EW-LMND NTB Menakar Arah Kebijakan Kepala Daerah: “Pendidikan untuk Siapa?” Jadi Sorotan

Mataram — Eksekutif Wilayah Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi Nusa Tenggara Barat (EW-LMND NTB) akan menggelar rangkaian kegiatan diskusi publik di berbagai kabupaten/kota se-NTB dengan mengusung tema “Pendidikan untuk Siapa? Menakar Arah Kebijakan Kepala Daerah se-NTB.” Kegiatan ini menjadi ruang refleksi kritis terhadap arah kebijakan bupati, wali kota, hingga gubernur dalam sektor pendidikan.

Ketua EW-LMND NTB, Arif Haryadin, menegaskan bahwa peta jalan pendidikan nasional di NTB hingga saat ini masih menghadapi berbagai kendala serius dalam implementasinya. Persoalan pemerataan infrastruktur pendidikan, rendahnya kualitas serta kesejahteraan tenaga pendidik—khususnya guru honorer—hingga lambatnya adaptasi teknologi menjadi tantangan utama. Selain itu, akses pendidikan yang masih sulit di sejumlah wilayah serta kesenjangan kualitas antar daerah dinilai menjadi hambatan besar dalam mencetak sumber daya manusia yang berkualitas.

“Pertanyaan mendasar yang ingin kami jawab adalah: pendidikan ini sebenarnya untuk siapa? Apakah sudah benar-benar berpihak pada rakyat, atau justru masih melanggengkan ketimpangan?” ujar Arif.

Rangkaian kegiatan ini akan dilaksanakan di tiga kabupaten dan dua kota, yakni Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima, Kota Bima, Kabupaten Lombok Timur, dan Kota Mataram. Selain menghadirkan diskusi publik, agenda ini juga akan dihadiri oleh Ketua Umum LMND, Claudion Kanigia Sare, yang direncanakan turut memberikan pandangan strategis terkait arah perjuangan pendidikan nasional.

Adapun jadwal kegiatan yang telah direncanakan meliputi:

13 April 2026: Pelantikan Pengurus Eksekutif Kabupaten LMND Dompu periode 2026–2028

14 April 2026: Diskusi Publik EK-LMND Kabupaten Bima

15 April 2026: Diskusi Publik EK-LMND Kota Bima

18 April 2026: Diskusi Publik EK-LMND Kabupaten Lombok Timur

20 April 2026: Diskusi Publik EW-LMND NTB bersama EK-LMND Kota Mataram

Melalui rangkaian kegiatan ini, EW-LMND NTB berharap dapat mendorong lahirnya kebijakan pendidikan yang lebih adil, merata, dan berpihak pada kepentingan rakyat luas, sekaligus menjadi alat kontrol terhadap arah pembangunan pendidikan di daerah.