DILAPORKAN PLT DIRUT PDAM, KETUA LMND LOMBOK TIMUR TEGASKAN TAK AKAN MUNDUR: JANGAN BUNGKAM KRITIK DENGAN TEKANAN HUKUM!
BERITA
Humas LMND
11/18/20263 min read


LOMBOK TIMUR, 18 November 2026 — Eksekutif Kabupaten Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (EK LMND) Lombok Timur menyikapi serius langkah hukum yang ditempuh Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Utama PDAM Lombok Timur, Sopyan Hakim, S.Kep., Ners., terhadap Ketua EK LMND Lombok Timur, Khairul Azmi alias Ajem. Langkah tersebut menyusul laporan pengaduan terkait dugaan penghinaan atau pencemaran nama baik melalui sarana teknologi informasi yang kini ditangani Satreskrim Polres Lombok Timur.
Berdasarkan surat permintaan keterangan dari Satreskrim Polres Lombok Timur tertanggal 18 November 2026, laporan pengaduan tersebut tercatat pada 13 November dan diregistrasi pada 14 November 2026. Pengaduan itu merujuk pada Pasal 433 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
Menanggapi hal tersebut, Ketua EK LMND Lombok Timur, Khairul Azmi alias Ajem, menegaskan kesiapannya memenuhi panggilan klarifikasi penyidik pada Sabtu, 21 November 2026, pukul 10.00 WITA, di Ruang Unit III Tipidter Satreskrim Polres Lombok Timur. Ia menyatakan akan memberikan keterangan berdasarkan fakta dan materi yang menjadi dasar penyampaian kritik kepada publik.
"Kami menghormati proses hukum dan siap memberikan keterangan kepada penyidik. Tetapi, kesiapan kami menghadapi proses hukum bukan berarti kami mengakui tuduhan yang dilaporkan. Kami tidak takut diklarifikasi, tidak takut diperiksa, dan tidak akan mundur dalam menjalankan fungsi kontrol sosial. Jangan sampai hukum justru digunakan untuk mempersempit ruang kritik dan membungkam suara masyarakat," tegas Ajem.
Menurut LMND, kritik terhadap pejabat publik dan pengawasan terhadap institusi pelayanan publik merupakan bagian penting dari kehidupan demokrasi. Hak atas nama baik memang harus dihormati, tetapi tidak boleh dijadikan alasan untuk menghindari pertanyaan masyarakat, terlebih ketika persoalan yang dipersoalkan berkaitan dengan pengelolaan institusi pelayanan dasar.
LMND menegaskan bahwa kritik yang disampaikan sebelumnya tidak muncul tanpa konteks. Salah satu persoalan yang menjadi sorotan adalah informasi mengenai dugaan penerimaan uang senilai Rp700 juta di Mataram pada 11 November 2026, yang disebut-sebut berkaitan dengan pembayaran proyek dari seorang kontraktor.
LMND menekankan bahwa informasi tersebut masih merupakan dugaan yang perlu diklarifikasi dan diuji kebenarannya oleh pihak berwenang. Pernyataan tersebut bukanlah bentuk vonis terhadap siapa pun, melainkan pertanyaan publik yang membutuhkan penjelasan terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.
"Persoalan yang harus dijawab bukan semata-mata siapa yang menyampaikan kritik, tetapi apa substansi persoalan yang sedang dipertanyakan masyarakat. Jika informasi tersebut tidak benar, silakan bantah dengan data dan dokumen. Jika ada kekeliruan, gunakan mekanisme hak jawab. Jangan sampai energi untuk melaporkan pengkritik justru jauh lebih besar daripada keberanian untuk memberikan penjelasan kepada publik," lanjutnya.
Bagi LMND, pejabat publik yang diberikan mandat mengelola institusi pelayanan masyarakat harus memiliki kesediaan untuk diawasi dan dimintai pertanggungjawaban. Terlebih PDAM merupakan institusi yang menyangkut kebutuhan dasar masyarakat, sehingga pengelolaannya tidak boleh diperlakukan sebagai urusan pribadi direksi maupun kelompok tertentu.
LMND juga meminta Polres Lombok Timur agar menangani laporan tersebut secara objektif, profesional, independen, dan proporsional. Proses hukum harus berjalan berdasarkan fakta dan alat bukti, tanpa dipengaruhi jabatan, relasi kekuasaan, maupun kepentingan pihak tertentu. Jangan sampai muncul preseden bahwa instrumen hukum lebih cepat digunakan ketika pejabat publik mendapat kritik, sementara persoalan yang menyangkut kepentingan masyarakat justru luput dari perhatian.
"Jangan ada perlakuan istimewa terhadap siapa pun. Semua orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Kami akan mengawal proses ini agar berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sekaligus memastikan ruang demokrasi dan kebebasan menyampaikan pendapat tetap terlindungi," tegas Ajem.
Lebih lanjut, LMND menilai bahwa tindakan mengawasi dan mengkritisi pengelolaan pelayanan publik merupakan bagian dari tanggung jawab demokratis mahasiswa. Tradisi perjuangan LMND dibangun di atas keberpihakan terhadap rakyat, pembelaan terhadap demokrasi, serta perlawanan terhadap berbagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan. Karena itu, mahasiswa tidak boleh memilih diam ketika terdapat persoalan publik yang membutuhkan penjelasan dan pertanggungjawaban.
LMND menegaskan bahwa persoalan ini bukanlah konflik personal dengan Sopyan Hakim. Kritik yang disampaikan merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial terhadap pejabat yang mengemban tanggung jawab publik. Siapa pun yang menduduki jabatan publik harus siap diawasi, dikritik, dan dimintai pertanggungjawaban.
"PDAM bukan milik pribadi direksi. PDAM adalah institusi pelayanan publik yang menyangkut hajat hidup masyarakat. Karena itu, jangan bungkam kritik dengan tekanan hukum dan jangan alihkan perhatian publik dari substansi persoalan yang sedang dipertanyakan!"
Khairul Azmi alias Ajem
Ketua Eksekutif Kabupaten Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (EK LMND) Lombok Timur

lmnd.id@gmail.com
Connect
© 2026. All rights reserved. Supported by goldyproject.my.id
