LMND: Pengadaan 25.000 Motor Listrik oleh BGN untuk Kepala SPPG adalah Pemborosan dan Salah Arah Program MBG

Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) menilai kebijakan pengadaan 25.000 unit motor listrik untuk Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) oleh Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai bentuk pemborosan anggaran sekaligus penyimpangan arah dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Berdasarkan data resmi BGN, pengadaan ini memang tercantum dalam anggaran tahun 2025, dengan 21.801 unit telah terealisasi. Sementara itu, isu pengadaan hingga 70.000 unit telah diklarifikasi sebagai informasi yang tidak benar.

Namun demikian, persoalan mendasar bukan semata pada jumlah unit, melainkan pada orientasi penggunaan anggaran. Hingga saat ini, tidak ada transparansi yang jelas terkait harga per unit, skema distribusi, maupun biaya operasional dan perawatannya. Di tengah besarnya anggaran MBG yang mencapai ratusan triliun rupiah, pengalokasian dana untuk sarana mobilitas kepala SPPG justru menunjukkan pergeseran prioritas—dari pemenuhan hak dasar rakyat menuju pemenuhan kebutuhan birokrasi.

LMND memandang kebijakan ini sebagai bentuk substitusi belanja publik yang keliru. Di saat masyarakat masih menghadapi tekanan inflasi pangan dan keterbatasan akses terhadap makanan bergizi, anggaran yang seharusnya difokuskan pada perluasan penerima manfaat, peningkatan kualitas bahan baku, serta kesejahteraan pekerja dapur MBG, justru dialihkan untuk pengadaan kendaraan operasional pejabat. Hal ini menegaskan bahwa program yang diklaim berpihak pada rakyat berpotensi terdistorsi menjadi instrumen penguatan struktur birokrasi.

Galuh Risky, Staf Wakil Ketua Umum I Bidang Hubungan Antar Organisasi LMND, menegaskan bahwa kebijakan ini harus menjadi titik evaluasi serius dalam tata kelola anggaran MBG. “Pengadaan 25.000 motor listrik untuk kepala SPPG yang bersumber dari anggaran MBG menunjukkan adanya ketimpangan prioritas. Di satu sisi rakyat masih berjuang mengakses pangan layak dan bergizi, di sisi lain anggaran justru digunakan untuk menunjang fasilitas pejabat. Ini bukan sekadar salah arah, tapi mencerminkan bagaimana program pro-rakyat dapat dibelokkan menjadi kepentingan birokrasi,” tegasnya.

Atas dasar itu, LMND menyatakan sikap:

Mendesak pemerintah dan BGN untuk membuka secara transparan rincian anggaran pengadaan motor listrik, termasuk harga per unit, biaya distribusi, serta biaya operasional dan perawatan.

Menuntut realokasi anggaran yang tidak esensial ke sektor yang langsung menyentuh kebutuhan rakyat, terutama perluasan penerima MBG dan peningkatan kualitas gizi.

Mendorong pembentukan mekanisme pengawasan publik yang independen terhadap pelaksanaan program MBG agar tidak lagi didominasi oleh kepentingan birokrasi dan politik anggaran.

LMND menegaskan bahwa selama kebijakan seperti ini masih dipertahankan, maka program MBG berisiko menjadi sekadar simbol kesejahteraan yang semu—bukan sebagai instrumen nyata dalam menjamin hak rakyat atas pangan yang layak dan bergizi.

ga usah ada poin juga tanda - , juga kan lu tau lmnd nih nolak banget MBG ga usah ngasih saran ini Menuntut realokasi anggaran yang tidak esensial ke sektor yang langsung menyentuh kebutuhan rakyat, terutama perluasan penerima MBG dan peningkatan kualitas gizi.

LMND: Pengadaan 25.000 Motor Listrik oleh BGN untuk Kepala SPPG adalah Pemborosan dan Salah Arah Program MBG

Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) menilai kebijakan pengadaan 25.000 unit motor listrik untuk Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) oleh Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai bentuk pemborosan anggaran sekaligus menunjukkan watak keliru dari program Makan Bergizi Gratis (MBG). Berdasarkan data resmi BGN, pengadaan ini tercantum dalam anggaran tahun 2025 dengan 21.801 unit telah terealisasi, sementara isu pengadaan hingga 70.000 unit telah diklarifikasi sebagai tidak benar.

Bagi LMND, persoalan ini bukan sekadar soal jumlah unit, melainkan mencerminkan orientasi kebijakan yang sejak awal sudah menyimpang. Tidak adanya transparansi terkait harga per unit, skema distribusi, hingga biaya operasional dan perawatan menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran MBG jauh dari prinsip akuntabilitas publik. Di tengah besarnya anggaran yang digelontorkan, kebijakan ini justru memperlihatkan bagaimana program yang diklaim untuk rakyat diarahkan untuk menopang kebutuhan birokrasi.

Dalam situasi krisis pangan dan meningkatnya beban hidup masyarakat, pengadaan puluhan ribu motor listrik ini menjadi simbol bagaimana anggaran publik dikonversi menjadi fasilitas bagi aparatur, bukan untuk menjawab kebutuhan riil rakyat. LMND memandang hal ini sebagai bentuk pemborosan yang dilegitimasi oleh program populis, di mana negara lebih sibuk membangun citra ketimbang menyelesaikan akar persoalan pemenuhan hak pangan.

Galuh Risky, Staf Wakil Ketua Umum I Bidang Hubungan Antar Organisasi LMND, menegaskan bahwa kebijakan ini memperlihatkan kegagalan mendasar dalam arah program MBG. “Pengadaan 25.000 motor listrik untuk kepala SPPG dari anggaran MBG menunjukkan bahwa program ini sejak awal bukan didesain untuk menyelesaikan persoalan rakyat. Ketika rakyat masih kesulitan mengakses pangan layak, negara justru mengalokasikan anggaran untuk fasilitas birokrasi. Ini bukan sekadar salah prioritas, tetapi cerminan dari model kebijakan yang menjauh dari kepentingan rakyat,” tegasnya.

LMND mendesak pemerintah untuk membuka secara transparan seluruh rincian anggaran pengadaan motor listrik tersebut, termasuk harga per unit, biaya distribusi, serta skema pengelolaannya. Selain itu, LMND juga menekankan pentingnya pengawasan publik yang ketat terhadap Badan Gizi Nasional (BGN), mengingat besarnya anggaran yang dikelola berpotensi terus diselewengkan dari tujuan yang seharusnya.

LMND menegaskan bahwa selama kebijakan seperti ini tetap dijalankan, maka program MBG tidak lebih dari sekadar wajah simbolik kesejahteraan yang menutupi praktik pemborosan dan penguatan birokrasi. Program ini bukan solusi atas krisis pangan, melainkan bagian dari masalah itu sendiri.