LMND DKI Jakarta Sampaikan Catatan Kritis 1 Tahun Kinerja Pemprov dan Dorong Penguatan Pendidikan serta Aktivasi Balai Warga melalui GMJB dalam Audiensi Bersama Kesbangpol dan SKPD

Jakarta – Eksekutif Wilayah Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (EW-LMND) DKI Jakarta melaksanakan audiensi bersama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi DKI Jakarta serta jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam rangka menyampaikan catatan kritis terhadap satu tahun kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Audiensi ini menjadi ruang bagi LMND DKI Jakarta untuk tidak hanya mengevaluasi capaian pemerintah daerah, tetapi juga mendorong arah kebijakan yang lebih berpihak pada kepentingan masyarakat luas, khususnya dalam mewujudkan Jakarta sebagai kota global yang berkebudayaan dan berintegritas.

Dalam penyampaiannya, LMND DKI Jakarta mengapresiasi sejumlah capaian Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, di antaranya stabilitas pertumbuhan ekonomi yang berada di kisaran 5 persen, aktivasi ruang publik seperti taman kota 24 jam, serta pembangunan balai warga sebagai fasilitas berbasis komunitas. Selain itu, keberlanjutan program pendidikan seperti KJP dan KJMU dinilai masih memberikan akses bagi masyarakat, khususnya kelompok rentan.

Namun demikian, LMND menilai bahwa capaian tersebut masih menyisakan kesenjangan antara kebijakan dan realitas di lapangan. Persoalan lingkungan seperti banjir yang terus berulang dan kualitas udara yang belum membaik menunjukkan bahwa pendekatan yang dilakukan masih bersifat reaktif dan belum menyentuh akar persoalan, terutama terkait tata ruang dan daya dukung lingkungan.

Di sisi lain, LMND juga menyoroti lemahnya perlindungan terhadap ruang hidup masyarakat, termasuk di wilayah pesisir seperti Pulau Pari. Praktik penggusuran paksa yang masih terjadi di Jakarta turut menjadi perhatian serius, karena mencerminkan belum optimalnya perlindungan terhadap hak tempat tinggal warga.

Lebih jauh, LMND menekankan bahwa hingga saat ini Jakarta belum memiliki Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum. Kondisi ini berdampak pada belum terjaminnya akses keadilan bagi masyarakat, terutama kelompok miskin dan rentan yang berhadapan dengan persoalan hukum.

Selain itu, persoalan keterjangkauan hunian dan pengelolaan air yang belum merata juga menjadi tantangan besar. Ketergantungan terhadap air tanah dinilai berkontribusi terhadap penurunan muka tanah yang semakin mengkhawatirkan di Jakarta.

Sebagai bentuk tanggung jawab gerakan mahasiswa, LMND DKI Jakarta tidak hanya menyampaikan kritik, tetapi juga menawarkan sejumlah gagasan strategis. Melalui proposal Gerakan Mahasiswa Jakarta Berdampak (GMJB), LMND sebagai blue print aktivasi balai warga agar tidak hanya menjadi fasilitas, tetapi benar-benar berfungsi sebagai pusat kegiatan kepemudaan, kebudayaan, dan ekonomi kreatif di tengah masyarakat.

Selain itu, LMND juga menyusun policy brief terkait integrasi teknologi dalam pendidikan, serta draft RUU Sisdiknas versi LMND yang mendorong wajib belajar 17 tahun sebagai langkah strategis dalam memperkuat pembangunan manusia.

Ketua EW LMND DKI Jakarta, Reden Abdul Karim Ginting, menegaskan bahwa audiensi ini merupakan bentuk tanggung jawab gerakan mahasiswa dalam mengawal arah pembangunan daerah.

“Kami melihat bahwa dalam satu tahun ini memang sudah ada fondasi kebijakan yang dibangun. Namun, tantangan terbesar hari ini adalah memastikan bahwa kebijakan tersebut benar-benar berdampak dan dirasakan oleh masyarakat secara nyata. Karena itu, kami tidak hanya menyampaikan kritik, tetapi juga menawarkan gagasan konkret seperti GMJB, policy brief pendidikan, dan draft RUU Sisdiknas sebagai arah solusi ke depan,” ujarnya.

Ia juga menambahkan bahwa pembangunan Jakarta ke depan harus berpijak pada keadilan sosial dan keberlanjutan.

“Jakarta tidak cukup dibangun hanya dengan pertumbuhan ekonomi. Pembangunan harus memastikan adanya keadilan sosial, perlindungan terhadap ruang hidup masyarakat, serta penguatan kualitas sumber daya manusia. Di situlah kami melihat pentingnya pendidikan sebagai fondasi utama,” tambahnya.

Audiensi ini diharapkan menjadi langkah awal dalam membangun kolaborasi yang lebih konkret antara pemerintah daerah dan elemen masyarakat dalam mendorong kebijakan yang tidak hanya maju secara ekonomi, tetapi juga adil dan berdaya bagi seluruh warga Jakarta.