EN-LMND Audiensi dengan Wamendiktisaintek RI, Bahas Adaptasi Teknologi hingga Transparansi KIP di NTB

Jakarta — Eksekutif Nasional Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (EN-LMND) melaksanakan audiensi dengan Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia, Prof. Dr. Fauzan, M.Pd., pada hari ini. Pertemuan tersebut membahas sejumlah isu strategis pendidikan nasional, mulai dari adaptasi dan tata kelola teknologi dalam sistem pendidikan, rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) versi LMND, hingga persoalan pengelolaan Kartu Indonesia Pintar (KIP) di Nusa Tenggara Barat (NTB).

Dalam audiensi tersebut, EN-LMND menyerahkan policy brief terkait pentingnya adaptasi dan tata kelola teknologi dalam sistem pendidikan nasional. Organisasi mahasiswa tersebut menilai perkembangan teknologi harus direspons secara progresif agar pendidikan mampu menjawab tantangan zaman sekaligus melindungi hak-hak peserta didik.

Ketua Umum LMND, Claudion Kanigia Sare, menyampaikan bahwa transformasi teknologi dalam dunia pendidikan tidak boleh hanya berorientasi pada kebutuhan industri, tetapi juga harus memastikan terciptanya pendidikan yang demokratis dan berkeadilan.

“Perkembangan teknologi harus diikuti dengan tata kelola yang berpihak kepada rakyat. Pendidikan tidak boleh hanya menjadi ruang mencetak tenaga kerja murah di era digital, tetapi harus mampu membangun manusia yang kritis, berdaulat, dan memiliki jaminan masa depan,” ujar Claudion Kanigia Sare.

Selain itu, LMND juga memaparkan rancangan RUU Sisdiknas versi organisasi tersebut yang mendorong program 17 tahun belajar sebagai bagian dari upaya memperluas akses pendidikan nasional. Dalam rancangan tersebut, LMND juga menekankan pentingnya pengadaptasian teknologi dalam seluruh jenjang pendidikan agar akses pengetahuan semakin merata.

Audiensi turut membahas dampak perkembangan teknologi terhadap lulusan perguruan tinggi yang kini banyak terserap dalam sektor gig economy. EN-LMND menyoroti ancaman prekariat atau kondisi kerja tidak pasti yang dialami generasi muda akibat fleksibilitas kerja digital tanpa perlindungan sosial yang memadai.

Menurut Claudion, negara perlu hadir untuk memastikan transformasi digital tidak melahirkan eksploitasi baru terhadap tenaga kerja muda.

“Hari ini banyak lulusan perguruan tinggi masuk dalam skema kerja gig economy yang minim perlindungan. Negara harus memastikan transformasi teknologi tidak melahirkan generasi prekariat baru,” tegasnya.

Dalam kesempatan yang sama, EN-LMND juga menyampaikan laporan dari Eksekutif Wilayah LMND Nusa Tenggara Barat terkait dugaan pengelolaan KIP di NTB yang dinilai tidak transparan dan berpotensi merugikan mahasiswa penerima manfaat.

Menanggapi berbagai masukan tersebut, Prof. Dr. Fauzan, M.Pd. menyampaikan apresiasi terhadap keterlibatan mahasiswa dalam memberikan gagasan kritis terhadap pembangunan pendidikan nasional.

“Pemerintah membuka ruang dialog dan partisipasi dari mahasiswa dalam merumuskan arah pendidikan nasional. Masukan terkait tata kelola teknologi, perlindungan generasi muda di era digital, hingga persoalan KIP akan menjadi perhatian untuk ditindaklanjuti secara serius,” ujar Prof. Fauzan.

Audiensi berlangsung dalam suasana dialogis dan konstruktif dengan harapan adanya langkah konkret dari pemerintah dalam memperbaiki sistem pendidikan nasional yang adaptif terhadap perkembangan teknologi sekaligus berpihak kepada kepentingan rakyat.