Desak Pendidikan Gratis Tanpa Diskriminasi, LMND Lotim Layangkan 8 Tuntutan
BERITA
Humas LMND
10/7/20262 min read
LOMBOK TIMUR — Eksekutif Kabupaten Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (EK LMND) Lombok Timur menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Bupati dan DPRD Lombok Timur untuk mendesak pemerintah segera merealisasikan pendidikan gratis secara menyeluruh dan tanpa diskriminasi. LMND Lotim menilai komitmen pemerintah terhadap pendidikan gratis tidak boleh berhenti sebagai narasi politik, tetapi harus diterjemahkan ke dalam kebijakan yang menjamin akses pendidikan bagi seluruh rakyat.
Ketua EK LMND Lombok Timur, Khairul Azmi, mengatakan komitmen Presiden Prabowo Subianto pada 18 September 2026 mengenai pendidikan gratis dari jenjang TK hingga perguruan tinggi harus segera diwujudkan melalui kebijakan yang inklusif dan berkeadilan. Menurutnya, persoalan tersebut menjadi semakin penting di Lombok Timur karena seluruh perguruan tinggi yang berada di wilayah tersebut merupakan perguruan tinggi swasta.
“Pendidikan adalah hak fundamental setiap warga negara, bukan komoditas pasar dan bukan hak istimewa bagi mereka yang memiliki kemampuan ekonomi. Negara harus hadir memastikan pendidikan dapat diakses seluruh rakyat, termasuk mahasiswa di perguruan tinggi swasta, khususnya di daerah seperti Lombok Timur,” ujar Khairul Azmi, Rabu (7/10/2026).
Dalam aksi tersebut, LMND Lotim menyampaikan delapan tuntutan kepada pemerintah daerah dan DPRD Lombok Timur. Pertama, memperluas akses pendidikan gratis secara menyeluruh tanpa diskriminasi, termasuk bagi mahasiswa perguruan tinggi swasta di Lombok Timur. Kedua, menjamin kesejahteraan guru dan dosen, terutama tenaga honorer dan tenaga pendidik di sekolah maupun perguruan tinggi swasta. Ketiga, mengalokasikan beasiswa daerah yang inklusif dan transparan bagi mahasiswa kurang mampu, baik yang menempuh pendidikan di dalam maupun luar daerah.
Keempat, memastikan pemerataan akses dan infrastruktur pendidikan hingga ke seluruh wilayah Lombok Timur. Kelima, memperkuat pengawasan terhadap anggaran dan pelaksanaan kebijakan pendidikan gratis agar tepat sasaran dan benar-benar dirasakan masyarakat. Keenam, mendorong kurikulum pendidikan berbasis kerakyatan yang relevan dengan kebutuhan dan persoalan masyarakat. Ketujuh, memperkuat Satgas TPKS di setiap satuan pendidikan sebagai bagian dari upaya menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan bebas dari kekerasan seksual. Kedelapan, mendorong pembahasan dan tindak lanjut Manifesto Pendidikan LMND Lotim yang telah diserahkan kepada pemerintah daerah sejak 2024.
LMND Lotim menegaskan bahwa pendidikan gratis tidak dapat dipisahkan dari persoalan mutu, kesejahteraan tenaga pendidik, pemerataan fasilitas, keamanan lingkungan pendidikan, serta keberpihakan anggaran kepada masyarakat. Karena itu, realisasi pendidikan gratis harus ditempatkan sebagai bagian dari pemenuhan hak rakyat sebagaimana amanat Pasal 31 UUD 1945.
Dalam aksi di Kantor Bupati Lombok Timur, aspirasi massa aksi diterima oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Timur yang diwakili Sekretaris Daerah, M. Juaini Taopik, M.AP. Sementara di Kantor DPRD Lombok Timur, massa aksi diterima oleh Sekretaris Dewan. Dalam pertemuan tersebut disepakati bahwa tuntutan LMND Lotim akan ditindaklanjuti melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada pekan depan.
Bagi LMND Lotim, tindak lanjut tersebut harus menjadi langkah konkret untuk memastikan pendidikan di Lombok Timur bergerak menuju sistem pendidikan yang gratis, ilmiah, demokratis, dan berpihak kepada rakyat, bukan sekadar berhenti pada janji dan narasi kebijakan.
lmnd.id@gmail.com
Connect
© 2026. All rights reserved. Supported by goldyproject.my.id