Efisiensi yang Simbolik di Tengah Ekspansi Belanja Negara

Wacana efisiensi anggaran kembali mengemuka melalui usulan kerja dari rumah (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) setiap Jumat mulai April 2026. Airlangga Hartarto menyebut kebijakan ini berpotensi menghemat APBN hingga Rp6,2 triliun serta menekan konsumsi BBM nasional senilai Rp59 triliun. Sekilas, angka tersebut tampak menjanjikan. Namun, ketika diuji dengan pendekatan data dan asumsi realistis, muncul pertanyaan mendasar: apakah ini efisiensi struktural, atau sekadar simbolik?

Mari mulai dari konsumsi BBM. Dengan jumlah ASN sekitar 4,3 juta orang (data BKN 2026) dan asumsi moderat bahwa 60% di antaranya melakukan commuting menggunakan kendaraan pribadi, konsumsi BBM harian diperkirakan mencapai 5,2 juta liter. Dalam setahun kerja (±240 hari), angka ini setara dengan sekitar 1,25 miliar liter BBM. Dengan harga rata-rata Rp10.000 per liter, potensi penghematan berada di kisaran Rp12,5 triliun per tahun.

Angka ini menarik karena berada di atas klaim penghematan APBN Rp6,2 triliun, tetapi tetap jauh di bawah klaim Rp59 triliun. Artinya, estimasi pemerintah tampaknya mengandung asumsi yang lebih luas, mungkin termasuk efek tidak langsung pada masyarakat, yang dalam praktiknya sulit diukur dan rawan bias, seperti perubahan perilaku konsumsi atau pergeseran penggunaan energi ke sektor rumah tangga.

Lebih jauh, sejumlah analis bahkan memperkirakan realisasi penghematan jauh lebih kecil. Kritik dari lembaga seperti FITRA menyebut dampak riilnya bisa hanya sekitar Rp1 sampai Rp1,2 triliun per tahun, atau kurang dari 1% konsumsi BBM nasional. Perbedaan tajam ini mengindikasikan adanya overestimasi atau setidaknya ketidakpastian tinggi dalam klaim penghematan tersebut.

Hal serupa berlaku pada klaim efisiensi APBN. Memang benar bahwa WFH dapat menekan biaya operasional seperti listrik, air, dan kebutuhan kantor. Namun, struktur belanja negara didominasi oleh komponen tetap (fixed cost), termasuk belanja pegawai yang mencapai lebih dari Rp500 triliun, serta biaya pemeliharaan aset dan infrastruktur. Bahkan jika digabung dengan efisiensi lain seperti pemangkasan perjalanan dinas, total penghematan diperkirakan hanya sekitar Rp13 triliun, atau sekitar 0,3% dari total APBN yang mendekati Rp4.800 triliun.

Di sinilah kontradiksi kebijakan mulai terlihat. Di satu sisi, pemerintah mendorong narasi efisiensi melalui langkah langkah operasional seperti WFH. Namun di sisi lain, negara juga tengah menjalankan program berskala besar seperti Makan Bergizi Gratis, yang pada 2026 diproyeksikan menelan anggaran hingga Rp335 triliun, melonjak drastis dari sekitar Rp71 triliun pada tahun sebelumnya.

Kontras ini memunculkan pertanyaan tentang konsistensi fiskal. Jika penghematan dari WFH ASN secara realistis hanya berada di kisaran belasan triliun rupiah, bahkan mungkin lebih kecil, sementara komitmen belanja baru mencapai ratusan triliun, maka efisiensi yang dilakukan tampak tidak sebanding dengan ekspansi anggaran yang terjadi.

Tentu, program Makan Bergizi Gratis memiliki tujuan yang penting, terutama dalam menekan angka stunting yang masih berada di kisaran 21,6%. Namun dalam kondisi fiskal yang terbatas, setiap kebijakan harus tunduk pada prinsip trade off. Setiap rupiah yang dialokasikan untuk satu program berarti mengurangi ruang bagi program lain, mulai dari infrastruktur, pendidikan, hingga subsidi energi yang sendiri mencapai ratusan triliun rupiah.

Dalam konteks ini, efisiensi melalui WFH ASN yang dampaknya terhadap konsumsi BBM diperkirakan hanya sekitar 0,76% terlihat lebih sebagai langkah kosmetik dibandingkan reformasi fiskal yang substansial. Yang dibutuhkan bukan sekadar penghematan kecil di tingkat operasional, tetapi evaluasi menyeluruh terhadap prioritas anggaran negara.

Efisiensi sejati seharusnya berfokus pada pembenahan struktural, mengurangi kebocoran subsidi, meningkatkan kualitas belanja publik, serta memastikan bahwa setiap program memiliki dampak yang terukur dan optimal. Tanpa itu, narasi penghematan berisiko menjadi sekadar retorika, terdengar baik di permukaan, tetapi minim dampak nyata di tengah tekanan defisit yang diproyeksikan mencapai ratusan triliun rupiah.

Pada akhirnya, pertanyaan yang perlu dijawab bukanlah apakah negara bisa berhemat, tetapi apakah negara berhemat di tempat yang tepat.