EW LMND Banten Desak Presiden Evaluasi dan Copot Kepala BGN Usai Maraknya Kasus Keracunan Pelajar

Banten, 11 Mei 2026 — Eksekutif Wilayah Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (EW LMND) Banten mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) menyusul maraknya kasus keracunan makanan yang menimpa para pelajar di sejumlah daerah dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Ketua Wilayah EW LMND Banten, Ripan Ardiana, menilai rentetan kasus tersebut menunjukkan lemahnya sistem pengawasan dan buruknya distribusi makanan yang seharusnya menjamin kesehatan serta keselamatan peserta didik sebagai penerima program.

“Jangan sampai program yang seharusnya membantu rakyat justru membahayakan kesehatan adik-adik kita. Banyak pelajar keracunan makanan akibat kelalaian dan minimnya pengawasan. Ini tidak bisa dianggap sepele,” tegas Ripan Ardiana.

Menurutnya, negara harus hadir dengan pengawasan yang ketat, transparan, dan berpihak pada keselamatan rakyat. EW LMND Banten menilai pemerintah tidak boleh menutup mata terhadap persoalan yang terus berulang dan telah menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.

Ripan juga menegaskan bahwa apabila Kepala BGN tidak mampu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara maksimal, maka Presiden harus berani mengambil langkah tegas demi melindungi keselamatan pelajar di seluruh Indonesia.

“Evaluasi total dan copot Kepala BGN yang tidak becus bekerja. Keselamatan rakyat, terutama anak-anak sekolah, jauh lebih penting daripada mempertahankan pejabat yang gagal menjalankan amanah,” lanjutnya.

EW LMND Banten menilai program pemenuhan gizi bagi pelajar pada dasarnya merupakan langkah yang penting dan perlu didukung, namun pelaksanaannya harus dilakukan secara serius, profesional, dan mengutamakan standar keamanan pangan agar tidak menimbulkan korban di kemudian hari.

Sebagai organisasi mahasiswa yang berpihak pada kepentingan rakyat, EW LMND Banten menegaskan akan terus mengawal persoalan tersebut serta mendesak pemerintah untuk segera melakukan pembenahan total terhadap sistem pengawasan dan distribusi dalam program MBG agar kasus serupa tidak kembali terjadi.