KONFERKOT IV LMND MAMASA: FEBRIANTO TERPILIH, LMND DESAK PEMKAB BENAHI PENDIDIKAN DAN JAMIN KESEJAHTERAAN GURU
BERITA
Humas LMND
8/13/20264 min read
Mamasa, 13 Agustus 2026 — Konferensi Kota (Konferkot) IV Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Mamasa menetapkan Febrianto sebagai Ketua LMND Mamasa periode 2026–2028. Selain memilih kepemimpinan baru, Konferkot IV juga menghasilkan pembacaan situasi daerah dan sejumlah resolusi perjuangan sebagai pijakan organisasi dalam merespons berbagai persoalan rakyat Mamasa.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian utama adalah sektor pendidikan. LMND Mamasa memandang bahwa persoalan pendidikan tidak dapat direduksi hanya pada persoalan pembangunan sekolah atau angka partisipasi pendidikan. Kualitas pendidikan berkaitan dengan kesejahteraan dan kondisi kerja guru, mutu pembelajaran, pemerataan infrastruktur, ketimpangan geografis, akses teknologi, hingga keberlanjutan pendidikan tinggi bagi anak-anak Mamasa.
Kesejahteraan Guru dan Mutu Pendidikan
LMND Mamasa menilai bahwa peningkatan kualitas pendidikan harus dimulai dari pembenahan kondisi tenaga pendidik. Guru merupakan aktor utama dalam proses pembelajaran, sehingga tuntutan terhadap peningkatan mutu pendidikan harus berjalan beriringan dengan jaminan kondisi kerja yang layak.
Kesejahteraan guru tidak hanya menyangkut pendapatan, tetapi juga kepastian status kerja, beban kerja, kesempatan peningkatan kompetensi, ketersediaan fasilitas pembelajaran, serta dukungan bagi guru yang mengabdi di wilayah terpencil.
Kondisi geografis Mamasa yang didominasi wilayah pegunungan membuat persoalan tersebut menjadi semakin kompleks. Guru di wilayah terpencil berhadapan dengan persoalan transportasi, keterbatasan fasilitas, jaringan komunikasi, hingga jarak terhadap pusat layanan. Karena itu, pemerintah daerah harus menerapkan kebijakan afirmatif bagi tenaga pendidik yang bekerja di wilayah dengan tingkat kesulitan geografis tinggi.
Pemerintah tidak dapat terus menuntut peningkatan kualitas pendidikan apabila pada saat yang sama guru masih bekerja dalam kondisi yang tidak memadai. Kualitas pendidikan tidak akan lahir dari tuntutan kepada guru semata, tetapi dari kebijakan yang menjamin guru dapat bekerja secara layak.
Selain kondisi guru, LMND Mamasa juga menyoroti kualitas hasil belajar peserta didik, terutama kemampuan literasi dan numerasi. Kedua kemampuan tersebut merupakan fondasi bagi peserta didik untuk memahami informasi, berpikir kritis, mengambil keputusan, dan menyelesaikan persoalan.
Karena itu, keberhasilan pembangunan pendidikan tidak cukup diukur dari jumlah sekolah yang dibangun atau jumlah peserta didik yang bersekolah. Pemerintah daerah harus mampu menunjukkan apakah proses pendidikan benar-benar menghasilkan peningkatan kemampuan peserta didik.
LMND Mamasa mendorong pemerintah daerah menjadikan data hasil belajar, kondisi guru, sarana pendidikan, akses teknologi, dan karakteristik setiap wilayah sebagai dasar penyusunan kebijakan. Kebijakan pendidikan harus berangkat dari persoalan nyata yang dihadapi sekolah dan peserta didik, bukan sekadar dari target administratif.
Geografi Tidak Boleh Menentukan Masa Depan Anak Mamasa
Ketimpangan geografis juga menjadi persoalan penting dalam pendidikan di Mamasa. Karakter wilayah pegunungan dan persebaran permukiman membuat kebutuhan setiap satuan pendidikan tidak dapat disamakan. Sekolah di pusat wilayah tentu memiliki kondisi yang berbeda dengan sekolah yang berada di wilayah terpencil.
Perbedaan tersebut terlihat dari akses transportasi, infrastruktur sekolah, jaringan internet, fasilitas pembelajaran, hingga distribusi tenaga pendidik. Karena itu, pemerintah daerah harus meninggalkan pendekatan kebijakan yang seragam dan mulai menggunakan pendekatan berbasis kebutuhan wilayah.
Sekolah yang berada di wilayah dengan hambatan geografis lebih besar harus memperoleh dukungan anggaran dan kebijakan yang lebih afirmatif. Jangan sampai tempat seorang anak dilahirkan menjadi faktor yang menentukan seberapa besar kesempatan mereka memperoleh pendidikan yang layak.
Pendidikan Tinggi Harus Menjadi Investasi SDM Mamasa
Persoalan pendidikan juga tidak berhenti ketika anak-anak Mamasa memasuki perguruan tinggi. Mahasiswa asal Mamasa yang menempuh pendidikan di dalam maupun luar daerah menghadapi beban biaya pendidikan dan biaya hidup yang semakin besar. Bagi mahasiswa dari keluarga dengan kemampuan ekonomi terbatas, kondisi tersebut dapat menjadi hambatan untuk menyelesaikan pendidikan.
LMND Mamasa menilai pemerintah daerah harus memiliki kebijakan pendidikan tinggi yang jelas, terukur, transparan, dan berkelanjutan. Beasiswa daerah tidak boleh berhenti sebagai program bantuan, tetapi harus ditempatkan sebagai bagian dari strategi pembangunan sumber daya manusia Mamasa.
Pemerintah perlu membangun basis data mahasiswa asal Mamasa, memetakan bidang keilmuan yang ditempuh, serta memastikan mekanisme pemberian beasiswa memiliki kriteria yang jelas, proses seleksi yang transparan, dan informasi anggaran serta penerima yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
Anak-anak Mamasa yang menempuh pendidikan tinggi merupakan bagian dari investasi sumber daya manusia daerah. Karena itu, pemerintah tidak cukup hanya mendorong mereka untuk kuliah, tetapi juga harus memastikan mereka memiliki kesempatan yang adil untuk menyelesaikan pendidikannya.
Tujuh Resolusi Pendidikan LMND Mamasa
Atas pembacaan tersebut, Konferkot IV LMND Mamasa menetapkan tujuh agenda perjuangan pendidikan untuk periode 2026–2028. Pertama, memperjuangkan peningkatan kesejahteraan dan perlindungan tenaga pendidik, terutama guru yang bertugas di wilayah terpencil dan sulit dijangkau. Kedua, mendorong pemerataan guru melalui pemetaan kebutuhan berdasarkan karakteristik setiap wilayah dan satuan pendidikan.
Ketiga, mendorong peningkatan literasi dan numerasi melalui penguatan kompetensi guru, penyediaan bahan ajar, fasilitas pembelajaran, serta program pendidikan yang berbasis data. Keempat, mendesak pemerataan infrastruktur pendidikan, termasuk pembangunan dan rehabilitasi fasilitas sekolah serta perluasan akses teknologi dan internet di wilayah yang masih mengalami keterbatasan.
Kelima, mendorong pemerintah daerah membangun sistem beasiswa pendidikan tinggi yang inklusif, transparan, dan berbasis kondisi ekonomi serta prestasi yang dapat diakses mahasiswa asal Mamasa di dalam maupun luar daerah. Keenam, mendorong keterbukaan perencanaan, penganggaran, dan realisasi belanja pendidikan agar masyarakat dapat mengawasi penggunaan anggaran publik.
Ketujuh, LMND Mamasa akan memperkuat riset, pendidikan publik, advokasi kebijakan, dan pengawasan anggaran sebagai bagian dari upaya membangun gerakan mahasiswa yang mampu menghasilkan kritik sekaligus alternatif kebijakan berbasis bukti.
Febrianto: Resolusi Konferkot Harus Menjadi Kerja Nyata
Ketua LMND Mamasa terpilih, Febrianto, menegaskan bahwa hasil Konferkot IV tidak boleh berhenti sebagai dokumen organisasi.
“Konferkot telah memberikan mandat politik dan organisasi kepada kepengurusan baru. Tugas kami bukan hanya menjalankan administrasi organisasi, tetapi memastikan setiap keputusan konferensi diterjemahkan menjadi kerja nyata. Pendidikan akan menjadi salah satu sektor yang kami kawal secara serius, terutama kesejahteraan guru, pemerataan kualitas pendidikan, dan akses mahasiswa asal Mamasa terhadap pendidikan tinggi.”
Febrianto juga menegaskan bahwa kepengurusan baru akan memperkuat tradisi gerakan mahasiswa yang berbasis riset dan kajian.
“Kritik harus memiliki dasar. Karena itu, kami akan memperkuat riset dan pengkajian sebelum mengambil sikap terhadap kebijakan pemerintah. Kami ingin membangun gerakan mahasiswa yang mampu membaca realitas secara ilmiah, menyampaikan persoalan secara lugas, sekaligus menawarkan alternatif kebijakan yang dapat dipertanggungjawabkan.”
Memasuki sembilan tahun keberadaannya di Kabupaten Mamasa, LMND Mamasa menempatkan periode kepengurusan 2026–2028 sebagai momentum untuk memperkuat kaderisasi, konsolidasi organisasi, riset kebijakan, serta advokasi terhadap persoalan strategis masyarakat.
Konferkot IV LMND Mamasa dengan demikian bukan sekadar forum pergantian kepemimpinan. Ia menjadi ruang bagi organisasi untuk membaca realitas daerah, merumuskan sikap politik, dan menetapkan agenda perjuangan yang akan dikawal selama dua tahun ke depan.
Bagi LMND Mamasa, persoalan pendidikan tidak dapat diselesaikan hanya dengan membangun sekolah atau menambah program. Pendidikan yang bermutu membutuhkan guru yang sejahtera, pemerataan fasilitas, kebijakan berbasis data, akses pendidikan yang adil, dan pemerintah yang benar-benar hadir menjamin hak pendidikan rakyat.
lmnd.id@gmail.com
Connect
© 2026. All rights reserved. Supported by goldyproject.my.id