MBG Kembali Makan Korban di Duren Sawit, EW LMND DKI Jakarta Soroti Kegagalan Sistem dan Desak Pengawasan Diperketat

JAKARTA – Insiden keracunan massal kembali terjadi dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kali ini, sebanyak 78 warga sekolah yang terdiri dari siswa dan guru di Duren Sawit, Jakarta Timur, harus mendapatkan perawatan medis setelah mengonsumsi menu spageti pada April 2026. Peristiwa ini menambah daftar panjang kasus serupa yang menimbulkan kekhawatiran terhadap keamanan pelaksanaan program tersebut.

Berdasarkan temuan yang diungkap, dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Pondok Kelapa II diketahui belum memenuhi Standar Operasional Prosedur, termasuk tidak memiliki instalasi pengolahan air limbah yang layak. Kondisi ini dinilai menunjukkan adanya kelemahan serius dalam pengawasan dan kesiapan infrastruktur pendukung program MBG.

Eksekutif Wilayah Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (EW LMND) DKI Jakarta menilai insiden ini bukan sekadar kecelakaan, melainkan bentuk kelalaian yang terjadi secara sistematis. Mereka menyoroti lemahnya proses kurasi dan sertifikasi penyedia jasa, sehingga dapur yang tidak memenuhi standar tetap dapat beroperasi.

Selain itu, faktor teknis dalam pengolahan makanan juga menjadi sorotan. Menu spageti dinilai memiliki risiko tinggi kontaminasi apabila tidak dikelola dengan standar suhu yang tepat. Ketidaksiapan dalam menjaga kualitas dan keamanan makanan dinilai mencerminkan kurangnya tenaga ahli serta fasilitas yang memadai dalam pelaksanaan program.

EW LMND DKI Jakarta juga menilai adanya potensi masalah dalam penggunaan pemasok bahan baku yang belum teruji serta keterbatasan kapasitas dapur dalam memenuhi produksi skala besar. Hal ini dianggap berisiko terhadap kualitas makanan yang didistribusikan kepada siswa.

Pengurus Eksekutif Wilayah Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi DKI Jakarta, Bung Bayu Wilianto, menyoroti dugaan ketidakberesan dalam pengelolaan anggaran program MBG. Ia menegaskan bahwa besarnya anggaran seharusnya menjamin keamanan pangan, bukan justru membuka celah pada aspek dasar seperti sanitasi dan sistem penyimpanan makanan.

“Kami melihat indikasi ketidakberesan dalam manajemen anggaran. Dana besar program MBG seharusnya menjamin keamanan pangan, bukan justru membiarkan celah pada infrastruktur dasar seperti IPAL dan sistem pendingin yang tidak layak. Anggaran rakyat tidak boleh dikelola secara asal jadi,” ujar Bayu.

Lebih lanjut, EW LMND DKI Jakarta mendesak Dinas Kesehatan DKI Jakarta untuk memperketat pengawasan dalam penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi dan tidak ragu mencabut izin bagi dapur yang tidak memenuhi standar. Mereka juga meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengambil peran aktif dalam menjamin keamanan pangan bagi warga, tanpa berlindung pada kewenangan pemerintah pusat.

Selain itu, mereka mendorong dilakukannya audit menyeluruh terhadap seluruh SPPG di Jakarta serta penghentian sementara operasional dapur yang belum memenuhi standar dari otoritas terkait. Dalam pernyataannya, EW LMND juga menegaskan bahwa Kepala Badan Gizi Nasional harus bertanggung jawab apabila kejadian serupa terus berulang tanpa perbaikan sistemik.

Peristiwa di Duren Sawit kembali menjadi peringatan bahwa implementasi program berskala nasional memerlukan pengawasan ketat, standar yang jelas, serta akuntabilitas yang tegas agar tujuan peningkatan gizi tidak berubah menjadi ancaman kesehatan.