LMND Lombok Timur Desak Penghentian Program MBG, Soroti Penggerusan Anggaran Pendidikan

Lombok Timur — Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Lombok Timur yang tergabung dalam Aliansi Cipayung Plus Lombok Timur mendesak Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, khususnya Bupati dan DPRD, untuk menghentikan Program MBG yang dinilai tidak memiliki urgensi terhadap peningkatan mutu pendidikan. Desakan ini disampaikan dalam momentum Hari Buruh Internasional dan Hari Pendidikan Nasional pada Selasa, 5 Mei 2026.

Ketua EK LMND Lombok Timur, Ajem, menilai program tersebut justru membebani anggaran dan mengorbankan sektor-sektor strategis pendidikan seperti peningkatan kualitas tenaga pendidik, pembangunan infrastruktur sekolah, serta kesejahteraan guru. Ia menegaskan bahwa kebijakan pendidikan seharusnya berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat, bukan program yang bersifat populis tanpa dampak langsung terhadap proses belajar-mengajar.

Selain itu, LMND bersama Cipayung Plus juga menyoroti lemahnya transparansi dan minimnya pelibatan publik dalam perumusan kebijakan MBG. Mereka menilai kebijakan tersebut tidak melalui kajian yang matang dan mengabaikan partisipasi stakeholder pendidikan seperti mahasiswa, guru, dan masyarakat.

LMND menegaskan bahwa pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang menentukan masa depan masyarakat dan menjadi jalan utama keluar dari kemiskinan. Oleh karena itu, setiap kebijakan pendidikan harus berlandaskan prinsip keadilan sosial dan keberpihakan kepada rakyat.

LMND Lombok Timur menyatakan akan terus menggalang konsolidasi dan aksi bersama elemen mahasiswa serta masyarakat apabila tuntutan tersebut diabaikan oleh pemerintah daerah. Mereka menilai perjuangan ini penting untuk memastikan pendidikan tidak sekadar menjadi formalitas, melainkan benar-benar diprioritaskan sebagai hak dasar rakyat.