Debu yang Dihirup Pekerja, Tanggung Jawab Siapa?

OPINI

Rahman (Kolektif EK LMND Nunukan)

11/21/20262 min read

Nunukan – Aktivitas loading Crude Palm Oil (CPO) di PT SIL-SIP tetap berlangsung di tengah musim kemarau. Truk-truk pengangkut hasil produksi hilir mudik melewati jalan yang juga menjadi akses dan berada di sekitar permukiman pekerja. Namun, di tengah intensitas aktivitas tersebut, ada persoalan mendasar yang justru luput dari perhatian perusahaan: debu yang setiap hari mengancam kenyamanan dan kesehatan pekerja beserta keluarganya.

Persoalannya sebenarnya sederhana: penyiraman jalan. Namun, mengapa sesuatu yang semestinya menjadi bagian dari tanggung jawab operasional perusahaan justru seolah sulit untuk dilakukan?

Setiap kendaraan melintas, debu beterbangan dan menyelimuti lingkungan sekitar. Debu tersebut bukan hanya berasal dari tanah dan material jalan, tetapi juga bercampur dengan material lain, termasuk batu bara. Dampaknya tidak berhenti di sepanjang jalur kendaraan. Debu masuk ke halaman rumah, memenuhi ruang-ruang permukiman, bahkan berpotensi terhirup oleh anak-anak dan keluarga pekerja yang setiap hari tinggal di lingkungan tersebut.

Lantas, siapa yang harus bertanggung jawab ketika aktivitas perusahaan justru menghadirkan ancaman bagi kesehatan orang-orang yang hidup dan bekerja di sekitarnya?

Apakah aktivitas produksi harus terus berjalan tanpa memperhitungkan keselamatan dan kenyamanan lingkungan permukiman? Apakah pekerja dan keluarganya harus menerima debu sebagai konsekuensi yang tidak terhindarkan dari aktivitas perusahaan? Bukankah keberlangsungan produksi semestinya berjalan beriringan dengan perlindungan terhadap manusia dan lingkungan?

Lebih jauh, persoalan ini bukan kali pertama terjadi. Kondisi serupa telah berulang kali dirasakan, tetapi belum terlihat adanya penanganan yang memadai. Situasi ini menimbulkan pertanyaan serius: apakah perusahaan memang tidak mengetahui persoalan tersebut, atau justru keluhan pekerja selama ini tidak dianggap sebagai sesuatu yang penting?

Kita juga tidak boleh mengabaikan kenyataan bahwa tidak semua pekerja memiliki keberanian dan keleluasaan untuk menyampaikan keluhan secara terbuka. Ada kekhawatiran terhadap konsekuensi yang mungkin mereka hadapi ketika menyuarakan persoalan di lingkungan kerja. Karena itu, diamnya pekerja tidak bisa serta-merta dimaknai sebagai tanda bahwa tidak ada masalah.

Diam bukan berarti tidak terdampak. Takut bukan berarti kehilangan hak untuk bersuara.

Jika suara pekerja masih terhambat oleh keadaan, maka persoalan ini harus mendapatkan ruang melalui solidaritas dan keberanian untuk menyampaikannya kepada publik.

Kami tidak sedang menuntut sesuatu yang berlebihan. Kami meminta tanggung jawab yang semestinya dipenuhi perusahaan: menyediakan fasilitas penyiraman jalan secara rutin, mengendalikan debu dari aktivitas kendaraan dan operasional, serta memastikan lingkungan permukiman pekerja tidak menjadi korban dari kegiatan produksi.

Jangan sampai perusahaan begitu sigap mengejar target produksi dan keuntungan, tetapi begitu lambat dalam memenuhi tanggung jawab terhadap keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan manusia yang berada di sekitar wilayah operasionalnya.

Sebab, keuntungan perusahaan mungkin dihitung dari setiap ton CPO yang dihasilkan, tetapi kesehatan manusia tidak boleh diperlakukan sebagai biaya tambahan yang bisa diabaikan.

Jalan tersebut bukan semata-mata jalur operasional perusahaan. Di sana ada rumah, ada keluarga, ada pekerja, dan ada anak-anak yang memiliki hak untuk hidup dalam lingkungan yang sehat serta menghirup udara bersih.

PT SIL-SIP harus memahami bahwa tanggung jawab perusahaan tidak berhenti pada kelancaran produksi. Ada tanggung jawab sosial dan lingkungan yang harus diwujudkan melalui tindakan nyata, bukan sekadar menjadi formalitas di atas kertas.