EW-LMND NTB TAGIH JANJI GUBERNUR, EVALUASI KONI NTB JANGAN HANYA JADI WACANA
BERITA
Humas LMND
8/4/20262 min read
Mataram, 4 Agustus 2026 – Eksekutif Wilayah Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi Nusa Tenggara Barat (EW-LMND NTB) kembali menagih komitmen Gubernur NTB untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap KONI NTB. Hingga saat ini, janji evaluasi yang pernah disampaikan kepada publik belum diikuti langkah konkret. Bagi EW-LMND NTB, kondisi tersebut berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap keseriusan pemerintah dalam membenahi tata kelola olahraga di NTB.
Agitasi Propaganda (Agitprop) EW-LMND NTB, Mujihat Nuryakin, menegaskan bahwa polemik penyelenggaraan PORPROV XII NTB tidak boleh berakhir hanya dengan pernyataan evaluasi tanpa tindak lanjut yang jelas. Menurutnya, evaluasi merupakan instrumen untuk mengukur akuntabilitas, efektivitas, transparansi, serta pertanggungjawaban suatu lembaga. Karena itu, evaluasi harus melahirkan keputusan dan perbaikan, bukan sekadar menjadi respons atas kritik publik.
"Evaluasi harus memiliki konsekuensi. Harus ada perbaikan, rekomendasi, dan pertanggungjawaban. Kalau hanya berhenti pada pernyataan, maka evaluasi kehilangan maknanya dan hanya menjadi wacana," tegas Mujihat.
EW-LMND NTB menilai berbagai persoalan yang muncul sepanjang PORPROV XII NTB menunjukkan adanya persoalan tata kelola yang tidak dapat dipandang sebagai kejadian yang berdiri sendiri. Berulangnya polemik justru mengindikasikan lemahnya sistem pengawasan, pengambilan keputusan, serta kepemimpinan organisasi.
Menurut Mujihat, pemerintah tidak boleh membiarkan persoalan tersebut terus berlarut. Tanpa langkah yang tegas, reformasi tata kelola olahraga akan sulit terwujud dan kepercayaan masyarakat terhadap KONI NTB akan terus menurun.
"Organisasi yang mengelola anggaran publik tidak boleh kebal terhadap kritik. Kritik merupakan bagian dari kontrol masyarakat dalam negara demokrasi. Yang dibutuhkan publik hari ini bukan lagi janji evaluasi, tetapi keputusan yang menunjukkan keberpihakan pada perbaikan," lanjutnya.
EW-LMND NTB juga mengingatkan bahwa setiap lembaga yang menggunakan anggaran negara wajib menjalankan prinsip good governance, yaitu akuntabilitas, transparansi, efektivitas, partisipasi, dan kepatuhan terhadap hukum. Tanpa prinsip tersebut, lembaga publik akan kehilangan legitimasi di mata masyarakat.
Karena itu, EW-LMND NTB mendesak Gubernur NTB segera membentuk tim evaluasi independen terhadap KONI NTB dengan melibatkan unsur pemerintah, akademisi, praktisi olahraga, auditor, serta masyarakat sipil. Hasil evaluasi harus disampaikan secara terbuka kepada publik beserta rekomendasi yang memiliki target pelaksanaan yang jelas.
EW-LMND NTB menegaskan akan terus mengawal proses tersebut sebagai bagian dari kontrol demokratis terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Organisasi yang dibiayai oleh anggaran publik wajib terbuka terhadap kritik dan mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat.
"Gubernur NTB harus membuktikan komitmennya. Jangan biarkan janji evaluasi berhenti sebagai wacana. Yang dibutuhkan masyarakat adalah tindakan nyata untuk memperbaiki tata kelola olahraga di NTB. Semakin lama persoalan ini dibiarkan, semakin besar pula krisis kepercayaan publik terhadap KONI NTB," tutup Mujihat Nuryakin.
lmnd.id@gmail.com
Connect
© 2026. All rights reserved. Supported by goldyproject.my.id