LMND: Pengadaan 105 Ribu Pikap India Berpotensi Jadi Beban Fiskal Terselubung bagi Desa

Jakarta – Rencana impor 105 ribu unit mobil pikap dari India untuk program Koperasi Desa Merah Putih dinilai perlu diwaspadai. Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) menilai skema pembiayaan pengadaan tersebut berpotensi menimbulkan beban fiskal jangka panjang bagi desa.

LMND menyoroti proyeksi skema cicilan yang disebut-sebut mencapai sekitar Rp 40 triliun per tahun selama enam tahun. Jika angka tersebut akurat, total pembayaran bisa membengkak jauh melampaui nilai pokok pengadaan yang diperkirakan sekitar Rp 25 triliun.

Menurut LMND, pengadaan massal yang difasilitasi melalui Agrinas Pangan Nusantara dan melibatkan pembiayaan dari perbankan Himbara dengan jaminan APBN berisiko membebani Dana Desa apabila terjadi gagal bayar di tingkat koperasi. Skema ini dinilai menyerupai kewajiban fiskal tidak langsung yang pada akhirnya tetap ditanggung negara.

Sekretaris Jenderal LMND, Taufiq Hidayat, menyatakan bahwa kebijakan berskala besar seperti ini harus dihitung secara cermat dampaknya terhadap keuangan desa.

“Skema cicilan puluhan triliun rupiah per tahun berpotensi menjadi beban fiskal terselubung bagi desa. Jika pembiayaan ini bertumpu pada Dana Desa, maka ruang fiskal untuk kebutuhan prioritas bisa semakin menyempit,” ujar Taufiq.

LMND juga mempertanyakan efektivitas pengadaan kendaraan dalam jumlah besar dibandingkan kebutuhan mendasar koperasi. Menurut organisasi tersebut, penguatan koperasi seharusnya lebih difokuskan pada aspek tata kelola, permodalan yang terjangkau, serta peningkatan kapasitas anggota.

Selain itu, LMND menilai bahwa aset kendaraan memiliki nilai penyusutan yang cepat, sementara kewajiban cicilan bersifat tetap dan jangka panjang. Ketidakseimbangan ini berpotensi menciptakan tekanan finansial apabila koperasi tidak mampu mengoptimalkan penggunaan kendaraan secara produktif.

“Koperasi membutuhkan fondasi yang kuat, modal kerja, manajemen yang profesional, serta akses pasar yang stabil. Jika pembiayaan tidak dirancang hati-hati, program ini justru bisa menjadi beban jangka panjang,” tambahnya.

LMND menekankan bahwa setiap kebijakan yang melibatkan anggaran besar harus dipastikan selaras dengan kebutuhan riil koperasi dan mempertimbangkan keberlanjutan fiskal desa. Tanpa perhitungan yang matang, program yang dimaksudkan untuk memperkuat koperasi berisiko menimbulkan konsekuensi finansial yang lebih luas.