Iran Tolak Gencatan Senjata, LMND Soroti Tekanan AS dalam Konflik

Jakarta, 28 Maret 2026 – Di tengah meningkatnya eskalasi militer antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran, Menteri Luar Negeri Iran, Seyed Abbas Araghchi, menegaskan bahwa Teheran tidak akan meminta gencatan senjata kepada Amerika Serikat maupun Israel. Sikap ini muncul setelah serangan rudal Israel ke fasilitas nuklir Iran pada 22 Maret 2026 yang dilaporkan menewaskan puluhan warga sipil menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Iran juga menutup ruang negosiasi dengan alasan hilangnya kepercayaan terhadap proses diplomatik yang selama ini berlangsung. Araghchi menyatakan bahwa setiap upaya perundingan justru diiringi tekanan yang semakin besar, termasuk tuntutan pembatasan menyeluruh terhadap program nuklir Iran. Bagi Teheran, tuntutan tersebut dinilai tidak mencerminkan hubungan yang setara, melainkan upaya untuk membatasi kebijakan strategis negara mereka.

Pendekatan yang digunakan Amerika Serikat dalam menghadapi Iran selama ini kerap mengombinasikan sanksi ekonomi, tekanan politik, dan ancaman militer. Kebijakan ini tidak hanya berdampak pada pemerintah Iran, tetapi juga menekan kondisi sosial-ekonomi masyarakat sipil. Sejak sanksi diberlakukan kembali pada 2018, ekonomi Iran mengalami kontraksi, disertai lonjakan inflasi dan menurunnya daya beli masyarakat. Sejumlah laporan lembaga internasional juga menunjukkan adanya hambatan dalam akses terhadap obat-obatan dan layanan kesehatan.

Pengalaman konflik di Timur Tengah memperlihatkan bahwa intervensi militer tidak selalu menghasilkan stabilitas jangka panjang. Perang Irak pada 2003 menjadi contoh bagaimana operasi militer skala besar justru meninggalkan dampak kemanusiaan yang luas serta ketidakstabilan berkepanjangan.

Dalam konteks ini, sikap Iran dapat dipahami sebagai upaya mempertahankan ruang pengambilan keputusan nasional di tengah tekanan eksternal yang intens. Penolakan terhadap gencatan senjata dan negosiasi bukan semata-mata bentuk penolakan terhadap diplomasi, tetapi juga cerminan ketidakpercayaan terhadap proses yang dianggap tidak berjalan secara setara.

Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) turut menyampaikan sikap kritis terhadap perkembangan ini. Wakil Ketua Umum II Bidang Luar Negeri LMND, Firmanio Belida, menilai bahwa pendekatan yang menitikberatkan pada tekanan justru mempersempit peluang penyelesaian konflik secara adil.

“Negosiasi seharusnya menjadi ruang untuk mencapai solusi bersama, bukan sarana untuk menekan salah satu pihak. Setiap negara memiliki hak untuk menentukan arah kebijakannya sendiri tanpa tekanan,” ujarnya.

LMND menekankan bahwa penyelesaian konflik membutuhkan pendekatan yang lebih setara dan menghormati prinsip kedaulatan. Tanpa itu, upaya perdamaian berisiko hanya menjadi formalitas yang tidak menyentuh akar persoalan.