Melalui instruksi Presiden, pemerintah baru-baru ini melakukan pemangkasan anggaran hampir di semua kementrian sebagai konsekuensi untuk membiayai program-program strategis nasional. Salah satu kementrian yang terkena pemotongan adalah anggaran kementrian pendidikan, yang angkanya cukup signifikan sebesar 30,5 triliun.

Menyikapi kebijakan di sektor pendidikan tersebut, Ketua Umum Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND), Muhammad Asrul menyayangkan adanya pemangkasan anggaran pada sektor ini. Menurutnya, kebijakan ini bertolakbelakang dengan semangat pemerintah dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia yang tertuang dalam Asta Cita Prabowo-Gibran.

“Kalau memang pemerintah mau konsisten dan fokus konsentrasi pada pembangunan sumber daya manusia maka seharusnya titik fokusnya adalah penguatan kementrian pendidikan. Karena kementrian pendidikan inilah, salah satu yang menjadi penyangga utama untuk kemajuan sumber daya manusia”, ungkap Asrul di Kantor LMND, Jakarta Selatan, pada Senin (10/02/2025).

Pemerintah, kata Asrul, selalu menyampaikan akan fokus pada pembangunan sumber daya manusia namun narasi itu tidak disambut dengan semangat kebijakan yang sama untuk mewujudkan cita-cita mulia tersebut. Dengan mengurangi anggaran pendidikan, katanya, justru akan berdampak pada penurunan kualitas pendidikan itu sendiri sebab akan banyak program yang tidak akan terlaksana.

“Masalah pendidikan kita saat ini sangat banyak dan kompleks, mulai dari biayanya yang mahal dan terus terjadi peningkatan tiap tahunnya, akses dan kualitasnya, infrastrukturnya, kesejahteraan tenaga pengajarnya dan masalah lainnya. Karena itu, negara mesti hadir mengintervensi dalam bentuk kebijakan yang progresif untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut, bukannya menambah beban baru dan memperdalam masalah dalam dunia pendidikan”, ungkapnya.

“Anggaran yang sebelumya saja belum mampu menyelesaikan masalah pendidikan, angka putus sekolah untuk setiap jenjang pendidikan itu cukup tinggi. Jadi, bisa dibayangkan dampaknya dengan pengurangan anggaran tersebut. Apalagi perguruan-perguruan tinggi saat ini, pembiayaannya sekitar 70 sampai 80 persen masih mengandalkan keuangan dari mahasiswa”, tegasnya.

Selain itu, Asrul juga menyoroti anggaran pendidikan 20 persen selama ini terbagi di beberapa kementrian yang memiliki lembaga pendidikan. Menurutnya, perlu ada pengkonsentrasian anggaran sehingga sepenuhnya bisa dimaksimalkan untuk peningkatan mutu pendidikan.

“Seharusnya anggaran pendidikan dikonsentrasikan saja pada kementrian pendidikan, dalam hal ini, Kemendikdasmen dan Kemendiktisaintek. Untuk lembaga pendidikan di bawah naungan kementrian lain, misalnya kementrian keuangan, kementrian agama, kementrian perhubungan dan lainnya itu, yang memang punya lembaga pendidikan bisa menjadi tanggung jawab kementrian tersebut”, kata Asrul.

Asrul juga menegaskan bahwa untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045, salah satu indikatornya adalah kualitas kecakapan sumber daya manusianya. Apalagi menghadapi bonus demografi yang mensyaratkan keterampilan dan kecerdasan untuk mampu bersaing secara global. Oleh karena itu, katanya, negara harus hadir untuk memberikan perhatian penuh dalam sektor pendidikan, yang sejauh ini belum nampak ada keseriusan perbaikan pada dunia penddikan.

Penulis: Pando