Ketua Umum LMND: Demonstrasi di Kaltim Jadi Alarm bagi Pemerintah Daerah
BERITAOPINI
Humas LMND
4/23/20262 min read
Ketua Umum Eksekutif Nasional Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND), Claudion Kanigia Sare, menilai gelombang demonstrasi yang terjadi di Kalimantan Timur harus menjadi alarm serius bagi pemerintah daerah agar menjalankan pemerintahan yang benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat.
Menurut Claudion, aksi demonstrasi yang melibatkan mahasiswa dan berbagai elemen masyarakat tersebut merupakan bentuk akumulasi keresahan publik terhadap arah kebijakan pemerintah daerah yang dinilai belum menyentuh kebutuhan mendasar masyarakat.
“Demonstrasi yang terjadi di Kalimantan Timur harus dibaca sebagai peringatan bagi pemerintah daerah. Pemerintahan harus dijalankan untuk kepentingan umum, bukan hanya untuk kepentingan elite atau sekadar menjaga stabilitas politik,” ujar Claudion.
Ia menegaskan bahwa di tengah kebijakan efisiensi anggaran, pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota di Kalimantan Timur harus memastikan pengelolaan anggaran tetap mengutamakan pemenuhan hak-hak dasar rakyat, terutama pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan yang layak.
Claudion menyoroti kondisi sosial-ekonomi masyarakat Kalimantan Timur yang masih menghadapi berbagai persoalan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat pengangguran terbuka di Kalimantan Timur masih berada di kisaran lebih dari 5 persen. Sementara angka kemiskinan masih menyentuh ratusan ribu penduduk. Di sisi lain, akses pendidikan dan layanan kesehatan yang berkualitas juga belum sepenuhnya merata, terutama di wilayah pedalaman dan kawasan pinggiran.
“Dalam situasi seperti ini, anggaran daerah seharusnya diprioritaskan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pendidikan harus semakin mudah diakses, layanan kesehatan harus diperkuat, dan pemerintah harus serius membuka lapangan pekerjaan bagi rakyat,” katanya.
Ia juga mengingatkan agar pemerintah daerah tidak menggunakan alasan efisiensi untuk mengurangi tanggung jawab terhadap pelayanan publik. Menurutnya, efisiensi anggaran justru harus diarahkan untuk memangkas belanja yang tidak produktif dan memaksimalkan program yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Selain itu, Claudion turut menyoroti peran DPRD Kalimantan Timur agar menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal terhadap seluruh kebijakan pemerintah daerah. Menurutnya, DPRD harus berani mengoreksi kebijakan yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
“DPRD Kaltim harus menjalankan fungsi pengawasan dengan serius. Kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat harus ditentang dan diarahkan pada upaya memperbaiki kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Claudion menilai demonstrasi yang terjadi saat ini seharusnya menjadi momentum evaluasi bagi pemerintah daerah dan DPRD untuk kembali mendengar suara rakyat. Ia menegaskan bahwa aspirasi masyarakat tidak boleh dipandang sebagai ancaman, melainkan sebagai kritik yang harus dijawab dengan kebijakan yang berpihak pada kepentingan publik.
“Kalau rakyat sudah turun ke jalan, artinya ada persoalan yang tidak terselesaikan. Pemerintah harus membuka ruang dialog dan memastikan pembangunan daerah benar-benar bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat,” pungkasnya.
lmnd.id@gmail.com
Connect
© 2026. All rights reserved. Supported by goldyproject.my.id