Melawan Liberalisasi Pendidikan: EW LMND DKI Jakarta Pertegas Unindra sebagai Benteng Pendidikan Rakyat

JAKARTA – Di tengah derasnya arus komersialisasi pendidikan tinggi yang semakin menjauhkan rakyat dari hak atas pendidikan, Eksekutif Wilayah Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (EW LMND) DKI Jakarta melakukan audiensi dengan Rektor Universitas Indraprasta PGRI (Unindra), Prof. Dr. H. Sumaryoto, di Kampus Unindra, Jakarta, Senin (13/4). Pertemuan ini bukan sekadar agenda seremonial atau diskusi administratif, melainkan ruang konsolidasi gagasan dalam merespons krisis akses pendidikan yang kian diperparah oleh ekspansi Jalur Mandiri di perguruan tinggi negeri serta tekanan global terhadap kedaulatan sumber daya manusia nasional.

Ketua EW LMND DKI Jakarta, Reden Abdul Karim Ginting, menegaskan adanya kesamaan pandangan antara LMND dengan kepemimpinan Prof. Sumaryoto dalam melihat arah pendidikan nasional. Di saat banyak perguruan tinggi terjebak dalam logika pasar dengan terus menaikkan UKT, Unindra justru hadir sebagai antitesis dengan tetap mempertahankan karakter sebagai kampus rakyat yang terjangkau tanpa mengorbankan kualitas intelektual mahasiswa.

“LMND melihat Unindra di bawah kepemimpinan Prof. Sumaryoto sebagai ruang praksis pendidikan kerakyatan. Kita menolak narasi bahwa kualitas pendidikan hanya bisa diakses oleh mereka yang memiliki modal besar. Fakta objektif menunjukkan bahwa lulusan Unindra mampu bersaing dan berperan di berbagai sektor strategis nasional, mulai dari BUMN, kementerian, hingga ruang-ruang pengabdian di tengah masyarakat. Ini menjadi bantahan nyata terhadap sistem pendidikan yang diskriminatif,” tegas Reden.

Dalam audiensi tersebut, turut dibahas arah kebijakan kampus dalam merespons Instruksi Kemdiktisaintek per April 2026 terkait fleksibilitas kerja. Penerapan Work From Home (WFH) minimal satu hari dalam sepekan bagi dosen dan tenaga kependidikan dipandang sebagai langkah efisiensi operasional yang progresif. Namun bagi LMND, poin yang paling krusial adalah komitmen bahwa efisiensi tersebut tidak dibebankan kepada mahasiswa.

Komitmen ini juga berjalan beriringan dengan transformasi kurikulum berbasis Outcome-Based Education (OBE) yang dilakukan tanpa adanya kenaikan UKT. Bagi LMND, langkah ini menegaskan bahwa modernisasi pendidikan tidak harus tunduk pada logika komersialisasi.

“Ini adalah bentuk keberpihakan yang konkret. Transformasi kurikulum untuk menjawab tantangan zaman adalah keniscayaan, tetapi tidak boleh dijadikan alasan untuk membebani rakyat. Modernisasi harus tetap berpijak pada kepentingan rakyat,” tambah Reden.

Merespons isu penurunan jumlah mahasiswa di perguruan tinggi swasta, EW LMND DKI Jakarta mendorong agar Unindra tetap konsisten pada jati dirinya sebagai kampus rakyat. LMND menilai bahwa Unindra tidak perlu mengikuti pola pemasaran korporatif, melainkan cukup membuktikan kualitas lulusan yang memiliki daya saing tinggi dan keberpihakan pada masyarakat.

Sinergi ini dipandang sebagai langkah awal untuk memastikan Unindra tetap menjadi pilihan utama bagi rakyat, khususnya di Jakarta dan sekitarnya. LMND menegaskan komitmennya untuk terus mengawal pendidikan agar tidak sepenuhnya dikuasai oleh mekanisme pasar.

“Kami ingin memastikan bahwa mahasiswa yang masuk ke Unindra datang dengan kesadaran bahwa mereka sedang menjadi bagian dari benteng pertahanan pendidikan rakyat. Ini bukan sekadar pilihan kampus, tetapi juga pilihan sikap dalam melawan komersialisasi pendidikan,” pungkas Reden.