MEMBUNUH KEMISKINAN DALAM TURBULENSI GEOPOLITIK: Sebuah Tinjauan Kritis atas Strategi Ekonomi Indonesia di Tengah Guncangan Global

Ketika Dunia Bergolak, Rakyat Kecil yang Menanggung

Dunia kini tengah memasuki babak baru kekacauan yang belum pernah terjadi dalam skala sebesar ini dalam beberapa dekade terakhir. Perang Rusia Ukraina yang memasuki tahun keempat, konflik Israel Palestina yang kian memakan korban, ketegangan di Laut China Selatan, persaingan sengit Amerika Serikat dan Tiongkok, hingga ancaman konfrontasi India Pakistan semuanya membentuk turbulensi geopolitik yang menekan rantai pasok global, mengguncang harga komoditas, dan mengancam stabilitas ekonomi negara negara berkembang, termasuk Indonesia.

Bagi Indonesia, guncangan ini bukan sekadar berita dari televisi. Ia terasa langsung di pasar tradisional, di dompet ibu rumah tangga, di lapak pedagang kecil, dan di catatan pertumbuhan ekonomi nasional. Di sinilah persoalan kemiskinan kembali menjadi isu yang tidak bisa diabaikan. Kemiskinan bukan hanya angka statistik, ia adalah kondisi manusia yang hidup tanpa kecukupan. Ketika dunia bergejolak, mereka yang paling miskin adalah yang paling rentan.

Tulisan ini berusaha mengurai secara kritis dan berbasis data bagaimana turbulensi geopolitik global berdampak pada perekonomian Indonesia, apa yang sesungguhnya terjadi dengan kemiskinan dan daya beli rakyat, bagaimana efektivitas kebijakan pemerintah Prabowo Subianto dalam merespons tantangan ini, serta pelajaran apa yang bisa dipetik dari langkah negara negara lain. Ini bukan sekadar analisis akademis, melainkan panggilan agar pemerintah bertindak lebih berani dan tepat sasaran demi membunuh kemiskinan.

Turbulensi Geopolitik dan Gangguan Rantai Pasok Global

Peta geopolitik dunia pada 2025 sampai 2026 menunjukkan kompleksitas yang belum pernah terjadi dalam satu waktu bersamaan. Dana Moneter Internasional atau IMF telah memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi global dari 3,3 persen menjadi 2,8 persen pada 2025 dan memproyeksikan hanya 3 persen pada 2026. Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO memperkirakan perdagangan barang global bahkan mengalami kontraksi 0,2 persen pada 2025, sebuah kemunduran dramatis dari proyeksi pertumbuhan sebelumnya sebesar 3 persen.

Perang dagang Amerika Serikat dan Tiongkok yang kembali meledak pada 2025 menjadi salah satu faktor paling destruktif. Kebijakan tarif resiprokal Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menetapkan tarif hingga 145 persen terhadap produk Tiongkok dan 32 persen terhadap produk Indonesia menciptakan gangguan besar pada rantai pasok global. Tiongkok membalas dengan menaikkan tarif hingga 125 persen sehingga memicu perang dagang yang oleh para analis disebut sebagai yang terbesar dalam sejarah modern. Bagi Indonesia, tarif 32 persen dari Amerika Serikat bukan angka abstrak karena berpotensi mengancam sekitar lima juta lapangan kerja di sektor padat karya.

Secara struktural Indonesia sangat rentan terhadap tekanan ini. Lebih dari 70 persen bahan baku industri elektronik nasional masih bergantung pada Tiongkok. Biaya logistik Indonesia juga mencapai 23 persen dari produk domestik bruto, jauh lebih tinggi dibanding Vietnam yang berada di kisaran 15 persen dan Malaysia sekitar 13 persen. Ketergantungan pada ekspor komoditas mentah seperti batu bara, kelapa sawit, dan nikel membuat Indonesia sangat rentan terhadap fluktuasi permintaan global. Data menunjukkan ekspor Indonesia mengalami penurunan sekitar 4 sampai 6 persen pada kuartal pertama 2025 akibat dampak langsung perang tarif tersebut.

Konflik geopolitik di kawasan Timur Tengah yang melibatkan Israel, Iran, dan Amerika Serikat juga menambah tekanan pada sektor energi global. Bagi Indonesia yang masih bergantung pada impor gandum, kedelai, dan sejumlah kebutuhan pokok, gejolak ini berimplikasi langsung pada harga pangan domestik. Kondisi ini menegaskan bahwa Indonesia tidak bisa sekadar menjadi penonton konflik dunia. Indonesia perlu aktif berkontribusi pada pencarian perdamaian karena stabilitas global juga menjadi kepentingan ekonomi nasional.

Wajah Kemiskinan Indonesia di Balik Angka yang Menurun

Pemerintah mengklaim keberhasilan dalam menurunkan angka kemiskinan. Secara statistik klaim ini memiliki dasar. Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional yang dirilis Badan Pusat Statistik pada Juli 2025, tingkat kemiskinan nasional pada Maret 2025 tercatat sebesar 8,47 persen, menurun 0,56 poin persentase dari 9,03 persen pada Maret 2024. Jumlah penduduk miskin berkurang menjadi 23,85 juta orang, turun sekitar 1,37 juta orang dari periode yang sama tahun sebelumnya. Angka kemiskinan ekstrem juga menurun dari 1,26 persen atau sekitar 3,56 juta orang pada Maret 2024 menjadi 0,85 persen atau sekitar 2,38 juta orang pada Maret 2025.

Pada September 2025 tingkat kemiskinan kembali turun menjadi 8,25 persen. Penurunan ini terjadi bersamaan dengan turunnya tingkat pengangguran terbuka ke 4,74 persen yang merupakan posisi terendah sejak krisis 1998. Rasio gini juga membaik ke level 0,363 dari sebelumnya 0,381 pada September 2024 yang menunjukkan penurunan ketimpangan distribusi pendapatan.

Namun angka angka ini perlu dibaca dengan jujur dan hati hati. Garis kemiskinan nasional yang digunakan Badan Pusat Statistik pada Maret 2025 berada pada angka Rp609.160 per kapita per bulan. Angka ini sangat rendah jika digunakan sebagai standar kehidupan yang layak. Jika menggunakan standar Bank Dunia sebesar 6,85 dolar Amerika Serikat per hari berdasarkan paritas daya beli, maka lebih dari 60,3 persen penduduk Indonesia atau sekitar 171,8 juta jiwa sebenarnya masih berada dalam kondisi rentan secara ekonomi.

Kesenjangan wilayah juga masih sangat tajam. Pada Maret 2025 tingkat kemiskinan tertinggi tercatat di Papua Pegunungan sebesar 30,03 persen atau hampir empat kali lipat rata rata nasional. Sementara Bali hanya mencatat tingkat kemiskinan sebesar 3,72 persen. Ketimpangan ini menunjukkan bahwa pembangunan nasional belum sepenuhnya merata.

Pertumbuhan Ekonomi di Era Prabowo: Resiliensi di Tengah Ketidakpastian

Presiden Prabowo Subianto sejak awal kepemimpinannya menetapkan target ambisius pertumbuhan ekonomi 8 persen. Target ini kini menjadi tolok ukur yang diperdebatkan, mengingat realitas ekonomi global dan domestik yang jauh dari kondisi ideal untuk mencapai angka tersebut.

Secara keseluruhan, Indonesia berhasil mencatatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,11 persen pada tahun 2025, dengan kuartal keempat mencapai 5,39 persen — menjadikannya tertinggi kedua di antara negara-negara G20 setelah India. Capaian ini terbilang solid di tengah tekanan global. Namun, untuk 2026, pemerintah sendiri memproyeksikan pertumbuhan pada kisaran 5,4–5,6 persen, sedangkan Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) memberikan proyeksi yang lebih konservatif di angka 5,0 persen.

Di sinilah letak paradoksnya: pemerintah merayakan capaian statistik, sementara di lapangan, berbagai indikator menunjukkan tekanan yang nyata. INDEF mencatat bahwa rata-rata capaian pertumbuhan sepanjang triwulan I–III 2025 hanya 5,01 persen, meleset dari target APBN sebesar 5,2 persen. Lebih mengkhawatirkan, konsumsi pemerintah pada triwulan I 2025 mengalami kontraksi tajam sebesar 1,38 persen, sebuah anomali besar di tengah ancaman perlambatan ekonomi — kondisi yang oleh INDEF disebut sebagai 'blunder kebijakan fiskal'. Kebijakan efisiensi anggaran yang seharusnya menjadi instrumen penghematan justru memangkas belanja yang semestinya menjadi penopang pertumbuhan.

Investasi asing langsung (FDI) juga menurun 8,87 persen pada triwulan III 2025, mencerminkan keraguan investor global terhadap kepastian regulasi dan iklim investasi Indonesia. Sementara IMF, sebagaimana dikutip Kemenkeu, telah memperingatkan bahwa eskalasi perang tarif global berisiko memunculkan tindakan balasan dari berbagai negara yang pada akhirnya akan menekan pertumbuhan lebih jauh.

Satu catatan positif yang perlu diakui: inflasi berhasil dijaga dalam rentang sasaran Bank Indonesia 2,5±1 persen sepanjang 2025. Neraca perdagangan Indonesia mencatatkan surplus selama 68 bulan berturut-turut, dengan surplus kumulatif sepanjang 2025 mencapai USD 41,05 miliar. PMI Manufaktur Indonesia juga terjaga di level ekspansi selama 6 bulan berturut-turut, mencapai 52,6 pada Januari 2026. Namun, fondasi yang kuat di sektor makro tidak serta-merta ditransformasikan menjadi peningkatan kesejahteraan di lapisan bawah masyarakat.

Daya Beli Rakyat: Paradoks di Balik Data Pertumbuhan

Konsumsi rumah tangga adalah jantung perekonomian Indonesia. Sektor ini secara konsisten menyumbang lebih dari 50 persen terhadap PDB, mencapai 53,14 persen pada triwulan III 2025. Artinya, ketika daya beli rakyat goyah, seluruh mesin pertumbuhan ekonomi Indonesia akan ikut terdampak.

Data menunjukkan bahwa pertumbuhan konsumsi rumah tangga secara tahunan hanya mencapai 4,89 persen pada triwulan I–II 2025 — terendah dalam lima kuartal terakhir. INDEF menyebutnya sebagai kondisi 'daya beli stagnan'. Hal ini sejalan dengan sejumlah indikator lain yang mengkhawatirkan: Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) yang diterbitkan Bank Indonesia turun dari 121,1 pada Maret 2025 menjadi 117,8 pada Juni 2025. Deflasi yang terjadi pada Februari 2025 — turun 0,1 persen secara tahunan — merupakan laju harga terendah sejak Januari 2000, bukan karena pasokan melimpah, tetapi karena permintaan yang lemah. Ini adalah sinyal deflasi akibat pelemahan permintaan yang jauh lebih berbahaya dibanding deflasi struktural biasa.

Direktur Eksekutif NEXT Indonesia Center, Christiantoko, mengidentifikasi beberapa indikator nyata penurunan daya beli: penurunan penjualan eceran pakaian, bahan bakar kendaraan, serta peralatan informasi dan komunikasi pada Januari 2025. Bank Indonesia memperkirakan indeks penjualan riil mengalami kontraksi 0,5 persen secara tahunan pada Februari 2025. Fenomena 'roh halus' juga mencuat — konsumen datang ke mal hanya untuk melihat-lihat, tetapi belanja dilakukan secara daring dengan nilai yang lebih kecil. Penghasilan riil tidak sejalan dengan kenaikan harga kebutuhan pokok, sementara kenaikan PPN menjadi 12 persen yang diberlakukan awal 2025 semakin menggerus daya beli kelompok menengah ke bawah.

Yang paling memprihatinkan adalah kondisi kelompok 20 persen terbawah. Dalam satu dekade terakhir, pangsa konsumsi kelompok termiskin justru mengalami penurunan, sementara kelompok 20 persen terkaya terus menaikkan porsinya. Jika pertumbuhan ekonomi tidak disertai keberpihakan distributif, angka kemiskinan yang menurun pun menjadi semu — sekadar pergeseran orang dari satu sisi garis kemiskinan ke sisi lainnya, tanpa peningkatan kesejahteraan yang sesungguhnya.

Efisiensi Anggaran, BBM, dan MBG: Dilema Kebijakan yang Harus Dijawab

A. Efisiensi Anggaran: Realokasi atau Kontraksi?

Melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, Prabowo memerintahkan pemangkasan anggaran di seluruh kementerian dan lembaga (K/L) serta transfer ke daerah sebesar Rp 306,69 triliun — yang kemudian naik menjadi Rp 308 triliun. Langkah ini, bersama sumber lain seperti dividen BUMN dan cadangan BA BUN, diharapkan menghasilkan 'cadangan fiskal' pemerintah sebesar Rp 750 triliun pada 2025. Salah satu sektor yang dipangkas paling signifikan adalah infrastruktur, dengan efisiensi mencapai 34,3 persen dari alokasi Rp 400,35 triliun.

Pemerintah menegaskan bahwa ini bukan pemangkasan, melainkan realokasi ke program-program lebih prioritas dan berdampak langsung: program Makan Bergizi Gratis (MBG), swasembada pangan, energi, kesehatan, dan Danantara. Ekonom senior Mohammad Fadhil Hasan (INDEF) mengonfirmasi pandangan ini, menyebut kebijakan tersebut sebagai perpindahan anggaran antar-pos, bukan pengurangan total.

Namun secara praktis, dampaknya terbukti kontraproduktif pada jangka pendek. Kontraksi tajam konsumsi pemerintah pada triwulan I 2025 mengonfirmasi bahwa pemangkasan anggaran yang agresif — tanpa strategi realisasi yang matang — menjadi salah satu faktor perlambatan ekonomi awal tahun. Ekonom CORE Indonesia Yusuf Hendry mengingatkan bahwa pengalaman 2016 menunjukkan hal serupa: penghematan anggaran pada paruh tahun menyebabkan perlambatan pertumbuhan di kuartal III dan IV. Peneliti CSIS Riandy Laksono juga mengkritik minimnya transparansi dalam kebijakan ini — publik tidak mendapat penjelasan komprehensif tentang besaran dan arah realokasi anggaran. Transparansi dan akuntabilitas adalah syarat mutlak agar efisiensi tidak menjadi justifikasi atas pemborosan tersembunyi di tempat lain.

B. MBG vs. BBM: Strategi Mana yang Lebih Efektif?

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi 'andalan' kebijakan sosial Prabowo, dengan alokasi awal Rp 70,8 triliun pada APBN 2025. Program ini bertujuan meningkatkan gizi anak sekolah sekaligus menggerakkan ekonomi lokal melalui perputaran uang di satuan pelayanan gizi. Secara teori, ini adalah pendekatan yang tepat — intervensi langsung pada kualitas sumber daya manusia sekaligus mendorong konsumsi domestik.

Namun, efektivitasnya masih perlu dipertanyakan secara kritis. Beberapa kasus keracunan massal yang terjadi selama program berlangsung mengindikasikan kelemahan dalam pengawasan standar kualitas dan manajemen rantai distribusi. Paramadina University economist Wijayanto Samirin memperingatkan bahwa eskalasi MBG yang terlalu masif justru bertentangan dengan semangat efisiensi yang dikumandangkan pemerintah sendiri: alokasi Rp 171 triliun untuk MBG pada 2025, jika dipaksakan, terlalu agresif dan berisiko mengorbankan program-program lain yang lebih mendasar.

Di sisi lain, kebijakan subsidi dan pengendalian distribusi BBM tetap menjadi instrumen penjaga daya beli yang paling langsung. Subsidi BBM menjangkau seluruh lapisan masyarakat, terutama nelayan, petani, dan pelaku UMKM yang sangat bergantung pada biaya transportasi dan produksi. Dalam konteks tekanan geopolitik yang mengganggu harga energi global, kebijakan penyesuaian harga BBM harus dilakukan dengan sangat hati-hati agar tidak memicu lonjakan biaya produksi yang kemudian menaikkan harga barang konsumsi. Pertanyaan strategis yang harus dijawab pemerintah adalah: apakah MBG yang berdampak pada 82 juta siswa lebih efektif mengurangi kemiskinan dibanding subsidi BBM yang menjaga daya beli 270 juta penduduk? Jawabannya tidak bersifat either-or — keduanya harus didesain saling melengkapi, bukan saling mengorbankan.

Manuver Fiskal, Utang Negara, dan Stabilitas Jangka Panjang

APBN 2026 dirancang secara ekspansif namun terukur, dengan defisit fiskal dijaga di bawah 3 persen dari PDB, sesuai batas yang diamanatkan undang-undang. Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi 5,4 persen, inflasi terkendali di kisaran 2,5 persen, nilai tukar rupiah stabil di sekitar Rp 16.500 per dolar AS, dan suku bunga SBN 10 tahun pada kisaran 6,9 persen. Belanja negara kuartal I-2026 direncanakan mencapai Rp 809 triliun, digelontorkan semaksimal mungkin di awal tahun untuk menjaga momentum pertumbuhan.

Dari sisi fiskal, sinyal awal 2026 cukup positif. Penerimaan pajak pada Januari 2026 mencatat pertumbuhan 30,8 persen dibanding periode yang sama tahun lalu. Investasi Danantara yang menargetkan proyek hilirisasi lintas sektor senilai USD 26 miliar dengan potensi 600.000 lapangan kerja juga menjadi sumber harapan struktural. Namun, institusi seperti Danantara yang baru lahir menyimpan risiko tata kelola yang tidak bisa diabaikan.

Posisi utang negara juga perlu mendapat perhatian serius. Meski pemerintah menegaskan utang masih dalam batas aman, Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) mencatat bahwa tekanan harga terus meningkat, dengan inflasi umum naik dari 2,86 persen pada Oktober 2025 menjadi 2,92 persen pada Desember 2025. Tren kenaikan ini, meski masih dalam rentang sasaran BI, menandakan bahwa ruang kebijakan moneter semakin sempit. Kombinasi antara ekspansi fiskal agresif, perlambatan pertumbuhan, dan ketidakpastian global menciptakan dilema manuver kebijakan: terlalu ketat akan memperlambat pemulihan, terlalu longgar akan mengorbankan stabilitas makroekonomi.

Dalam kondisi ini, evaluasi menyeluruh terhadap postur APBN bukan sekadar rutinitas teknis, melainkan kebutuhan strategis. Setiap rupiah belanja harus menghasilkan return sosial-ekonomi yang terukur dan terverifikasi. Tidak ada ruang untuk pemborosan atas nama program yang terdengar populis namun lemah implementasinya.

Menggalang Kekuatan Domestik: Konsumsi dan Diplomasi sebagai Senjata

A. Konsumsi Domestik sebagai Benteng Ketahanan

Ketika rantai pasok global terganggu dan ekspor tertekan, konsumsi dalam negeri adalah benteng terakhir pertahanan ekonomi Indonesia. Kontribusinya yang konsisten di atas 50 persen terhadap PDB adalah kekuatan sekaligus kerentanan. Kekuatan, karena Indonesia tidak sepenuhnya bergantung pada kebaikan pasar global. Kerentanan, karena ketika daya beli dalam negeri melemah, tidak ada bantalan lain yang cukup kuat untuk menyerap kejutan.

Oleh karena itu, kebijakan menjaga daya beli — melalui pengendalian inflasi pangan, penyaluran bantuan sosial yang tepat sasaran, subsidi energi yang efisien, program KUR (Kredit Usaha Rakyat), serta perlindungan upah riil pekerja — harus menjadi prioritas yang tidak dapat dikompromikan. Pemerintah perlu mendorong diversifikasi konsumsi ke produk dalam negeri, memperkuat pasar domestik sebagai pengganti demand ekspor yang sedang tertekan, dan mempercepat transformasi ekonomi dari berbasis komoditas mentah menuju industri pengolahan yang memberikan nilai tambah lebih tinggi.

B. Kekuatan Politik Indonesia: Saatnya Bertindak

Indonesia memiliki modal diplomatik yang tidak dimiliki banyak negara berkembang lain. Sebagai negara dengan ekonomi terbesar di ASEAN, anggota G20, negara dengan populasi terbesar keempat di dunia, dan pemegang prinsip bebas aktif yang konsisten, Indonesia memiliki posisi tawar yang signifikan dalam mendorong de-eskalasi konflik global.

Negara-negara yang terlibat dalam konflik bersenjata — Rusia, Ukraina, Israel, Palestina — memerlukan pendekatan dari negara-negara non-blok yang dipercaya oleh semua pihak. Indonesia, yang selama 2025 juga menjadi inisiator ASEAN Peace Corridor dan ASEAN Green Growth Initiative, perlu mendorong upaya mediasi yang lebih konkret. Ini bukan sekadar idealisme moral — mendorong gencatan senjata dan menghentikan gangguan rantai pasok global adalah kepentingan ekonomi nasional Indonesia yang paling mendasar.

Di front perang dagang, Indonesia perlu memaksimalkan keberhasilan negosiasi tarif dengan AS — yang telah berhasil menurunkan tarif dari 32 persen menjadi 19 persen — sebagai model untuk negosiasi yang lebih luas. Penyelesaian perundingan IEU-CEPA yang ditargetkan efektif pada 2027 dan proses aksesi OECD yang sedang berjalan adalah langkah-langkah strategis yang harus dikawal agar menghasilkan akses pasar dan transfer teknologi yang nyata bagi Indonesia.

Mencegah Resesi: Strategi Konsolidasi Ekonomi yang Mendesak

Kata 'resesi' mungkin terdengar terlalu jauh dari realitas saat ini, mengingat ekonomi Indonesia masih tumbuh di atas 5 persen. Namun, tren perlambatan yang konsisten, melemahnya daya beli, kontraksi konsumsi pemerintah, dan penurunan FDI adalah sinyal peringatan dini yang tidak boleh diabaikan. Seperti diingatkan LPEM FEB UI dalam Indonesia Economic Outlook Q1-2026 yang berjudul 'Kerentanan dari Dalam', tantangan terbesar Indonesia bukan hanya dari luar, melainkan dari dalam.

Untuk mencegah perlambatan lebih jauh, ada tiga front yang harus diserang secara simultan. Pertama, front konsumsi: realisasi belanja pemerintah harus dipercepat, penyaluran bansos harus tepat waktu dan tepat sasaran, dan stimulus fiskal untuk Ramadan-Idulfitri harus didesain untuk memaksimalkan efek multiplier pada UMKM lokal. Kedua, front investasi: kepastian hukum, kemudahan perizinan, dan konsistensi kebijakan harus ditingkatkan untuk memulihkan kepercayaan investor yang sedang dalam kondisi 'wait and see'. Ketiga, front ekspor: diversifikasi pasar ke negara-negara yang tidak terlibat langsung dalam perang tarif, serta akselerasi hilirisasi yang nyata — bukan sekadar retorika — untuk meningkatkan nilai ekspor.

Catatan khusus harus diberikan pada nasib UMKM dan sektor pertanian yang menyerap mayoritas tenaga kerja Indonesia. Ketika PHK melonjak 32 persen secara tahunan sepanjang Januari–Juni 2025, ribuan kepala keluarga kehilangan sumber penghidupan formal mereka. Jaring pengaman sosial yang kuat dan akses permodalan UMKM adalah instrumen terpenting untuk mencegah mereka jatuh ke bawah garis kemiskinan.

Bercermin dari Pengalaman Negara Lain

Turbulensi geopolitik adalah tantangan bersama negara-negara berkembang. Namun, respons mereka berbeda-beda dan menghasilkan outcome yang juga berbeda. Beberapa pelajaran penting dapat dipetik:

Vietnam adalah contoh paling relevan bagi Indonesia. Di tengah perang dagang AS–Tiongkok, Vietnam berhasil menarik relokasi 19 perusahaan besar dari Tiongkok ke wilayahnya, sementara Indonesia hanya berhasil menarik 7. Kunci keberhasilan Vietnam adalah reformasi bisnis yang konsisten (peringkat kemudahan bisnis Vietnam lebih tinggi dari Indonesia), biaya logistik yang lebih rendah, dan kepastian hukum investasi yang terjaga. Indonesia perlu mempercepat reformasi struktural untuk menjadi tujuan investasi utama di ASEAN, bukan sekadar runner-up.

India, sebagai kekuatan ekonomi yang tumbuh paling cepat di G20 dengan pertumbuhan melampaui Indonesia, menerapkan strategi 'Make in India' yang agresif — menggabungkan insentif pajak besar-besaran, pembangunan infrastruktur industri terpadu, dan diplomasi rantai pasok yang proaktif. India juga memanfaatkan posisi netralnya dalam konflik Rusia–Ukraina untuk mendapatkan pasokan energi murah dari Rusia, yang kemudian memperkuat daya saing industri dalam negeri.

Brasil, dalam menghadapi tekanan global yang mirip, memperkuat ketahanan pangannya melalui diversifikasi ekspor komoditas pertanian ke pasar-pasar non-tradisional di Afrika dan Timur Tengah, sekaligus memperkuat program perlindungan sosial seperti 'Bolsa Família' yang terbukti efektif menurunkan kemiskinan secara berkelanjutan. Sementara banyak negara memotong anggaran sosial, Brasil justru memperkuatnya sebagai investasi jangka panjang pada modal manusia.

Pelajaran terakhir datang dari pengalaman kolektif ASEAN: kerja sama kawasan dalam menghadapi tekanan eksternal — termasuk melalui mekanisme ASEAN+3 untuk stabilisasi valuta, koordinasi kebijakan perdagangan, dan penguatan ketahanan pangan kawasan — lebih efektif dibanding langkah unilateral masing-masing negara. Indonesia, sebagai pendiri dan pemain utama ASEAN, harus lebih aktif menginisiasi mekanisme kolektif ini, bukan sekadar merespons inisiatif negara lain.

Penutup: Membunuh Kemiskinan Membutuhkan Keberanian Politik

Membunuh kemiskinan bukan sekadar pekerjaan teknis ekonomi. Ia adalah pilihan politik. Pilihan untuk memihak rakyat kecil di atas kepentingan kelompok elit. Pilihan untuk jujur pada data, bukan sekadar merayakan angka yang menguntungkan narasi. Pilihan untuk bertindak berani — mendorong perdamaian di panggung global, mereformasi struktur ekonomi yang timpang di dalam negeri, dan membangun sistem perlindungan sosial yang sesungguhnya.

Data menunjukkan kemajuan. Angka kemiskinan turun. Inflasi terkendali. Pengangguran berkurang. Pertumbuhan ekonomi masih di atas rata-rata global. Ini fakta yang tidak perlu disangkal. Namun, di balik angka-angka itu, 23,85 juta orang masih hidup di bawah garis kemiskinan nasional, sementara 171,8 juta lainnya hidup dalam kerentanan menurut standar global. Daya beli melemah. PHK meningkat. Ketimpangan spasial masih menganga lebar.

Pemerintahan Prabowo perlu mengambil beberapa langkah konkret yang mendesak: Pertama, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam realisasi efisiensi anggaran, memastikan setiap rupiah yang 'dihemat' benar-benar sampai ke program yang berdampak langsung pada rakyat miskin. Kedua, memperkuat kebijakan perlindungan daya beli melalui pengendalian harga pangan, subsidi tepat sasaran, dan perlindungan upah riil. Ketiga, menggunakan kekuatan diplomatik Indonesia secara lebih aktif untuk mendorong de-eskalasi konflik global yang mengganggu ekonomi nasional. Keempat, mempercepat transformasi struktural dari ekonomi berbasis komoditas mentah menuju industri pengolahan bernilai tambah tinggi. Kelima, memastikan pertumbuhan ekonomi bersifat inklusif — bahwa kelompok 20 persen terbawah merasakan manfaatnya secara proporsional, bukan sekadar menjadi penonton kemajuan.

Turbulensi geopolitik tidak akan selesai dalam waktu dekat. Ia akan terus menjadi variabel yang tidak sepenuhnya bisa dikendalikan Indonesia. Tetapi kemiskinan — yang disebabkan oleh struktur ekonomi yang tidak adil, oleh kebijakan yang tidak tepat sasaran, oleh perlindungan sosial yang lemah — itu adalah sesuatu yang ada di tangan bangsa Indonesia sendiri untuk diatasi. Dan mengatasi itulah yang sesungguhnya merupakan tugas bersejarah generasi ini.

Referensi Data Utama:

• BPS (Badan Pusat Statistik), Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025 & September 2025

• Kemenko Perekonomian RI, Laporan Ekonomi Indonesia 2025 dan Proyeksi 2026

• INDEF (Institute for Development of Economics and Finance), Proyeksi Ekonomi Indonesia 2026

• LPEM FEB UI, Indonesia Economic Outlook Q1-2026: Kerentanan dari Dalam

• IMF World Economic Outlook Update, April & Oktober 2025

• World Bank, Macro Poverty Outlook Indonesia 2025

• Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja APBN dan APBD 2025

• Kementerian Keuangan RI, APBN Kita 2025 dan Nota Keuangan APBN 2026

• Kemhan RI, Kajian Perang Dagang AS-Tiongkok: Dampak, Peluang, Tantangan, dan Solusi Strategis bagi Indonesia, 2025

• WTO, Global Trade Outlook 2025

• DPR RI Pusaka, Info Singkat Perang Tarif Global XVII-11-I-P3DI-Juni-2025