Menjelang Hari Guru Nasional, LMND Sulsel Desak Kesejahteraan Guru dan Pendidikan Gratis, Ilmiah, Demokratis

BERITA

Humas LMND

11/22/20267 min read

Menjelang peringatan Hari Guru Nasional, penghormatan terhadap guru tidak boleh berhenti pada seremoni, pidato, maupun slogan tentang jasa para pendidik. Di balik narasi guru sebagai pahlawan tanpa tanda jasa, masih terdapat persoalan mendasar yang belum terselesaikan: ketidakpastian kesejahteraan, lemahnya perlindungan profesi, hingga belum meratanya akses masyarakat terhadap pendidikan yang berkualitas.

Ketua Wilayah EW LMND Sulawesi Selatan, Adri Fadhli, menegaskan bahwa momentum Hari Guru Nasional harus menjadi ruang refleksi atas berbagai persoalan pendidikan yang hingga kini belum terselesaikan.

"Penghormatan terhadap guru tidak cukup diwujudkan melalui seremoni dan slogan. Negara harus menjamin kesejahteraan, kepastian status kerja, serta perlindungan profesi bagi seluruh tenaga pendidik. Tidak mungkin kita berbicara tentang pendidikan berkualitas apabila guru yang menjadi aktor utama pencerdasan bangsa justru masih hidup dalam ketidakpastian," tegas Adri.

Menurutnya, persoalan pendidikan Indonesia hari ini bukan semata-mata persoalan administratif, teknis pembelajaran, ataupun keterbatasan infrastruktur. Lebih dari itu, pendidikan berkaitan erat dengan persoalan ketimpangan ekonomi, distribusi sumber daya, dan arah kebijakan pembangunan nasional. Ketika kesempatan memperoleh pendidikan masih ditentukan oleh kemampuan ekonomi keluarga, maka pendidikan belum sepenuhnya menjadi hak yang dapat dinikmati seluruh rakyat.

Anak-anak buruh, petani, nelayan, pekerja informal, dan masyarakat miskin masih menghadapi berbagai hambatan untuk memperoleh pendidikan yang layak. Situasi ini memperlihatkan bahwa pendidikan yang seharusnya menjadi instrumen mobilitas sosial justru berpotensi mempertahankan ketimpangan antargenerasi.

Karena itu, momentum Hari Guru Nasional harus menjadi ruang refleksi sekaligus konsolidasi perjuangan untuk membenahi sistem pendidikan nasional. Bagi LMND Sulawesi Selatan, krisis pendidikan tidak dapat dilepaskan dari persoalan sosial, ekonomi, dan demokrasi yang masih dihadapi bangsa Indonesia.

Kesejahteraan Guru dan Kontradiksi Kebijakan Pendidikan

Guru merupakan aktor penting dalam proses pencerdasan kehidupan bangsa. Namun, besarnya tanggung jawab yang dibebankan kepada tenaga pendidik belum sebanding dengan jaminan kesejahteraan dan perlindungan profesi yang mereka terima.

Persoalan guru honorer, ketidakpastian status kepegawaian, kesenjangan penghasilan, beban administratif, hingga keterbatasan fasilitas pembelajaran menunjukkan bahwa penghormatan terhadap guru belum benar-benar diwujudkan melalui kebijakan negara.

Negara tidak cukup hanya memproduksi narasi tentang pentingnya guru bagi masa depan bangsa. Penghormatan terhadap profesi guru harus diwujudkan melalui upah yang layak, kepastian status kerja, jaminan sosial, perlindungan profesi, serta kemerdekaan akademik bagi seluruh tenaga pendidik.

"Tidak mungkin membangun pendidikan berkualitas apabila mereka yang bertanggung jawab mencerdaskan kehidupan bangsa justru masih hidup dalam ketidakpastian ekonomi. Kesejahteraan guru bukan sekadar persoalan profesi, melainkan bagian dari tanggung jawab negara dalam mewujudkan keadilan sosial," ujar Adri.

MBG dan Sekolah Rakyat: Jangan Korbankan Kualitas Pendidikan

Selain kesejahteraan guru, LMND Sulawesi Selatan juga menaruh perhatian terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), khususnya menyusul berbagai laporan dugaan keracunan yang melibatkan peserta didik.

Kasus dugaan keracunan MBG yang menimpa ratusan siswa di Tana Toraja, Sulawesi Selatan, pada September 2026 harus menjadi bahan evaluasi serius. Pemenuhan kebutuhan gizi anak merupakan hal penting, tetapi pelaksanaannya tidak boleh mengabaikan standar keamanan pangan, kualitas distribusi, transparansi anggaran, dan pengawasan yang ketat.

Besarnya anggaran serta luasnya cakupan penerima manfaat tidak boleh menjadi satu-satunya ukuran keberhasilan sebuah kebijakan. Pemerintah harus memastikan keselamatan peserta didik, membuka hasil investigasi secara transparan, menjamin penanganan medis bagi korban, serta menetapkan pertanggungjawaban kelembagaan apabila ditemukan pelanggaran.

"Anak-anak bukan objek eksperimen kebijakan publik. Hak atas kesehatan dan keselamatan mereka tidak boleh dikorbankan akibat lemahnya tata kelola pemerintahan. Pemerintah harus bertanggung jawab memastikan setiap program yang menyasar peserta didik benar-benar aman dan memberikan manfaat," tegas Adri.

Hal serupa juga perlu menjadi perhatian dalam pelaksanaan Program Sekolah Rakyat. Secara konseptual, program ini merupakan upaya memperluas akses pendidikan bagi masyarakat miskin. Namun, keberhasilannya tidak cukup diukur dari jumlah bangunan, kapasitas asrama, maupun banyaknya peserta didik yang diterima.

Pemerintah harus menjamin kualitas pembelajaran, ketersediaan tenaga pendidik, fasilitas kesehatan, perlindungan anak, keamanan asrama, serta keberlanjutan pendidikan. Jangan sampai masyarakat miskin hanya mendapatkan fasilitas pendidikan yang secara kualitas berada di bawah standar pendidikan yang seharusnya menjadi hak setiap warga negara.

Pendidikan bagi masyarakat miskin tidak boleh menjadi pendidikan kelas dua. Sekolah Rakyat harus benar-benar menjadi instrumen transformasi sosial yang membuka kesempatan bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu untuk mengembangkan kemampuan intelektual dan menentukan masa depannya.

Pendidikan Gratis Bukan Kemurahan Hati Negara

Salah satu persoalan mendasar yang harus segera diselesaikan adalah mahalnya biaya pendidikan. Padahal, Pasal 31 UUD 1945 telah menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan sekaligus mewajibkan negara menyelenggarakan sistem pendidikan nasional.

Dengan demikian, pendidikan gratis bukanlah tuntutan yang berlebihan, melainkan konsekuensi dari tanggung jawab konstitusional negara.

Hari ini, kemampuan ekonomi masih menjadi salah satu faktor penentu kesempatan seseorang dalam mengakses pendidikan. Keluarga berpenghasilan rendah harus menghadapi berbagai beban biaya sekolah, sementara masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) masih berhadapan dengan keterbatasan infrastruktur, transportasi, tenaga pendidik, serta fasilitas pembelajaran.

Pendidikan gratis juga tidak boleh dimaknai sebatas penghapusan biaya administrasi atau uang kuliah. Negara harus menjamin ketersediaan fasilitas, bahan pembelajaran, transportasi, beasiswa, hingga dukungan biaya hidup bagi mahasiswa dari keluarga tidak mampu.

Khusus di perguruan tinggi negeri, sistem Uang Kuliah Tunggal (UKT) perlu dievaluasi agar tidak menjadi penghalang bagi anak-anak buruh, petani, nelayan, dan masyarakat miskin untuk memperoleh pendidikan tinggi.

Adri menegaskan bahwa tidak boleh ada anak yang kehilangan masa depan akademiknya hanya karena keterbatasan ekonomi orang tuanya.

"Pendidikan adalah hak rakyat, bukan komoditas yang aksesnya ditentukan oleh kemampuan membeli. Negara harus hadir menjamin seluruh anak bangsa memperoleh kesempatan pendidikan yang setara, mulai dari PAUD hingga perguruan tinggi," ungkapnya.

Krisis Literasi dan Masa Depan Pemuda Sulawesi Selatan

Persoalan pendidikan juga tidak dapat dilepaskan dari tantangan pembangunan sumber daya manusia, khususnya rendahnya budaya literasi dan terbatasnya ruang partisipasi pemuda.

Literasi tidak cukup dimaknai sebagai kemampuan membaca dan menulis. Lebih jauh, literasi merupakan kemampuan berpikir kritis, menganalisis informasi, mengembangkan pengetahuan, serta memahami realitas sosial di sekitarnya.

Karena itu, rendahnya budaya membaca tidak boleh semata-mata dibebankan kepada peserta didik. Pemerintah harus mengevaluasi ekosistem pendidikan, pemerataan perpustakaan, ketersediaan bahan bacaan berkualitas, serta dukungan terhadap komunitas literasi.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan bersama pemerintah kabupaten/kota perlu memperkuat perpustakaan sekolah dan desa, ruang baca publik, distribusi buku, serta gerakan literasi masyarakat. Pengembangan literasi tidak boleh berhenti sebagai kegiatan seremonial, tetapi harus menjadi kebijakan yang berkelanjutan.

Di tengah derasnya arus informasi digital, generasi muda juga perlu dibekali kemampuan memverifikasi informasi, membedakan fakta dan disinformasi, serta membangun argumentasi berdasarkan pengetahuan ilmiah.

Tantangan pembangunan pemuda Sulawesi Selatan juga terlihat dari capaian Indeks Pembangunan Pemuda (IPP). Berdasarkan data IPP tahun 2024 yang dipublikasikan dalam laporan Kementerian Pemuda dan Olahraga tahun 2025, capaian IPP Sulawesi Selatan berada pada angka 57,67, masih di bawah capaian nasional sebesar 58,33.

Hal yang lebih memprihatinkan terlihat pada domain partisipasi dan kepemimpinan pemuda. Sulawesi Selatan hanya mencatatkan angka 36,67, jauh di bawah capaian nasional sebesar 50.

Angka tersebut harus menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah. Pemuda tidak boleh hanya ditempatkan sebagai objek program pembangunan atau pelengkap kegiatan seremonial. Mereka harus menjadi subjek yang memiliki kebebasan berorganisasi, menyampaikan pendapat, terlibat dalam pengambilan keputusan, dan menentukan arah masa depannya.

Pemerintah Sulawesi Selatan perlu memperkuat kebijakan kepemudaan melalui perluasan akses pendidikan, kesempatan kerja yang layak, ruang kreativitas, penguatan organisasi kepemudaan, serta pelibatan pemuda dalam perumusan kebijakan publik.

Adri menilai bahwa pembangunan demokrasi tidak akan berjalan kuat apabila generasi muda tidak memiliki kapasitas intelektual dan ruang partisipasi yang memadai. "Pemuda harus ditempatkan sebagai subjek pembangunan, bukan sekadar objek program pemerintah. Mereka harus diberikan ruang untuk berorganisasi, menyampaikan pendapat, dan terlibat dalam menentukan kebijakan yang menyangkut masa depannya," tambahnya.

Pendidikan dan Arah Pembangunan Nasional

Berbagai persoalan tersebut memperlihatkan bahwa krisis pendidikan bukan persoalan yang berdiri sendiri. Ketimpangan akses pendidikan, kesejahteraan guru, pengangguran, ketidakpastian pekerjaan, hingga terbatasnya ruang partisipasi pemuda merupakan bagian dari persoalan yang lebih luas, yakni arah pembangunan nasional.

Pembangunan seharusnya dikembalikan pada mandat konstitusi untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Negara harus memastikan bahwa sumber daya dan anggaran publik benar-benar diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dasar rakyat, termasuk pendidikan.

Pendidikan harus menjadi ruang demokratis yang melahirkan manusia merdeka, memiliki kesadaran sejarah, kemampuan berpikir ilmiah, serta keberanian untuk mengkritik ketidakadilan. Pendidikan tidak boleh hanya menghasilkan generasi yang mampu menyesuaikan diri dengan keadaan, tetapi juga harus membangun kemampuan untuk memahami dan mengubah keadaan yang tidak adil.

Bagi LMND, pendidikan memiliki fungsi emansipatoris, yakni membebaskan manusia dari kebodohan, kemiskinan, ketergantungan, dan berbagai bentuk penindasan sosial. Karena itu, perjuangan mewujudkan pendidikan gratis, ilmiah, dan demokratis merupakan bagian integral dari perjuangan membangun demokrasi ekonomi dan keadilan sosial.

Sikap dan Tuntutan Politik LMND Sulawesi Selatan

Berdasarkan berbagai persoalan tersebut, LMND Sulawesi Selatan mendesak pemerintah untuk:

  1. Menjamin kesejahteraan guru melalui upah layak, kepastian status kerja, jaminan sosial, perlindungan profesi, dan kemerdekaan akademik bagi seluruh tenaga pendidik, termasuk guru honorer dan non-ASN.

  2. Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Program MBG dengan memperketat standar keamanan pangan, pengawasan distribusi, transparansi anggaran, dan pertanggungjawaban atas kasus dugaan keracunan.

  3. Membenahi pelaksanaan Sekolah Rakyat dengan menjamin kualitas pendidikan, ketersediaan guru, fasilitas pembelajaran, perlindungan anak, dan pengawasan publik.

  4. Mewujudkan pendidikan gratis mulai dari PAUD hingga perguruan tinggi negeri tanpa diskriminasi ekonomi.

  5. Memprioritaskan pemenuhan kebutuhan pendidikan masyarakat miskin melalui subsidi biaya sekolah, kebutuhan pembelajaran, beasiswa, dan dukungan biaya hidup mahasiswa.

  6. Mempercepat pemerataan pendidikan di wilayah 3T melalui pembangunan infrastruktur, penyediaan tenaga pendidik, transportasi, dan fasilitas pembelajaran.

  7. Mengevaluasi sistem UKT agar penetapannya objektif, transparan, sesuai kemampuan ekonomi keluarga, serta memperluas pembebasan biaya bagi mahasiswa tidak mampu.

  8. Mendorong demokratisasi kebijakan pendidikan dengan melibatkan guru, mahasiswa, peserta didik, orang tua, dan masyarakat sipil dalam perencanaan serta pengawasan.

  9. Memperkuat budaya literasi melalui pemerataan akses buku, pengembangan perpustakaan sekolah dan desa, penyediaan ruang baca publik, serta dukungan terhadap komunitas literasi di Sulawesi Selatan.

  10. Meningkatkan Indeks Pembangunan Pemuda melalui penguatan akses pendidikan, kesempatan kerja, kesehatan, partisipasi, dan kepemimpinan pemuda.

  11. Menjamin demokratisasi ruang kepemudaan melalui perlindungan kebebasan berorganisasi, berekspresi, menyampaikan pendapat, dan keterlibatan pemuda dalam pengambilan kebijakan publik.

  12. Mengarahkan anggaran pembangunan nasional untuk memenuhi kebutuhan dasar rakyat dan mewujudkan pemerataan kesejahteraan.

Hari Guru Harus Menjadi Momentum Konsolidasi Perjuangan Pendidikan Rakyat

Adri menegaskan bahwa persoalan pendidikan hari ini bukan sekadar kurangnya program pemerintah, melainkan menyangkut orientasi kebijakan, keberpihakan, dan tanggung jawab negara dalam menjalankan mandat konstitusi.

Tidak cukup bagi negara terus melahirkan program baru apabila kesejahteraan guru masih diabaikan, keselamatan siswa belum terjamin, kualitas pendidikan belum merata, dan kemiskinan masih menjadi penghalang bagi anak-anak rakyat untuk memperoleh pendidikan.

LMND Sulawesi Selatan menolak normalisasi ketidakadilan dalam dunia pendidikan. Kesejahteraan guru tidak boleh terus ditunda, keselamatan peserta didik tidak boleh dikorbankan oleh lemahnya pengawasan, dan kemiskinan tidak boleh menjadi alasan seorang anak kehilangan hak untuk memperoleh pendidikan.

Karena itu, Adri menyerukan kepada seluruh mahasiswa, guru, tenaga pendidik, organisasi kepemudaan, organisasi masyarakat, dan seluruh elemen rakyat untuk memperkuat solidaritas serta konsolidasi perjuangan demi mewujudkan sistem pendidikan nasional yang gratis, ilmiah, demokratis, egaliter, dan berkeadilan sosial.

"Jika negara sungguh-sungguh ingin membangun Indonesia Emas 2045, jangan biarkan guru hidup dalam ketidakpastian, jangan biarkan siswa menjadi korban buruknya tata kelola, jangan biarkan budaya literasi melemah, dan jangan biarkan pemuda kehilangan ruang untuk berkembang serta berpartisipasi. Pendidikan adalah hak rakyat. Bukan komoditas, bukan pula kemurahan hati negara," tutup Adri.