Pendidikan untuk Siapa? Eksekutif Kota LMND Bima Uji Arah Kebijakan Pendidikan Kota Bima

KOTA BIMA — Pertanyaan tentang “pendidikan untuk siapa?” kembali mengemuka dalam dialog publik yang digelar Eksekutif Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Kota Bima pada Kamis, 16 April 2026. Forum ini bukan sekadar ruang pemaparan program pemerintah, melainkan menjadi arena uji publik terhadap arah kebijakan pendidikan di Kota Bima—apakah benar berpihak pada kebutuhan rakyat atau justru masih terjebak dalam pendekatan administratif.

Mewakili Wali Kota Bima, Asisten II Setda Kota Bima, H. Supratman, memaparkan bahwa pemerintah saat ini fokus pada perbaikan sarana dan prasarana, pengembangan minat dan bakat siswa, serta peningkatan kesejahteraan dan kompetensi guru. Dalam dua tahun terakhir, revitalisasi sekolah disebut tidak lagi bergantung penuh pada Dana Alokasi Khusus, melainkan dikelola langsung oleh satuan pendidikan. Di sisi lain, pemerintah juga mendorong penguatan karakter melalui integrasi nilai-nilai keagamaan, termasuk penambahan jam pelajaran berbasis agama dan program hafalan Juz 30 bagi siswa.

Namun, di balik berbagai capaian tersebut, muncul pertanyaan mendasar: apakah perbaikan fisik dan penambahan program cukup untuk menjawab persoalan pendidikan? Sebab problem pendidikan tidak hanya terletak pada infrastruktur, tetapi juga pada kualitas tenaga pendidik, arah kebijakan, dan orientasi sistem itu sendiri.

Kritik tajam disampaikan anggota DPRD NTB, H. M. Aminurlah, yang menyoroti lemahnya penerapan meritokrasi dalam pengangkatan ASN di sektor pendidikan. Ia menilai, tanpa sistem berbasis kompetensi, kualitas pendidikan sulit berkembang karena jabatan strategis tidak diisi melalui proses yang semestinya. Persoalan ini memperlihatkan bahwa pendidikan tidak lepas dari tarik-menarik kepentingan politik, yang pada akhirnya mempengaruhi kualitas kebijakan dan tata kelola.

Di sisi lain, ancaman bonus demografi juga menjadi sorotan. Setiap tahun, jumlah lulusan terus meningkat, namun tidak diimbangi dengan ketersediaan lapangan kerja yang memadai. Kondisi ini berpotensi menjadi masalah serius ketika pendidikan gagal terhubung dengan kebutuhan ekonomi, sehingga alih-alih menjadi alat mobilitas sosial, justru melahirkan pengangguran terdidik.

Akademisi DR. Juwaidin menegaskan bahwa persoalan pendidikan saat ini bukan terletak pada kekurangan anggaran, melainkan pada pengelolaannya. Meskipun alokasi 20 persen anggaran pendidikan telah terpenuhi, sebagian besar masih terserap untuk belanja rutin, sementara peningkatan kualitas pembelajaran belum maksimal. Hal ini terlihat dari masih rendahnya kompetensi guru, yang menurutnya menjadi akar persoalan pendidikan. Ia juga menyoroti lemahnya sistem rekrutmen, baik di level ASN maupun perguruan tinggi, yang lebih mengedepankan kuantitas daripada kualitas.

Persoalan kesejahteraan guru juga tidak bisa dilepaskan dari konteks ini. Meskipun terdapat peningkatan pendapatan, hal tersebut belum sepenuhnya sejalan dengan peningkatan kompetensi dan profesionalisme. Tanpa perbaikan kualitas, peningkatan kesejahteraan hanya akan menjadi solusi parsial yang tidak menyentuh persoalan utama.

Dialog publik ini memperlihatkan bahwa pendidikan di Kota Bima masih berada di persimpangan. Di satu sisi, pemerintah menunjukkan berbagai program dan capaian, namun di sisi lain, persoalan mendasar seperti meritokrasi, kualitas guru, dan ketidaksinkronan dengan kebutuhan sosial-ekonomi masih belum terselesaikan. Pada titik ini, pendidikan tidak bisa dilihat sebagai sektor teknis semata, melainkan sebagai arena politik yang menentukan arah masa depan masyarakat.

Karena itu, pertanyaan “pendidikan untuk siapa?” tidak cukup dijawab dengan program dan angka capaian. Ia menuntut keberpihakan yang jelas: apakah pendidikan benar-benar diarahkan untuk kepentingan rakyat, atau sekadar menyesuaikan kebutuhan sistem yang ada. Selama pertanyaan ini belum terjawab secara substansial, maka persoalan pendidikan akan terus berulang dalam bentuk yang berbeda.