Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi Jakarta Timur Desak Evaluasi Total Program MBG Usai Ratusan Siswa Keracunan

Jakarta Timur — Eksekutif Kota Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (EK-LMND) Jakarta Timur mendesak pemerintah melakukan evaluasi total terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) setelah kasus keracunan massal kembali terjadi dan menimpa ratusan siswa sekolah dasar di wilayah Cakung, Jakarta Timur, Jumat (8/5/2026).

Berdasarkan informasi yang dihimpun, sebanyak 252 murid dari tiga sekolah dasar mengalami keracunan setelah mengonsumsi makanan dari program MBG yang disuplai oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Pulogebang 15. EK-LMND Jakarta Timur menilai peristiwa tersebut sebagai bentuk kelalaian sistemik dalam pengawasan program yang dijalankan pemerintah.

Hasil inspeksi kesehatan lingkungan yang dilakukan Suku Dinas Kesehatan Jakarta Timur mengungkap bahwa dapur SPPG Pulogebang 15 masih dalam proses pemenuhan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Kondisi tersebut dinilai menunjukkan lemahnya pengawasan administrasi maupun teknis sebelum vendor penyedia makanan diizinkan beroperasi dalam program MBG.

EK-LMND Jakarta Timur menegaskan bahwa program yang semestinya bertujuan meningkatkan kualitas gizi dan menekan angka stunting justru berubah menjadi persoalan serius akibat buruknya tata kelola. Mereka juga menyoroti data dari Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) yang mencatat sebanyak 33.626 pelajar menjadi korban keracunan MBG sejak awal 2025 hingga April 2026.

Ketua EK-LMND Jakarta Timur, Abdul Latif, menyatakan bahwa pemerintah harus segera fokus menyelesaikan akar persoalan dalam pelaksanaan program MBG. Menurutnya, diperlukan kolaborasi lintas sektor agar penanganan tidak hanya bersifat sementara, tetapi mampu menyelesaikan persoalan mendasar yang terus berulang.

“Pengawasan terhadap keamanan pangan dan higienitas harus diperketat. Pemerintah juga perlu memperbaiki sistem distribusi makanan, melakukan audit berkala terhadap seluruh vendor MBG, serta membuka transparansi kepada publik agar kasus serupa tidak terus terjadi,” ujarnya.

EK-LMND Jakarta Timur juga menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis harus kembali pada tujuan awalnya, yakni menjamin hak gizi masyarakat dan masa depan generasi bangsa. Mereka mengingatkan agar program tersebut tidak dijadikan alat pencitraan politik yang justru mengorbankan keselamatan peserta didik akibat lemahnya pengawasan dan buruknya tata kelola pelaksanaan di lapangan.