LMND Kalimantan Utara: Satu Tahun Kinerja Gubernur Kaltara Belum Menyentuh Akar Masalah Rakyat

Tanjung Selor, Maret 2026 - Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Kalimantan Utara menilai satu tahun kepemimpinan Gubernur Kalimantan Utara masih jauh dari harapan rakyat. Berbagai janji politik dan program prioritas belum menunjukkan dampak nyata di lapangan, terutama bagi masyarakat di wilayah perbatasan dan daerah terpencil.

Ketua LMND Kaltara menyampaikan, narasi capaian yang disampaikan pemerintah daerah lebih banyak bersifat seremonial dan klaim administratif, sementara persoalan mendasar rakyat masih stagnan.

Catatan Kritis LMND Kaltara:

1) Infrastruktur Dasar Lambat & Tidak Merata

Akses jalan, listrik, dan air bersih di sejumlah wilayah perbatasan belum mengalami percepatan signifikan. Ketimpangan layanan antardaerah masih terasa kuat.

2) Pengangguran & Lapangan Kerja Minim Terobosan

Program penciptaan kerja belum menyentuh akar masalah. Anak muda kesulitan akses pelatihan yang relevan dengan kebutuhan industri lokal.

3) Pendidikan & Kesehatan Masih Tertinggal

Keterbatasan tenaga pendidik dan tenaga kesehatan di wilayah 3T belum ditangani serius. Fasilitas layanan dasar belum merata.

4) Transparansi Anggaran Dipertanyakan

LMND menilai keterbukaan informasi publik soal prioritas anggaran masih lemah. Publik sulit mengawasi efektivitas belanja daerah.

5) Partisipasi Publik Minim

Ruang dialog dengan mahasiswa, pemuda, dan masyarakat sipil belum dibuka secara konsisten dalam perumusan kebijakan strategis.

Tuntutan LMND Kalimantan Utara:

Audit terbuka program prioritas satu tahun terakhir dan publikasi capaian berbasis dampak.

Percepatan infrastruktur dasar di wilayah perbatasan dan pedalaman.

Program kerja nyata untuk pemuda: pelatihan berbasis kebutuhan lokal + penyerapan kerja.

Pemerataan layanan pendidikan & kesehatan dengan insentif tenaga di daerah 3T.

Forum dialog rutin antara Pemprov dan elemen masyarakat sipil.

Penutup

LMND Kalimantan Utara menegaskan, kritik ini adalah bentuk kontrol publik. Pemerintah daerah harus berani berbenah dan mengalihkan fokus dari pencitraan menuju kerja-kerja yang benar-benar dirasakan rakyat. LMND akan terus mengawal kebijakan agar berpihak pada kepentingan publik.