Membunuh Kemiskinan dalam Turbulensi Geopolitik

Dunia kini tengah memasuki babak kekacauan yang belum pernah terjadi dalam skala sebesar ini dalam beberapa dekade terakhir. Perang Rusia–Ukraina yang memasuki tahun keempat, konflik Israel–Palestina yang kian memakan korban, dan kini yang paling menggetarkan pasar energi global adalah serangan militer gabungan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran yang dimulai pada 28 Februari 2026. Bagi Indonesia, semua ini bukan sekadar berita dari layar televisi. Ia terasa langsung di harga BBM, beban APBN, inflasi, dan dilema kebijakan yang harus dijawab pemerintah Prabowo Subianto tanpa banyak ruang untuk kesalahan.

I. Selat Hormuz: Jantung Energi Dunia yang Sedang Berdarah

Selat Hormuz adalah jalur laut sempit sepanjang sekitar 39 kilometer yang menghubungkan Teluk Persia dengan Laut Arab. Di balik kesederhanaannya sebagai garis geografis, ia adalah urat nadi energi global. Berdasarkan data U.S. Energy Information Administration (EIA), sekitar 20 persen pasokan minyak mentah dunia, setara lebih dari 20 juta barel per hari, melintas melalui jalur ini setiap harinya.

Pada 28 Februari 2026, ketika AS dan Israel melancarkan serangan militer ke wilayah Iran, dunia langsung merasakan akibatnya. Pemimpin Iran yang baru, Mojtaba Khamenei, segera mengancam penutupan total Selat Hormuz. Laporan intelijen per 11 Maret 2026 bahkan mengindikasikan Iran mulai menebar ranjau laut di kawasan selat tersebut, sementara lalu lintas kapal tanker dilaporkan turun sedikitnya 80 persen.

Dampak pada harga minyak bersifat langsung dan keras. Kontrak berjangka minyak Brent yang sebelumnya berada di kisaran USD 73–79 per barel melonjak menembus USD 100 per barel pada 12 Maret 2026, level tertinggi sejak pertengahan 2022. Harga sempat menyentuh USD 119,50 per barel, dan ancaman dari pejabat Iran bahwa harga bisa menembus USD 200 per barel bukan lagi sekadar retorika yang bisa diabaikan.

“Ini bukan soal apakah Indonesia terdampak atau tidak. Indonesia sudah terdampak. Pertanyaannya adalah seberapa dalam, dan apakah respons kebijakan kita cukup cepat dan tepat untuk melindungi rakyat yang paling rentan.”
Wiranto Alski, Ketua LMND Sulawesi Utara

II. Wajah Kemiskinan Indonesia: Di Balik Angka yang Diklaim Menurun

Pemerintah mengklaim keberhasilan menurunkan angka kemiskinan, dan secara statistik klaim ini memiliki dasar. Data BPS dari Susenas Maret 2025 mencatat tingkat kemiskinan nasional sebesar 8,47 persen, turun dari 9,03 persen pada Maret 2024. Kemiskinan ekstrem turun dari 1,26 persen menjadi 0,85 persen atau sekitar 2,38 juta orang.

Namun kita perlu membaca angka-angka ini dengan jujur dan kritis. Garis kemiskinan nasional BPS pada Maret 2025 adalah Rp 609.160 per kapita per bulan, angka yang sangat rendah sebagai standar kehidupan layak. Dengan standar Bank Dunia di ambang USD 6,85 per hari berbasis Purchasing Power Parity, lebih dari 60,3 persen penduduk Indonesia, setara 171,8 juta jiwa, masih hidup dalam kondisi rentan secara ekonomi.

Ketimpangan spasial masih sangat tajam. Papua Pegunungan mencatat kemiskinan 30,03 persen, hampir empat kali lipat rata-rata nasional, sementara Bali hanya 3,72 persen. Kemiskinan perkotaan justru sedikit naik dari 6,66 menjadi 6,73 persen, sebuah sinyal bahwa urbanisasi yang tidak diimbangi penyerapan tenaga kerja berkualitas sedang menciptakan lapisan miskin baru di kota-kota.

III. Daya Beli Rakyat dan Ancaman Inflasi 4,76% (yoy)

Konsumsi rumah tangga menyumbang 53,14 persen PDB pada triwulan III 2025. Pertumbuhan konsumsi yang hanya mencapai 4,89 persen secara tahunan, terendah dalam lima kuartal terakhir, adalah sinyal bahwa mesin tersebut mulai kehilangan bahan bakar. Deflasi Februari 2025 sebesar 0,1 persen secara tahunan adalah yang terendah sejak Januari 2000, bukan karena pasokan melimpah, tetapi karena permintaan yang lemah. Ini adalah deflasi akibat pelemahan daya beli.

PROYEKSI RISIKO INFLASI MARET 2026

4% Proyeksi Inflasi Akhir 2026. Kalkulasi Kemenko Perekonomian memproyeksikan inflasi Indonesia berpotensi menembus 4 persen pada akhir 2026, melampaui batas atas sasaran Bank Indonesia sebesar 3,5 persen, apabila harga minyak global bertahan di atas USD 100 per barel dan tidak ada langkah mitigasi fiskal yang signifikan.

Proyeksi ini dibentuk oleh tiga tekanan simultan: lonjakan harga energi impor akibat krisis Selat Hormuz, depresiasi rupiah terhadap dolar AS, dan kenaikan PPN 12 persen yang sudah berlaku sejak awal 2025. Jika ketiganya bersamaan memuncak, inflasi 4 persen bukan lagi skenario terburuk. Ia menjadi skenario dasar yang harus diantisipasi.

Sasaran BI 2026: 1,5% – 3,5%
Inflasi Jan 2026: 0,76% (yoy)
Harga Minyak Brent: USD 100–120/barel (Mar 2026)
Risiko: Inflasi 4% jika krisis energi berlanjut

Angka 4 persen inflasi bukan sekadar statistik. Bagi keluarga yang pengeluarannya sudah di batas garis kemiskinan, kenaikan harga sebesar itu setara dengan hilangnya daya beli secara riil. Artinya lebih sedikit makanan di meja, lebih sedikit akses kesehatan, dan lebih banyak anak yang terpaksa berhenti sekolah. Inflasi energi tidak hanya menaikkan harga BBM; ia merambat ke seluruh rantai biaya hidup: ongkos transportasi, harga pangan, tarif listrik, hingga biaya produksi usaha kecil.

Di sinilah paradoks terbesar kebijakan saat ini terlihat telanjang. Di satu sisi pemerintah mengklaim pertumbuhan ekonomi 5 persen, di sisi lain ancaman inflasi 4 persen akan menggerus pertumbuhan riil yang dirasakan rakyat hingga mendekati nol, bahkan negatif bagi kelompok termiskin yang tidak memiliki aset pelindung nilai.

IV. MBG Harus Dihentikan Sementara: Alihkan ke Program Produktif

Dengan harga minyak Brent yang kini bergerak di kisaran USD 100–120 per barel, beban subsidi energi Indonesia mengalami pembengkakan yang signifikan. Dalam skenario terburuk, defisit APBN 2026 bisa mendekati atau bahkan melampaui 4 persen dari PDB, melampaui batas 3 persen yang diamanatkan undang-undang. Di sinilah pilihan anggaran menjadi taruhan yang sesungguhnya.

LMND mengambil posisi yang tegas dan tidak ambigu. Anggaran khusus program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar Rp 335–355 triliun harus dihentikan sementara. Seluruh anggaran yang tersisa dan belum terserap harus dialihkan sepenuhnya ke program-program produktif yang secara langsung dapat menekan angka kemiskinan dan mendorong pertumbuhan ekonomi riil, bukan program konsumtif yang rentan bocor dan minim dampak pengganda.

Usulan Pengalihan Anggaran MBG ke Program Produktif

1. Program Padat Karya, berbasis wilayah, menyerap tenaga kerja informal di daerah kemiskinan tinggi

2. Perluasan KUR dan UMKM, kredit usaha rakyat berbunga rendah untuk petani, nelayan, dan pelaku usaha mikro

3. Infrastruktur Pertanian, irigasi, jalan produksi, dan fasilitas pascapanen untuk menekan biaya produksi pangan

4. Perlindungan Sosial Tepat Sasaran, memperkuat BPJS Kesehatan PBI dan bansos berbasis data keluarga miskin terverifikasi

Alasan penghentian sementara ini bukan semata-mata soal tekanan fiskal. Program MBG telah mencatatkan kegagalan tata kelola yang serius. Sepanjang Januari 2026, data BBC Indonesia mencatat 1.929 korban keracunan hanya dalam 30 hari pertama pelaksanaan, angka yang tidak bisa dianggap sebagai insiden teknis biasa. Program yang bertujuan meningkatkan gizi anak tetapi justru meracuni ribuan anak adalah kontradiksi yang tidak bisa ditutupi oleh niat baik semata.

Dana Rp 335 triliun yang dialihkan ke program-program produktif di atas memiliki dampak pengganda ekonomi yang jauh lebih besar, terukur, dan langsung dirasakan oleh kelompok paling bawah, terutama di tengah ancaman inflasi 4 persen yang sedang menghantui daya beli rakyat. Program MBG dapat dievaluasi ulang, diperbaiki tata kelolanya, dan dilanjutkan kembali setelah krisis fiskal mereda dan mekanisme pengawasannya terbukti berjalan.