Dugaan Maladministrasi dan Cacat Prosedur, EK LMND Lotim Laporkan Pengangkatan Plt. Dirut PDAM ke Kejari Selong

BERITA

Humas LMND

11/19/20262 min read

LOMBOK TIMUR – Eksekutif Kabupaten Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (EK LMND) Lombok Timur melaporkan dugaan penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran prosedur dalam pengangkatan Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Lombok Timur kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) Selong, Kamis (19/11/2026). Laporan tersebut berkaitan dengan mekanisme pengangkatan dan masa jabatan Plt. Dirut yang telah berlangsung hampir dua tahun.

Ketua EK LMND Lombok Timur, Khairul Azmi, menyampaikan bahwa langkah tersebut merupakan bentuk kontrol organisasi mahasiswa terhadap tata kelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), khususnya terkait kepatuhan pemerintah daerah terhadap ketentuan perundang-undangan. Menurutnya, pengangkatan Plt. Dirut PDAM Lombok Timur menyisakan sejumlah persoalan administratif dan hukum yang perlu ditelusuri oleh aparat penegak hukum.

"Kami melihat ada praktik pembiaran yang serius. Penunjukan Plt. Dirut PDAM Lombok Timur ini diduga kuat cacat prosedur sejak awal karena diambil dari luar struktur internal perusahaan, dan ironisnya dibiarkan menjabat hingga hampir dua tahun tanpa ada seleksi terbuka," ujar Khairul Azmi, yang akrab disapa Ajem, usai menyerahkan laporan di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kejari Lombok Timur.

Dalam laporan tersebut, EK LMND Lombok Timur menyoroti dua persoalan utama. Pertama, mekanisme pengangkatan Plt. Dirut yang diduga tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 24 Permendagri Nomor 23 Tahun 2024 tentang Organ dan Kepegawaian BUMD Air Minum serta Pasal 71 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD. Kedua, masa jabatan Plt. yang dinilai telah melampaui batas waktu enam bulan sebagaimana ketentuan yang dijadikan dasar dalam laporan tersebut.

EK LMND Lombok Timur menilai persoalan ini tidak bisa hanya dipandang sebagai urusan administratif internal perusahaan. Sebab, jabatan direktur utama memiliki kewenangan dalam menentukan kebijakan perusahaan, termasuk pengelolaan anggaran, pengadaan barang dan jasa, serta berbagai keputusan strategis yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik.

"Jika dasar pengangkatannya bertentangan dengan Permendagri dan PP, maka legitimasi setiap tanda tangan kontrak pengadaan, pencairan anggaran operasional, hingga penerimaan hak-hak keuangan jabatan setelah melewati batas enam bulan patut dipertanyakan. Kejaksaan harus turun melakukan pengumpulan data dan bahan keterangan untuk memastikan tidak ada keuangan daerah yang dirugikan," tegas Ajem.

Atas dasar itu, EK LMND Lombok Timur meminta Kejari Selong menindaklanjuti laporan tersebut dengan melakukan penelusuran terhadap proses pengangkatan Plt. Dirut, kewenangan yang dijalankan selama masa jabatan, serta kemungkinan adanya dampak terhadap keuangan daerah. Organisasi tersebut juga meminta agar seluruh kebijakan dan transaksi keuangan yang dilakukan selama kepemimpinan Plt. diperiksa sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Selain melaporkan persoalan tersebut kepada Kejari Lombok Timur, EK LMND juga menyampaikan tembusan laporan kepada Ombudsman RI Perwakilan Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Kejaksaan Tinggi NTB.

EK LMND Lombok Timur turut mendesak Bupati Lombok Timur selaku Kuasa Pemilik Modal (KPM) untuk mengevaluasi pengangkatan Plt. Dirut PDAM, meninjau kembali surat keputusan penunjukannya, serta segera membuka proses seleksi direktur utama definitif secara transparan dan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Bagi EK LMND Lombok Timur, persoalan ini bukan semata-mata menyangkut siapa yang menduduki jabatan direktur utama, melainkan bagaimana pemerintah daerah memastikan tata kelola BUMD berjalan sesuai aturan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Sebab, PDAM merupakan perusahaan daerah yang memiliki tanggung jawab langsung dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat atas akses air bersih.