LMND Mamasa Sampaikan Empat Tuntutan kepada Wapres, Soroti TPA Malabo hingga Beasiswa Mahasiswa
BERITA
Humas LMND
11/3/20262 min read
MAMASA – Momentum kunjungan kerja Wakil Presiden Republik Indonesia di Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat, dimanfaatkan Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Eksekutif Kabupaten Mamasa bersama LMND Eksekutif Wilayah Sulawesi Barat untuk menyampaikan aspirasi masyarakat. Melalui surat resmi yang diserahkan pada 2 November 2026, LMND membawa empat tuntutan terkait persoalan lingkungan, pembangunan ekonomi daerah, kebijakan anggaran, dan akses pendidikan tinggi.
Penyerahan surat aspirasi tersebut dihadiri Ketua LMND Eksekutif Kabupaten Mamasa Febrianto, Ketua LMND Eksekutif Wilayah Sulawesi Barat Efraim, serta sejumlah kader dan senior LMND, di antaranya Iswahyudi, Janwarhadi (demisioner Ketua LMND Mamasa), dan Taufik Rama Wijaya.
Dalam surat tersebut, LMND Mamasa mendesak pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap operasional Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Malabo. LMND menilai keberadaan TPA yang berjarak sekitar 300 meter dari permukiman warga telah menimbulkan persoalan lingkungan, mulai dari bau menyengat hingga meningkatnya populasi lalat yang mengganggu kenyamanan dan kesehatan masyarakat.
LMND meminta pemerintah melalui kementerian terkait meninjau kembali dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), kelayakan teknis, serta kesesuaian tata ruang TPA Malabo. Apabila terbukti melanggar baku mutu lingkungan hidup, pemerintah didesak menghentikan operasional dan menutup TPA tersebut, sekaligus menyiapkan lokasi alternatif yang aman dan sesuai dengan prinsip pengelolaan lingkungan.
Selain persoalan lingkungan, LMND juga mendesak pemerintah merealisasikan pembangunan Pasar Rakyat Mamasa yang sebelumnya telah diwacanakan pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Pembangunan pasar dinilai penting untuk mendorong aktivitas ekonomi masyarakat, memberikan fasilitas yang layak bagi pedagang kecil, serta memperkuat perputaran komoditas lokal.
Pada sektor fiskal, LMND menyoroti kebijakan efisiensi anggaran dan Transfer ke Daerah (TKD) yang dinilai perlu mempertimbangkan kondisi serta kebutuhan masing-masing daerah. Menurut LMND, karakteristik geografis Kabupaten Mamasa dan keterbatasan kapasitas fiskal daerah membutuhkan perhatian khusus agar kebijakan pemotongan maupun penyesuaian anggaran tidak berdampak pada pembangunan infrastruktur dan pemenuhan pelayanan dasar masyarakat.
Sementara dalam bidang pendidikan, LMND mendorong pemerintah menghadirkan skema beasiswa afirmasi yang turut mencakup biaya hidup bagi mahasiswa asal Mamasa yang menempuh pendidikan tinggi di luar daerah. LMND menilai keterbatasan ekonomi dan tingginya biaya hidup di kota-kota pendidikan masih menjadi salah satu hambatan bagi mahasiswa untuk menyelesaikan studinya.
Melalui penyampaian aspirasi tersebut, LMND Mamasa berharap Wakil Presiden Republik Indonesia dapat memberikan perhatian serius serta mendorong kementerian dan lembaga terkait untuk berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan Pemerintah Kabupaten Mamasa dalam menindaklanjuti tuntutan yang disampaikan.
LMND menegaskan bahwa pembangunan harus berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dan kepentingan rakyat. Persoalan lingkungan, penguatan ekonomi daerah, pemerataan pembangunan, hingga jaminan akses pendidikan merupakan tanggung jawab negara yang harus diwujudkan melalui kebijakan konkret.
LMND Mamasa menyatakan akan terus mengawal tindak lanjut dari aspirasi tersebut, sehingga tidak berhenti sebagai penyampaian surat semata, tetapi benar-benar menghasilkan langkah nyata bagi masyarakat Kabupaten Mamasa.
lmnd.id@gmail.com
Connect
© 2026. All rights reserved. Supported by goldyproject.my.id