LMND NTB: KPK Jangan Berhenti di Lombok Barat, Sisir Dugaan Korupsi di Seluruh Kabupaten/Kota
BERITA
Humas LMND
7/21/20261 min read
Mataram, 21 Juli 2026 – Eksekutif Wilayah Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (EW LMND) Nusa Tenggara Barat (NTB) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk tidak berhenti pada Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Kabupaten Lombok Barat. LMND menilai pengungkapan kasus tersebut harus menjadi momentum memperluas pemberantasan korupsi dengan menelusuri dugaan penyimpangan anggaran di seluruh kabupaten dan kota di Provinsi NTB.
Ketua EW LMND NTB, Arif Hariyadin, mengatakan korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merampas hak rakyat atas pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, dan pembangunan. Karena itu, penegakan hukum harus dilakukan secara menyeluruh tanpa pandang bulu.
"OTT di Lombok Barat tidak boleh menjadi akhir dari pemberantasan korupsi di NTB. Justru ini harus menjadi pintu masuk bagi KPK untuk menyisir seluruh kabupaten dan kota. Rakyat menunggu keberanian KPK menegakkan hukum tanpa tebang pilih dan tanpa pandang bulu," tegas Arif.
Menurutnya, pemberantasan korupsi tidak cukup hanya berfokus pada penindakan terhadap individu, tetapi juga harus menyasar persoalan tata kelola pemerintahan yang membuka ruang terjadinya penyalahgunaan kewenangan. Lemahnya pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara menjadi salah satu faktor yang memungkinkan praktik korupsi terus berulang.
"Ketika kontrol masyarakat terhadap kekuasaan melemah, penyalahgunaan wewenang akan semakin mudah terjadi. Karena itu, penegakan hukum harus berjalan beriringan dengan penguatan partisipasi publik dalam mengawasi jalannya pemerintahan," ujarnya.
Arif menegaskan bahwa seluruh anggaran publik pada hakikatnya merupakan amanat rakyat yang harus dikelola sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi. Setiap penyalahgunaan anggaran berarti mengurangi hak masyarakat untuk memperoleh pelayanan yang layak.
Selain mendukung langkah KPK, EW LMND NTB juga mengajak mahasiswa, akademisi, organisasi masyarakat sipil, dan seluruh elemen masyarakat untuk memperkuat pengawasan terhadap penggunaan anggaran daerah serta tidak ragu melaporkan setiap dugaan tindak pidana korupsi melalui mekanisme hukum yang berlaku.
"Korupsi adalah musuh bersama. Karena itu, gerakan rakyat untuk mengawasi kekuasaan harus terus diperkuat. Kami mendukung penuh langkah KPK dalam memberantas korupsi dan meminta agar penegakan hukum dilakukan secara menyeluruh di seluruh wilayah NTB," tutup Arif.
EW LMND NTB menegaskan akan terus mengawal agenda pemberantasan korupsi sebagai bagian dari perjuangan mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, demokratis, dan berpihak pada kepentingan rakyat.
lmnd.id@gmail.com
Connect
© 2026. All rights reserved. Supported by goldyproject.my.id