Pendidikan untuk Siapa? LMND Kabupaten Bima Soroti Arah Kebijakan Bupati dan Ketimpangan Mutu Pendidikan

Kabupaten Bima — Eksekutif Kabupaten Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (EK LMND) Kabupaten Bima menggelar diskusi publik bertajuk “Pendidikan untuk Siapa? Menakar Arah Kebijakan Bupati Bima”. Kegiatan ini menjadi ruang refleksi kritis atas kondisi pendidikan di Kabupaten Bima yang dinilai masih jauh dari kata merata, baik dari segi akses, kualitas tenaga pendidik, maupun infrastruktur penunjang kegiatan belajar mengajar.

Dalam diskusi tersebut, LMND Kabupaten Bima menegaskan pentingnya pemerataan pendidikan hingga ke pelosok terpencil. Ketimpangan akses pendidikan masih menjadi persoalan utama, terutama di wilayah-wilayah yang minim fasilitas dasar seperti ruang kelas yang layak, sarana pembelajaran, hingga konektivitas teknologi. Padahal, di tengah perkembangan zaman, pendidikan berbasis teknologi menjadi kebutuhan yang tidak bisa ditawar lagi.

Selain itu, LMND juga menyoroti perlunya evaluasi berkelanjutan terhadap tenaga pendidik. Menurut mereka, kualitas pendidikan tidak akan mengalami peningkatan signifikan tanpa dibarengi dengan peningkatan kualitas guru, baik dari segi kompetensi, metode mengajar, maupun penguasaan teknologi. “Evaluasi tenaga pendidik harus menjadi agenda serius pemerintah daerah, bukan sekadar formalitas administratif,” tegas salah satu peserta diskusi.

Sorotan terhadap sektor pendidikan ini bukan tanpa alasan. Berdasarkan data Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Kabupaten Bima saat ini berada di posisi kedua terbawah dari 10 kabupaten/kota di Nusa Tenggara Barat. Salah satu indikator yang mempengaruhi rendahnya IPM tersebut adalah kualitas pendidikan yang masih tertinggal. Kondisi ini dinilai ironis mengingat Kabupaten Bima memiliki potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang cukup besar untuk mendorong kemajuan daerah.

Dalam pemaparan narasumber ketiga, H. Faturrahman, S.Pd., M.Pd., dijelaskan bahwa pertanyaan “pendidikan untuk siapa?” sejatinya telah terjawab dalam dokumen perencanaan daerah seperti RPJMD. Namun, implementasi di lapangan masih jauh dari harapan. Ia menyoroti rendahnya mutu guru sebagai salah satu faktor krusial yang menghambat kemajuan pendidikan. “Guru sebagai subjek utama dalam proses mendidik justru belum sepenuhnya mendapatkan peningkatan kualitas yang memadai,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa saat ini tengah dirancang proyek revitalisasi pendidikan sebagai upaya menakar sekaligus mengarahkan kebijakan Bupati Bima ke depan. Dalam visi “Bima Bermartabat yang Berkembang, Makmur, Tangguh, dan Berkelanjutan”, sebenarnya telah mencakup aspek peningkatan kualitas tenaga pendidik. Namun, realisasi di lapangan menunjukkan adanya penurunan kapasitas peningkatan kualitas guru, di mana saat ini hanya sekitar 10–20 orang per tahun yang mampu memenuhi standar peningkatan kompetensi, jauh menurun dibandingkan sebelumnya yang bisa mencapai 70–80 orang.

Ia juga menekankan pentingnya kembali melihat visi-misi kepala daerah secara serius, khususnya dalam hal peningkatan kualitas dan stabilisasi mutu guru. Minimnya indikator pelayanan pendidikan, terutama bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, menjadi perhatian yang harus segera ditindaklanjuti. Bahkan, pemerintah daerah disebut tengah merancang kebijakan yang menyasar pendidikan sejak usia dini, dimulai dari anak usia satu tahun sebagai bagian dari intervensi jangka panjang.

Di sisi lain, pembentukan karakter juga menjadi perhatian penting. Faturrahman menegaskan bahwa setiap anak harus dibekali dengan “7 kebiasaan anak hebat” sebagai fondasi dalam membangun generasi yang unggul, tidak hanya secara akademik tetapi juga secara moral dan sosial.

Diskusi ini ditutup dengan seruan LMND Kabupaten Bima agar pemerintah daerah tidak sekadar menghadirkan program, tetapi memastikan keberpihakan nyata terhadap rakyat, khususnya dalam sektor pendidikan. Bagi LMND, pendidikan bukan hanya soal angka statistik, melainkan hak dasar yang harus dijamin secara adil dan merata bagi seluruh masyarakat, tanpa terkecuali.