Hadapi Panggilan Polres Lotim Terkait Laporan Plt Dirut PDAM, Ketua LMND Tegaskan Tak Gentar Suarakan Kebenaran

BERITA

Humas LMND

11/21/20261 min read

Ketua Eksekutif Kabupaten Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (EK LMND) Lombok Timur, Khairul Azmi, menegaskan tidak akan gentar menyuarakan kebenaran dan mengawal kepentingan publik meskipun menghadapi tekanan hukum. Pernyataan tersebut disampaikan dalam orasi di hadapan kader LMND Lotim dan tim pendamping hukum sebelum dirinya memenuhi panggilan penyidik Polres Lombok Timur, Sabtu (21/11/2026).

Pemanggilan tersebut berkaitan dengan laporan yang dilayangkan oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Lombok Timur terhadap Ketua LMND Lotim. Khairul Azmi hadir memenuhi panggilan bersama kader LMND Lotim dan sekitar 20 orang kuasa hukum yang memberikan pendampingan.

Dalam orasinya di depan Mapolres Lombok Timur, Khairul menegaskan bahwa tekanan hukum maupun intimidasi tidak akan menghentikan perjuangan mahasiswa dalam menyampaikan kritik terhadap kebijakan dan persoalan publik.

"Jangan sekali-kali takut dalam menyuarakan kebenaran meski moncong senjata dihadapkan pada kepala kita," tegas Khairul Azmi di hadapan massa aksi dan tim pendamping hukum.

LMND Lotim menilai laporan tersebut berpotensi menjadi bentuk tekanan terhadap kebebasan berekspresi dan upaya membatasi suara kritis mahasiswa, khususnya dalam mengawal persoalan tata kelola dan kebijakan PDAM Lombok Timur yang selama ini menjadi perhatian organisasi.

Meski demikian, kehadiran Khairul Azmi untuk memenuhi panggilan penyidik merupakan bentuk sikap kooperatif sekaligus penghormatan terhadap proses hukum yang berlaku. Dengan didampingi tim kuasa hukum, LMND Lotim menegaskan bahwa mereka tidak akan mundur dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat dan memastikan setiap persoalan pelayanan publik tetap dapat dikritisi secara terbuka.

Bagi LMND Lotim, kritik terhadap kebijakan dan pengelolaan badan usaha milik daerah merupakan bagian dari tanggung jawab publik mahasiswa. Karena itu, proses hukum tidak semestinya menjadi instrumen untuk membungkam suara kritis masyarakat.