaskan bahwa aksi tersebut merupakan bentuk tanggung jawab mahasiswa dalam menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap pemerintah dan institusi negara, terutama menyangkut perlindungan hak-hak rakyat serta pelayanan publik.
Aksi pertama dipusatkan di Kantor Bupati Lombok Timur. Massa mendesak Bupati Lombok Timur untuk hadir secara langsung menemui demonstran dan memberikan penjelasan mengenai kepemimpinan Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Utama PDAM yang telah berlangsung hampir dua tahun, termasuk kepastian pengangkatan direktur definitif dan transparansi tata kelola perusahaan daerah.
"Kami meminta Bupati Lombok Timur hadir di hadapan massa aksi. Jangan hanya mengutus perwakilan! Kami ingin mendengar langsung penjelasan dan sikap Bupati terkait persoalan ini. Jangan biarkan persoalan publik terus menggantung tanpa kepastian," ujar Khairul.
Namun, hingga pukul 22.41 WITA, tidak ada pejabat Pemerintah Kabupaten Lombok Timur yang menemui massa aksi. LMND menilai sikap tersebut menunjukkan minimnya keterbukaan pemerintah daerah dalam merespons persoalan pelayanan publik yang menjadi perhatian masyarakat.
Setelah menunggu tanpa memperoleh tanggapan langsung dari kepala daerah, massa kemudian melanjutkan aksi ke Markas Polres Lombok Timur. Di titik ini, LMND menyampaikan tuntutan atas insiden kekerasan dan penyerangan terhadap massa aksi LMND di Palopo, Sulawesi Selatan, yang mengakibatkan sejumlah kader mengalami luka-luka, termasuk kader perempuan.
LMND mendesak kepolisian mengusut tuntas tindakan kekerasan tersebut, menindak tegas para pelaku, serta mencopot Kapolres Palopo. Menurut LMND, tindakan represif terhadap mahasiswa merupakan bentuk penyimpangan dari tugas konstitusional Polri sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, massa aksi diterima langsung oleh Kepala Bagian Operasional (Kabag Ops) Polres Lombok Timur. Pihak kepolisian menyatakan kesediaannya menerima aspirasi dan tuntutan LMND Lotim serta berkomitmen meneruskan berkas tuntutan secara berjenjang hingga ke Mabes Polri untuk ditindaklanjuti.
Meski demikian, LMND menegaskan bahwa kepolisian harus mengedepankan pendekatan humanis dalam mengawal gerakan mahasiswa dan menjamin tidak terulangnya tindakan kekerasan terhadap masyarakat yang menyampaikan aspirasi.
Rangkaian aksi kemudian dilanjutkan ke Kantor PDAM Lombok Timur. Dalam tuntutannya, LMND menyoroti kepemimpinan Plt. Direktur Utama yang telah berlangsung hampir dua tahun tanpa kepastian pengangkatan direktur definitif. Kondisi tersebut dinilai mencerminkan persoalan serius dalam tata kelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), khususnya terkait transparansi, akuntabilitas, dan penerapan prinsip meritokrasi dalam pengisian jabatan pimpinan.
LMND menilai ketidakjelasan kepemimpinan tersebut berpotensi menghambat profesionalisme dan kinerja perusahaan daerah, terlebih PDAM merupakan institusi yang memiliki tanggung jawab langsung terhadap pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat atas air bersih.
"Kami bukan masyarakat bodoh! Kami bukan mahasiswa yang bisa ditipu! Kami datang membawa persoalan yang harus dijawab, bukan untuk mendengarkan alasan demi alasan. Pemerintah daerah harus bertanggung jawab memberikan penjelasan secara terbuka kepada masyarakat," tegas Khairul Azmi.
LMND Lotim menegaskan bahwa persoalan kepemimpinan PDAM tidak boleh terus dibiarkan tanpa kejelasan. Pemerintah daerah didesak membuka ruang dialog secara transparan dan akuntabel, sekaligus memberikan penjelasan kepada publik mengenai dasar perpanjangan masa jabatan Plt. Direktur Utama, mekanisme seleksi, serta kepastian pengangkatan direktur definitif.
Melalui aksi tersebut, LMND Lombok Timur menegaskan komitmennya untuk terus mengawal persoalan demokrasi, penegakan hukum, dan pelayanan publik. Bagi LMND, negara dan pemerintah daerah harus hadir memberikan perlindungan serta memastikan kebutuhan dasar masyarakat dikelola secara profesional, transparan, dan bertanggung jawab.
lmnd.id@gmail.com
Connect
© 2026. All rights reserved. Supported by goldyproject.my.id