LMND Banten Nilai Program Sekolah Rakyat Perlu Dikaji Ulang

Banten — Eksekutif Wilayah Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (EW LMND) Banten menilai program Sekolah Rakyat yang digagas oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia perlu dikaji ulang secara matang agar tidak menjadi kebijakan yang terkesan terburu-buru dan tanpa perencanaan jangka panjang yang jelas.

Ketua EW LMND Banten, Ripan Ardiana, mengatakan hingga saat ini program tersebut dinilai belum memiliki blueprint pendidikan yang jelas, baik dari sisi konsep pembelajaran, kesiapan tenaga pengajar, maupun fasilitas pendukung yang memadai.

Menurut Ripan, penggunaan gedung-gedung pemerintah yang sejak awal tidak diperuntukkan sebagai sekolah berpotensi menimbulkan pemborosan anggaran karena membutuhkan renovasi besar-besaran agar layak digunakan sebagai sarana belajar mengajar.

Ia juga mempertanyakan mekanisme pencarian dan pendataan peserta didik dalam program Sekolah Rakyat. Menurutnya, proses pendataan murid berpotensi membutuhkan anggaran tambahan yang tidak sedikit, mulai dari proses pendataan, sosialisasi, hingga operasional pelaksanaan di lapangan.

“Hal ini harus menjadi perhatian serius pemerintah agar program tidak justru membebani keuangan negara tanpa hasil yang maksimal,” ujar Ripan.

EW LMND Banten berpandangan bahwa anggaran negara seharusnya diprioritaskan untuk memperbaiki fasilitas pendidikan yang sudah ada, meningkatkan kesejahteraan guru, serta memastikan akses pendidikan yang layak bagi masyarakat luas.

“Kami bukan menolak pendidikan untuk rakyat kecil, namun kami menolak kebijakan yang disusun tanpa perencanaan yang jelas dan berpotensi membebani anggaran negara. Pendidikan membutuhkan konsep yang matang, bukan sekadar program populis,” tegas Ripan Ardiana.