LMND Palopo Gelar Seminar Energi, Soroti Transisi Berkeadilan Menuju Net Zero Emission
BERITA
Humas LMND
7/26/20262 min read
Palopo – Eksekutif Kota Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (EK-LMND) Palopo menggelar Seminar Energi bertajuk "Transisi Energi Berkeadilan: Jalan Menuju Net Zero Emission dan Kedaulatan Energi Luwu Raya" di Auditorium Saokotae, Jumat (24/7). Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari PLN UP3 Palopo dan kalangan akademisi sebagai ruang diskusi mengenai tantangan transisi energi di Indonesia, dengan melibatkan mahasiswa, organisasi kepemudaan, dan berbagai elemen masyarakat.
Asisten Manager Perencanaan PLN UP3 Palopo, Rakhmat Anshary Iskandar, memaparkan peta jalan transisi energi menuju target Net Zero Emission (NZE) sesuai arah kebijakan pemerintah. Ia menjelaskan bahwa sekitar 20 persen bauran energi yang dikelola PLN telah berasal dari Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), sementara sisanya masih didominasi berbagai sumber energi lain. Menurutnya, pencapaian target NZE membutuhkan waktu, investasi yang besar, serta percepatan pembangunan infrastruktur Energi Baru dan Terbarukan (EBT).
Sementara itu, Dosen Fakultas Bisnis Universitas Mega Buana Palopo, Afrianto, S.E., M.Si., menilai tantangan transisi energi tidak hanya berkaitan dengan aspek teknologi, tetapi juga menyangkut kebijakan fiskal negara. Menurutnya, pembangunan infrastruktur EBT membutuhkan pembiayaan yang besar, sedangkan batu bara hingga kini masih menjadi salah satu komoditas yang memberikan kontribusi terhadap penerimaan negara. Karena itu, pengurangan ketergantungan terhadap energi fosil harus dirancang secara matang agar tidak menimbulkan guncangan terhadap perekonomian nasional.
Dalam sesi diskusi, peserta menyoroti masih adanya proyek dan kontrak pembangkit listrik berbasis batu bara yang tercantum dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL), serta mempertanyakan konsekuensi apabila kontrak tersebut dihentikan sebelum masa berlakunya berakhir.
Menanggapi hal tersebut, Ketua EK-LMND Palopo, Egar Muhammad, menjelaskan bahwa berdasarkan data yang pernah dipublikasikan ekonom Bima Yudhistira melalui Tempo, RUPTL masih memuat rencana pembangunan pembangkit listrik berbasis batu bara hingga tahun 2034. Menurutnya, penghentian kontrak secara sepihak berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum maupun ekonomi, sehingga transisi energi harus dilaksanakan secara bertahap dengan tetap memperhatikan kepastian hukum, ketahanan energi nasional, kesiapan fiskal, serta percepatan pengembangan energi terbarukan.
Egar menegaskan bahwa seminar tersebut merupakan bagian dari komitmen LMND dalam membangun ruang diskusi ilmiah yang menghubungkan persoalan lingkungan, ekonomi, hukum, dan kedaulatan energi. Baginya, target Net Zero Emission harus diwujudkan melalui transisi energi yang berkeadilan, realistis, serta tetap berpihak pada kepentingan rakyat dan kemandirian energi nasional.
Seminar secara resmi dibuka oleh Demisioner Ketua EK-LMND Palopo periode 2017–2018, Asmal, serta dipandu oleh Ketua Panitia Ahmad Iswadi bersama seluruh panitia. Melalui kegiatan ini, LMND Palopo berharap lahir gagasan dan rekomendasi kebijakan yang mampu memperkuat pelaksanaan transisi energi yang adil sekaligus memperkokoh kedaulatan energi Indonesia, khususnya di kawasan Luwu Raya.
lmnd.id@gmail.com
Connect
© 2026. All rights reserved. Supported by goldyproject.my.id