Audiensi Mahasiswa dengan DPRD: LMND Bekasi Soroti Paradoks Pembangunan dan Dorong Reformasi Kebijakan

BERITA

Humas LMND

4/21/20262 min read

Kabupaten Bekasi selama ini dikenal sebagai salah satu pusat industrialisasi terbesar di Indonesia. Kawasan industri yang terus berkembang dan besarnya kapasitas fiskal daerah seharusnya menjadi fondasi kuat bagi terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang merata. Namun, di balik pertumbuhan tersebut, realitas sosial justru menunjukkan adanya ketimpangan yang belum terselesaikan.

Mahasiswa menilai bahwa Kabupaten Bekasi saat ini tengah menghadapi paradoks pembangunan, di mana pertumbuhan ekonomi tidak berjalan seiring dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Ketua Eksekutif Kabupaten Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Bekasi menegaskan bahwa kondisi ini bukan sekadar persoalan biasa, melainkan kegagalan dalam arah pembangunan daerah.

"Kabupaten Bekasi hari ini menunjukkan paradoks yang nyata. Di satu sisi kita berbicara tentang industrialisasi dan pertumbuhan ekonomi, tetapi di sisi lain masih banyak masyarakat yang tidak mendapatkan akses pendidikan dan pekerjaan yang layak. Ini bukan sekadar persoalan teknis, melainkan kegagalan arah pembangunan yang tidak berpihak pada rakyat," ujarnya.

Krisis tersebut paling terlihat pada sektor pendidikan. Data menunjukkan angka Anak Tidak Sekolah (ATS) masih berada pada level yang mengkhawatirkan. Selain itu, rendahnya partisipasi pendidikan pada jenjang menengah atas serta ketimpangan akses di wilayah pinggiran seperti Pebayuran dan Tarumajaya semakin memperjelas bahwa pemerataan pendidikan belum tercapai.

Menurut Ketua Eksekutif LMND Kabupaten Bekasi, persoalan pendidikan ini memiliki dampak jangka panjang terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.

"Ketika pendidikan tidak mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat, maka kita sedang memproduksi ketimpangan secara sistematis. Anak-anak yang hari ini tidak sekolah adalah potensi pengangguran di masa depan," tegasnya.

Persoalan ini semakin kompleks ketika dihubungkan dengan kondisi ketenagakerjaan. Tingginya angka pengangguran di tengah kawasan industri menjadi ironi yang tidak bisa diabaikan. Ketidaksesuaian antara kompetensi tenaga kerja lokal dengan kebutuhan industri menunjukkan adanya kegagalan dalam membangun sistem pendidikan yang adaptif.

Ia juga menyoroti bahwa industrialisasi di Kabupaten Bekasi belum sepenuhnya memberikan dampak signifikan terhadap masyarakat lokal.

"Jangan sampai Bekasi hanya menjadi tempat berdirinya pabrik, tetapi masyarakatnya tidak menjadi bagian dari pertumbuhan itu. Industrialisasi harus menghadirkan kesejahteraan, bukan justru memperlebar kesenjangan," lanjutnya.

Lebih jauh, tekanan ekonomi dan terbatasnya akses pendidikan turut memicu persoalan sosial, termasuk meningkatnya konflik di kalangan remaja. Fenomena ini dinilai sebagai dampak dari krisis yang lebih mendalam, yaitu krisis harapan.

Dalam konteks tersebut, mahasiswa mendorong pemerintah daerah dan DPRD Kabupaten Bekasi untuk mengambil langkah yang lebih progresif dan terukur, terutama dalam penguatan sektor pendidikan dan reformasi sistem ketenagakerjaan.

Ketua Eksekutif LMND Kabupaten Bekasi menegaskan bahwa perubahan arah kebijakan menjadi hal yang mendesak.

"Jika pemerintah daerah serius membangun Bekasi, maka investasi terbesar harus diarahkan pada pembangunan manusia. Pendidikan dan ketenagakerjaan harus menjadi prioritas utama, bukan sekadar pelengkap dari agenda pembangunan," ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran, agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.

Pada akhirnya, mahasiswa menilai bahwa pembangunan tidak boleh hanya berorientasi pada angka pertumbuhan ekonomi semata. Tanpa keadilan sosial, pertumbuhan hanya akan melahirkan ketimpangan yang terus berulang.

"Kabupaten Bekasi tidak boleh hanya menjadi pusat produksi ekonomi. Bekasi harus menjadi ruang hidup yang adil dan manusiawi bagi seluruh masyarakat," tutupnya.

Di Akhir pertemuan Eksekutif Kabupaten LMND Bekasi, menyerahkan dokumen yang diberi nama dokumen posisi peran strategis mahasiswa sebagai solusi dari semua problematika dasar baik disektor pemuda, mahasiswa dan pendidikan.