Bincang Kartini: Perempuan Berdaya sebagai Motor Transformasi Sosial dan Ekonomi

Peringatan Hari Kartini tidak boleh berhenti pada seremoni tahunan yang hanya memproduksi simbol tanpa perubahan nyata bagi kehidupan perempuan. Di tengah masih kuatnya ketimpangan struktural, budaya patriarki, hingga eksploitasi kerja yang menempatkan perempuan sebagai kelompok rentan, perjuangan emansipasi harus dimaknai sebagai agenda politik dan sosial untuk memperluas ruang hidup perempuan di sektor pendidikan, kepemimpinan, ekonomi, hingga ruang publik.

Dalam semangat tersebut, Eksekutif Nasional Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (EN-LMND) bersama organisasi Cipayung Plus seperti HMI, GMNI, dan GMKI menggelar diskusi publik bertajuk “Bincang Kartini: Perempuan Berdaya di Dunia Kerja, Kepemimpinan, dan Ruang Publik”. Diskusi ini menjadi ruang refleksi bersama bahwa pemberdayaan perempuan bukan sekadar narasi motivasional, melainkan perjuangan membongkar hambatan struktural yang selama ini membatasi perempuan untuk berkembang secara setara.

Wakil Bendahara Umum EN-LMND, Findi Alnajia, menegaskan bahwa pendidikan gratis dan ilmiah merupakan fondasi utama dalam membangun keberdayaan perempuan yang inklusif. Menurutnya, mahalnya biaya pendidikan sering kali membuat perempuan menjadi pihak pertama yang dikorbankan ketika keluarga mengalami tekanan ekonomi.

“Pendidikan gratis dan ilmiah adalah alat pemberdayaan paling dasar. Jika pendidikan menjadi barang mewah, maka perempuan dari keluarga ekonomi lemah adalah pihak pertama yang dikorbankan untuk berhenti sekolah,” jelas Findi.

Realitas tersebut tidak dapat dilepaskan dari konstruksi sosial yang masih menempatkan perempuan sebatas pada kerja-kerja domestik. Dalam banyak kasus, perempuan dianggap tidak memerlukan pendidikan tinggi karena pada akhirnya diposisikan hanya sebagai pendamping dalam rumah tangga. Cara pandang ini melahirkan marjinalisasi yang membuat hak perempuan terhadap pendidikan terus tertinggal.

Padahal, pendidikan bukan hanya soal capaian akademik, tetapi juga membangun kesadaran kritis, kemampuan analisis, dan keberanian perempuan untuk bersuara di ruang publik. Hal ini menjadi penting di tengah perkembangan digitalisasi dan dunia kerja modern yang masih didominasi oleh laki-laki, di mana isu serta hak perempuan sering kali tidak menjadi prioritas pembahasan.

Sementara itu, Wakil Bendahara Umum Bidang PSDO KOHATI PB HMI, Melati Sari Maisarah, menyoroti pentingnya reaktualisasi kepemimpinan perempuan dalam membangun masyarakat sipil yang inklusif. Menurutnya, kepemimpinan perempuan bukan hal baru, namun kerap dipinggirkan oleh budaya patriarki yang menganggap laki-laki sebagai satu-satunya figur pemimpin.

Bias gender tersebut bahkan dibentuk sejak pola pengasuhan anak, di mana laki-laki didorong menjadi pemimpin, sementara perempuan hanya diarahkan menjadi pendamping. Kondisi inilah yang membuat kapasitas dan kepemimpinan perempuan sering kali dipandang sebelah mata.

“Reaktualisasi kepemimpinan perempuan berarti membongkar hambatan struktural seperti norma patriarki, minimnya akses, dan bias kepemimpinan melalui kebijakan afirmatif serta budaya organisasi yang adil,” ujar Melati.

Ia menjelaskan bahwa inklusivitas tidak cukup diwujudkan melalui kebijakan kuota semata, tetapi juga harus memastikan perempuan memiliki akses, kontrol, dan manfaat yang setara dalam proses pengambilan keputusan. Karena itu, diperlukan penguatan literasi politik dan hukum bagi kader perempuan, pembangunan jaringan lintas organisasi, serta advokasi kebijakan yang berpihak pada perempuan dan perlindungan anak.

Dalam diskusi tersebut, Ketua DPP GMNI Bidang Pergerakan Sarinah, Ainun Samidah, turut menyoroti persoalan prekaritas kerja perempuan di era gig economy atau ekonomi digital. Menurutnya, perkembangan ekonomi digital memang membuka peluang kerja baru, tetapi di sisi lain juga menghadirkan bentuk eksploitasi modern terhadap pekerja perempuan.

Pekerja perempuan di sektor transportasi daring, kurir, maupun pekerja lepas kerap tidak memiliki jaminan kesehatan, perlindungan kerja, cuti melahirkan, hingga kepastian upah yang layak. Posisi mereka hanya dianggap sebagai “mitra”, sehingga perusahaan kerap menghindari tanggung jawab ketenagakerjaan.

“Gig economy tak hanya memberikan fleksibilitas, tetapi juga membuka ruang eksploitasi. Banyak pekerja perempuan tidak memiliki jaminan sosial, upah layak, atau perlindungan dari pelecehan. Fleksibilitas tidak boleh dibayar dengan hilangnya hak dasar,” tegas Ainun.

Ia mendorong negara untuk menghadirkan regulasi yang mengakui pekerja gig sebagai tenaga kerja yang memiliki hak-hak ketenagakerjaan secara penuh. Selain itu, pembentukan serikat pekerja digital, transparansi kontrak kerja, hingga audit terhadap sistem algoritma perusahaan digital menjadi langkah penting untuk mencegah eksploitasi terhadap pekerja perempuan.

Menutup diskusi, Sekretaris Fungsional Pemberdayaan Perempuan PP GMKI, R. Elisabet Natalia, menegaskan pentingnya membangun konsep “Perempuan Future” yang bertumpu pada literasi, kreativitas, dan aksi nyata. Menurutnya, semangat Kartini harus dimaknai sebagai keberanian perempuan untuk berpikir kritis, menulis, berkarya, dan menciptakan perubahan sosial.

“Perempuan Future adalah mereka yang memegang pena, rakus membaca, dan berani melawan lewat seni. Ilmu tidak boleh berhenti pada wacana, tetapi harus diubah menjadi aksi nyata melalui komunitas, advokasi kebijakan, dan pengambilan posisi strategis,” ucap Elisabet.

Ia juga menilai bahwa seni dapat menjadi medium perlawanan yang efektif, baik melalui musik, teater, mural, film, maupun konten digital untuk menyuarakan persoalan perempuan, membongkar norma patriarki, serta membangun solidaritas sosial yang lebih luas.

Diskusi ini menegaskan bahwa pemberdayaan perempuan merupakan perjuangan multidimensi yang tidak dapat diselesaikan secara parsial. Dibutuhkan sinergi lintas sektor untuk memastikan perempuan mendapatkan akses pendidikan yang adil, ruang kepemimpinan yang setara, perlindungan kerja yang layak, serta kebebasan berekspresi dan berkarya.

Melalui kolaborasi lintas organisasi ini, semangat Kartini ditegaskan kembali bukan hanya sebagai simbol sejarah, tetapi sebagai agenda perjuangan untuk menghadirkan tatanan sosial yang lebih adil, setara, dan inklusif. Perempuan bukan sekadar pelengkap pembangunan, melainkan subjek utama yang memiliki peran penting sebagai motor transformasi sosial dan ekonomi.