LMND Jakarta Timur Gelar Aksi di Kemendiktisaintek, Soroti Arah Kebijakan Pendidikan Nasional

Dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional, Eksekutif Kota Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Jakarta Timur menggelar aksi di Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) dengan membawa lima tuntutan utama terkait persoalan pendidikan nasional.

Aksi yang dimulai pukul 14.00 WIB ini diikuti oleh aliansi Cipayung Plus Jakarta Pusat yang terdiri dari LMND, GMNI, HMI, KAMMI, KMHDI, dan HIMMA PERSIS. Massa aksi menyoroti berbagai persoalan fundamental dalam sektor pendidikan, mulai dari alokasi anggaran hingga problematika program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai belum tepat sasaran dan masih menyisakan berbagai persoalan mendasar.

Ketua Eksekutif Kota LMND Jakarta Timur, Abdul Latif, menyampaikan bahwa aksi ini merupakan akumulasi keresahan terhadap kebijakan pendidikan, khususnya dalam pelaksanaan program MBG. Ia menilai program tersebut belum menyentuh akar persoalan struktural. Menurutnya, negara memang hadir dalam bentuk bantuan, namun belum menyasar ketimpangan distribusi kekayaan, monopoli pangan oleh korporasi besar, serta kondisi petani kecil yang terus terpinggirkan.

Selain isu pendidikan, massa aksi juga menyoroti pentingnya perhatian pemerintah terhadap pembangunan fasilitas pendidikan di wilayah Aceh dan Sumatera pasca bencana alam. Mereka mendesak pemerintah untuk segera memastikan tersedianya akses pendidikan yang layak bagi masyarakat terdampak.

Dalam aksi tersebut, Cipayung Plus Jakarta Pusat menyampaikan lima tuntutan utama, yaitu: menata ulang sistem pendidikan nasional yang lebih adil; memperkuat anggaran pendidikan agar tepat sasaran; mengevaluasi dan mengontrol program KIP yang belum optimal; mewujudkan kesejahteraan tenaga pendidik; serta mendesak pemerintah segera menangani fasilitas pendidikan di Aceh dan Sumatera pasca bencana.

Aksi yang berlangsung di depan Kemendiktisaintek ini juga berhasil menghadirkan Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Prof. Dr. Fauzan, M.Pd. Dalam dialog selama kurang lebih 30 menit, ia menerima langsung dokumen tuntutan dari massa aksi dan menyatakan bahwa seluruh aspirasi tersebut akan dibawa ke tingkat pimpinan kementerian untuk dibahas lebih lanjut.