EK-LMND Jakarta Timur Diskusi Strategis Bersama Kesbangpol Kota Administrasi Jakarta Timur

Eksekutif Kota Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (EK-LMND) Jakarta Timur melakukan pertemuan dan diskusi strategis bersama Kesbangpol Kota Administrasi Jakarta Timur sebagai langkah membangun ruang dialog dan kolaborasi dalam merespons berbagai persoalan masyarakat. Pertemuan tersebut dihadiri Ketua EK-LMND Jakarta Timur, Abdul Latif, bersama Samir dari Departemen Pengembangan Organisasi, dan disambut langsung oleh Ari Budi Yusmanto selaku Kepala Sub Kelompok Ideologi, Wawasan Kebangsaan, dan Karakter Bangsa.

Forum ini bukan sekadar ruang perkenalan organisasi pasca dilaksanakannya Konferensi Kota EK-LMND Jakarta Timur, tetapi juga menjadi momentum untuk menyampaikan berbagai gagasan, aspirasi, serta arah program kerja organisasi dalam dua tahun ke depan. Dalam diskusi tersebut, EK-LMND Jakarta Timur menyoroti berbagai persoalan mendasar yang masih dihadapi masyarakat, mulai dari ketimpangan sosial dan ekonomi hingga persoalan lingkungan dan kenakalan remaja yang masih terus terjadi di tengah masyarakat perkotaan.

EK-LMND Jakarta Timur memandang bahwa penyelesaian persoalan rakyat tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan sinergi dan komitmen bersama antara pemerintah dan elemen masyarakat sipil. Karena itu, kolaborasi lintas lembaga menjadi penting untuk memastikan setiap kebijakan yang dirumuskan benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara konkret.

Dalam forum tersebut, Abdul Latif menegaskan bahwa EK-LMND Jakarta Timur akan terus mengambil peran aktif dalam mengawal, mengkritisi, dan memastikan jalannya kebijakan publik tetap berada pada orientasi kesejahteraan rakyat. Sementara itu, Samir turut menyoroti pentingnya perhatian serius terhadap persoalan lingkungan dan kenakalan remaja yang membutuhkan keterlibatan lebih luas dari pemerintah maupun masyarakat.

Melalui diskusi ini, EK-LMND Jakarta Timur berharap dapat membangun kolaborasi yang lebih luas dan berkelanjutan dengan berbagai pihak sebagai bagian dari upaya memperkuat fungsi kontrol sosial serta mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang lebih responsif, demokratis, dan berpihak kepada masyarakat luas.