LMND: Tragedi Meninggalnya Siswa SD di Ngada Bukti Kemiskinan Struktural yang Merampas Masa Depan Anak Indonesia

Jakarta – Tragedi diduga bunuh dirinya siswa kelas IV SD berinisial YS di Kecamatan Jerebuu, Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT) pada 29 Januari 2026, menjadi bukti suram kemiskinan struktural yang masih mengakar kuat di Indonesia. Siswa berusia sekitar 10 tahun tersebut ditemukan tergantung di pohon cengkeh setinggi 15 meter di kebun neneknya, meninggalkan surat wasiat yang mengindikasikan adanya tekanan psikologis berat terkait akses pendidikan dan kebutuhan ekonomi dasar keluarga. Kasus ini bukan insiden semata, melainkan pukulan keras bahwa kemiskinan struktural telah merampas harapan dan nyawa anak-anak sebagai kelompok rentan.

Wakil Sekretaris Jendral Bidang Kaderisasi Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND), Bagas Damarjati, menilai peristiwa tragis ini menjadi bukti kegagalan negara dalam menjamin hak dasar rakyat, khususnya anak-anak dari keluarga miskin di daerah. “Kemiskinan di Indonesia bukan sekadar kurangnya pendapatan, tapi masalah struktural yang menjadi penghalang dalam inklusivitas terhadap akses pendidikan, kesehatan mental dan fisik, serta jaminan sosial. Ketika seorang anak SD sampai putus asa karena beban ekonomi keluarga, itu menandakan kegagalan negara dalam melindungi generasi muda,” ujar Bagas Damarjati dalam keterangan tertulisnya, Selasa (3 Februari 2026).

Merujuk pada data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2025, persentase kemiskinan didominasi oleh provinsi di Indonesia bagian timur, dimana NTT berada di nomor 6 dengan persentase 18,60 persen. Di sisi lain, NTT menjadi satu-satunya provinsi di Indonesia timur yang berada dalam “10 Provinsi dengan Jumlah Penduduk Miskin Terbanyak” dengan 1.088.780 jiwa yang menempatkannya pada nomor 5. Selain itu, kemiskinan struktural juga berdampak pada angka putus sekolah. NTT menjadi provinsi dengan angka putus sekolah yang besar, yaitu sekitar 1,57 dari rata-rata nasional 0,16. Bahkan, Balai Penjamin Mutu Pendidikan (BPMP) NTT mencatat sebanyak 145.268 anak usia sekolah di NTT tidak menempuh pendidikan formal, meskipun pendidikan telah diklaim gratis.

LMND juga menyoroti minimnya kehadiran negara dalam mendeteksi dan merespons dampak sosial serta psikologis yang dialami anak-anak dari keluarga miskin, baik di lingkungan sekolah maupun masyarakat, dimana hal ini merujuk pada ketimpangan akses, kesadaran, dan literasi kesehatan mental yang tidak aksesibel dan merata. “Pendidikan gratis cuma di atas kertas, tapi buku, pena, sampai transportasi masih menjadi beban yang tak tertanggungkan. Ini menjadi bukti rapuhnya jaringan keamanan dan kesejahteraan sosial kita,” tegas Bagas.

“Tragedi ini harus menjadi titik refleksi negara untuk mengevaluasi kebijakan penanggulangan kemiskinan secara menyeluruh dan mengakar. Negara tidak boleh menunggu korban berikutnya untuk bertindak. Pemerintah pusat dan daerah wajib bertindak sekarang, bukan menunggu tercorengnya citra yang lebih dalam”, pungkas Bagas Damarjati.

Perlu adanya inisiasi kolaboratif pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya di NTT. "Kekayaan alam di NTT, selama ini, belum dimanfaatkan menjadi barang setengah jadi, maupun barang jadi. Kekayaan alam di NTT hanya diambil, lalu dikirim ke luar pulau, bahkan luar negeri. Setelah itu, mereka yang mengolah sumber daya itu," jelas Bagas Damarjati. LMND memberikan rekomendasi pengolahan alam secara kolektif, tanpa merusak ekosistem milik rakyat, guna meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Pembangunan ekonomi dengan berorientasi kearifan lokal diharapkan menjadi pintu keluar dari kemiskinan struktural di daerah. Selama negara hadir membantu dan rakyat mengelola secara mandiri, ekonomi kerakyatan akan tumbuh dari akar rumput.