Ruang publik sedang ramai dengan kasus korupsi yang menyeret oknum petinggi PT. Pertamina Patra Niaga terkait dengan tata kelola minyak mentah. Dengan adanya kejadian tersebut, tentu mencoreng citra perusahan BUMN yang memiliki tujuan menjadi perusahaan global. Keinginan untuk menjadi perusahaan global mesti dimulai dengan melakukan konsolidasi internal agar semua pihak yang ada dalam lingkungan PT. Pertamina memiliki sikap, pemahaman, dan tujuan yang sama. Sehingga tidak ada lagi oknum nakal memanfaatkan perusahaan demi kepentingan pribadi dan golongan yang membahayakan masa depan perusahaan.
Sebenarnya bukan hanya perusahaan tetapi masa depan seluruh rakyat Indonesia. Sebagaimana kita ketahui bahwa pertamina tidak seperti perusahaan swasta pada umumnya yang hanya memiliki fungsi bisnis dan dimiliki oleh individu, tetapi juga memiliki fungsi sosial di bawah kekuasaan negara sesuai dengan amanat pasal 33 UUD 1945. Dalam pasal 33 UUD 1945 menyatakan bahwa cabang – cabang produksi yang menyangkut hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara dan dikelola sebesar – besarnya untuk kemakmuran rakyat.
Pemaknaan penguasaan negara dan untuk kemakmuran rakyat memiliki konsekuensi agar sebagai perusahaan negara wajib menjalankan fungsi sosial. Dalam fungsi sosial, pertamina menyelenggarakan program sosial yang terkait dengan pendidikan, budaya, lingkungan, infrastruktur, dan pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat yang sudah dilakukan selama bertahun–tahun. Kehadiran nyata perusahaan terlibat dalam program sosial menandakan pengejewantahan kongrkrit pasal 33 UUD 1945 oleh pertamina. Tidak heran, pertamina memiliki berbagai varian program sosial yang telah membantu meningkatkan darajat kehidupan rakyat selama ini. Hanya saja kerja–kerja mulia yang sudah mereka lakukan sedikit tercoreng dengan adanya oknum nakal dalam tubuh perusahaan subholding milik pertamina.
Pertamina sebagai perusahaan BUMN bersama dengan PLN bertanggungjawab mengelola cabang produksi bidang energi yang menjadi kebutuhan seluruh rakyat Indonesia. Karena itu, pertamina perlu mendapatkan dukungan dan pengawasan agar menjamin ketersedian energi kepada seluruh rakyat Indonesia. Apalagi di bawah pemerintahan Prabowo – Gibran terdapat keinginan kuat agar bangsa Indonesia bisa swasembada terhadap pemenuhan kebutuhan energi domestik tanpa bergantung terhadap impor pihak lain.
Swasembada energi menjadi agenda mendesak negara mengingat adanya ketidakpastian global yang mengganggu rantai pasokan energi global. Sehingga akan berbahaya jika menggantungkan pemenuhan kebutuhan energi domestik kepada pihak lain. Seperti negara – negara eropa yang bergejolak ketika terjadi perang Rusia – ukraina karena sejak lama menggantungkan kebutuhan energi domestiknya dengan Rusia.
Dengan adanya tugas berat ini, maka kejadian korupsi pada perusahaan subholding mesti menjadi momentum refleksi bagi pertamina untuk menjadi lebih baik lagi. Dalam pernyataan Heppy Wulansari sebagai Secretary Corporate PT. Pertamina Patra Niaga menyampaikan bahwa pertamina memiliki komitmen dalam menjalankan tata kelola perusahaan yang baik. Artinya bersih dari praktek korupsi dan fraud (curang). Ucapan ini agak riskan di tengah masalah korupsi yang menimpa pertamina. Namun kita perlu memberi kesempatan kepada mereka yang memiliki niat baik menyelamatkan BUMN.
Masalah pertamina saat ini akan terasa berat jika dikerjakan sendiri–sendiri tetapi menjadi ringan jika semua pihak bergotong–royong. Pertamina membutuhkan dukungan moril dari seluruh rakyat Indonesia agar memastikan tata kelola energi dinikmati dengan adil oleh seluruh rakyat Indonesia. Sebagaimana upaya yang telah dilakukan dalam mengusahakan bbm satu harga di seluruh wilayah Indonesia.
Peran pertamina yang begitu besar dalam membangun negeri harus menjadi kesadaran kolektif seluruh rakyat dengan memberi dukungan secara minimal maupun maksimal. Rakyat dapat mengambil peran minimal dengan menjadi konsumen tetap bagi produk pertamina seperti bbm dan gas lpg dan mengabaikan produk pihak lain.
Saat ini ada ajakan penggunaan produk lain dari perusahaan minyak asing yang memanfaatkan kekecewaan rakyat terhadap skandal korupsi PT. Pertamina Patra Niaga. Hal ini menjadi tantangan bagi seluruh rakyat Indonesia untuk berjuang bersama demi mempertahankan dominasi pertamina sebagai perusahaan utama dalam memenuhi kebutuhan energi domestik.
Perlu diketahui bahwa ekspresi kekecewaan dengan mengalihkan konsumsi energi terhadap produk lain hanya menguntungkan pemilik perusahaan yang belum tentu memiliki komitmen kuat terhadap pelaksanaan program sosial seperti yang dilakukan oleh pertamina selama ini. Pilihan mengalihkan konsumsi terhadap produk asing juga mempengaruhi sumbangsih terhadap APBN. Namun akan berbeda jika tetap memilih bertahan dengan menggunakan produk pertamina. Karena penghasilan dari laba dan deviden secara otomatis langsung masuk kantong negara untuk dikonversi menjadi program – program sosial yang bisa meringankan beban rakyat.
Pertamina juga secara internal berusaha menjadi perusahaan relevan dalam menghadapi tantangan pemanasan global dan krisis iklim dengan membangun energi yang ramah lingkungan. Misalnya dengan menggunakan minyak sawit dicampur dengan minyak fosil yang bertujuan untuk mengurangi emisi karbon. Selain itu juga, pertamina telah membangun desa ramah energi dimana sepenuhnya pembiayaan berasal dari laba perusahaan.
Dengan demikian, tidak ada alasan kuat bagi kita untuk meninggalkan produk pertamina yang telah lama menjadi kebanggaan seluruh rakyat Indonesia. Seharusnya ulah beberapa oknum nakal menjadi momentum bagi kita semua untuk lebih mengawasi kerja–kerja perusahaan plat merah ini. Perhatian yang intens terhadap pertamina akan menutup celah kejadian serupa kembali terulang. Kita berhak dan wajib melakukan partisipasi aktif karena pertamina merupakan perusahaan yang ditunjuk oleh negara dalam memastikan kebutuhan energi domestik yang terjangkau oleh seluruh rakyat Indonesia. Artinya menjaga dan menyelamatkan pertamina sama saja menjamin ketersediaan pasokan energi murah bagi rakyat.
Walaupun kita mesti marah terhadap kelakukan beberapa oknum nakal tetapi tentang urusan hukum kita serahkan dan percayakan kepada Kejagung. Tugas kita bagaimana memastikan pertamina agar tetap on the track sebagai perusahaan yang memasok energi murah kepada seluruh rakyat Indonesia terwujud.
Penulis: Muhammad Arifin
