Infrastruktur Jalan Jadi Sorotan: Cipayung Plus Kabupaten Bekasi Desak Transparansi dan Evaluasi Pemda

Bekasi, 6 April 2026 — Aliansi Cipayung Plus Kabupaten Bekasi menggelar aksi sebagai respons atas kondisi pembangunan daerah yang kian menjauh dari kebutuhan rakyat. Persoalan ini terlihat paling nyata pada sektor infrastruktur jalan yang hingga hari ini masih menjadi problem kronis di berbagai wilayah.

Ketua Eksekutif LMND Kabupaten Bekasi menegaskan bahwa buruknya kondisi jalan bukan sekadar persoalan teknis, melainkan cerminan dari kegagalan arah perencanaan pembangunan daerah. Di tengah besarnya APBD Kabupaten Bekasi, realitas di lapangan justru menunjukkan banyaknya jalan rusak, berlubang, dan tidak layak dilalui, terutama di wilayah pinggiran dan desa-desa yang kerap luput dari prioritas pembangunan.

“Kerusakan infrastruktur jalan di Kabupaten Bekasi bukan sekadar persoalan teknis, melainkan cerminan dari kegagalan perencanaan pembangunan yang tidak berpihak pada rakyat,” tegasnya.

LMND menilai terdapat sejumlah persoalan mendasar yang terus berulang, mulai dari ketimpangan pembangunan infrastruktur antarwilayah, minimnya transparansi dalam pengelolaan anggaran yang membuka ruang praktik tidak akuntabel, hingga rendahnya kualitas pembangunan yang terlihat dari cepat rusaknya jalan meski baru diperbaiki. Selain itu, perencanaan pembangunan dinilai tidak memiliki arah jangka panjang dan cenderung bersifat tambal sulam, alih-alih berbasis pada kebutuhan riil masyarakat.

“Jika pemerintah daerah serius membangun Bekasi, maka infrastruktur jalan harus menjadi prioritas utama, bukan sekadar proyek seremonial atau kepentingan politik jangka pendek,” lanjutnya.

Sebagai bentuk komitmen perjuangan, Cipayung Plus Kabupaten Bekasi melalui Eksekutif Kabupaten LMND Bekasi menyampaikan sejumlah tuntutan: mendesak perbaikan menyeluruh terhadap jalan rusak di seluruh wilayah, menuntut transparansi anggaran infrastruktur secara terbuka kepada publik, mendorong dilakukannya audit independen terhadap proyek-proyek pembangunan jalan, serta menegaskan pentingnya penyusunan perencanaan infrastruktur jangka panjang yang berbasis kebutuhan rakyat, bukan kepentingan elit.

Sebagai penutup, Ketua Eksekutif LMND Kabupaten Bekasi menegaskan bahwa aksi ini bukanlah akhir, melainkan awal dari konsolidasi gerakan rakyat. Ia juga mengultimatum Pemerintah Kabupaten Bekasi untuk segera merespons tuntutan tersebut. Jika dalam waktu enam bulan tidak ada langkah konkret, LMND menyatakan akan kembali turun ke jalan dengan kekuatan yang lebih besar. Selain itu, LMND mendorong agar pemerintah daerah, khususnya PJ Bupati Kabupaten Bekasi, membuka ruang diskusi rutin setidaknya setiap satu bulan sebagai langkah konkret untuk merealisasikan tuntutan rakyat.